by

Membahas Perda Toleransi, Sri Wartati: Agar Kepentingan Publik Terakomodasi dengan Baik

KaPontianak I Kabardamai.id I Kota Pontianak membutuhkan segera peraturan daerah yang menguatkan penyelenggaraan toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi pesan kunci dalam penyerahan rancangan peraturan daerah tersebut di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pontianak oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak, dan Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) serta Jaringan Pontianak Bhineka, Senin pagi ini (06/09/2021).

“Tentunya DPRD berkepentingan dan akan mendukung usulan Raperda  yang dapat memajukan kehidupan masyarakat di kota Pontianak. Apalagi seperti isu toleransi, yang jika dapat kita kuatkan akan bisa optimal mencegah terjadinya diskriminasi dan konflik,” ujar Mujiono, Ketua Bapemperda yang memimpin langsung RDPU tersebut.

Membangun kerukunan di tengah masyarakat yang beragam adalah tantangan tersendiri yang semakin kompleks dari masa ke masa. Kondisi ini juga dihadapi Pontianak, kota yang sangat beragam masyarakatnya sejak berdiri hampir 250 tahun yang lalu. Di satu sisi, keberagaman masyarakat menjadi modalitas yang sangat berharga. Saling mengenal dan silang belajar menjadi cara organik masyarakat memenuhi kebutuhan dan berinovasi, menghasilkan hal-hal baru dan kemajuan-kemajuan yang dapat dinikmati bersama.

Di sisi lain, keragaman juga dapat menjadi sumber ketegangan, pergesekan, bahkan konflik di dalam masyarakat. Pemicunya bukan saja perbedaan kultural, tetapi juga dapat bersifat struktural, misalnya ketidakadilan ekonomi dan akses pada sumber daya politik, yang diperparah dengan politisasi identitas untuk pertarungan kuasa yang bersifat prakmatis. Sebagai ibukota provinsi, Pontianak telah beberapa kali menjadi tempat pergesekan berlangsung, maupun turut memanas karena dipengaruhi oleh konflik yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Toleransi Beragama Era Modern dalam Katolik

Tantangan pada kerukunan kehidupan bermasyarakat juga semakin kompleks. Pontianak, dan Kalimantan Barat pada umumnya, isu utamanya masih etnis. Namun, belakangan kita lihat pergesekan akibat intoleransi berbasis agama/keyakinan juga makin tampak. Ada pengaruh dari dinamika di nasional juga.

Perkembangan kondisi di Pontianak ini dapat dilihat dari beberapa studi tentang toleransi di Kota Pontianak. Salah satunya oleh Setara Institut, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Kota Pontianak berada pada urutan ke-75 dari 94 kota di Indonesia, merosot merosot jauh dari sebelumnya berada pada peringkat ke-37 pada 2018.

Sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai kebutuhan membangun toleransi. Padahal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pontianak tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa kehidupan toleransi di Kota Pontianak menjadi tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun. Terutama, dalam pembangunan politik berupa pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi dan toleransi karena masih kuatnya politisasi primordialisme.

Kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh Yayasan Saka bersama Jaringan Pontianak Bhinneka menemukan bahwa ada 3,7% atau 35 dari 930 peraturan daerah dan kebijakan Kota Pontianak yang diterbitkan dari tahun 2005 hingga 2019 yang terkait dengan isu toleransi.  Dari 35  dokumen kebijakan tersebut, 20 di antaranya memiliki potensi kontribusi positif pada pengelolaan toleransi. Sebanyak 10 lainnya memiliki muatan yang bersifat toleran tetapi juga membuka peluang intoleransi. Bahkan sebanyak 14% atau 5 dari 35 kebijakan publik itu memiliki muatan yang bersifat intoleran.

Ranperda tentang penyelenggaraan toleransi ini adalah rekomendasi yang disepakati oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan kota Pontianak yang dihimpun dalam rangkaian konsultasi pada hasil temuan kajian kebijakan publik itu.

Sebanyak 65 orang terlibat, 41 laki-laki dan 24 perempuan yang berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk anggota DPRD, perangkat pemerintah kota Pontianak, FKUB, lembaga masyarakat, paguyuban, jurnalis media, akademisi, dan seniman, pegiat sejarah di Kalbar, komunitas perdamaian dan anak muda. Proses konsultasi sudah dilakukan Jaringan Pontianak Bhineka sejak menyusun penelitian, dalam perumusan hasil, juga dalam setiap langkah tindak lanjut, mulai dari judul hingga isi.

“Meskipun mungkin prosesnya tidak sempurna karena keterbatasan sumber daya, partisipasi publik dalam perumusan usulan ranperda ini sangat kami upayakan agar kepentingan publik dapat diakomodasi dengan baik”, ungkap Sri Wartati, ketua Pengurus Harian SAKA.

Rekomendasi agar ada payung hukum berupa Ranperda ini diajukan karena peserta konsultasi menilai bahwa Kota Pontianak memiliki kekuatan untuk bersama-sama menguatkan nilai, cara pandang dan sikap hidup yang toleran untuk mewujudkan perdamaian di Kota Pontianak. Jika Ranperda ini nanti disetujui maka kita Pontianak akan punya panduan untuk pengelolaan keberagaman, pencegahan intoleransi dan penanganan dampak intoleransi.

“Mengenali perkembangan di masyarakat dan juga didorong oleh hasil kajian kebijakan, FKUB turut mendukung lahirnya peraturan daerah di Kota Pontianak yang bisa menguatkan toleransi,” ujar Abdul Syukur,  ketua FKUB Pontianak. Ia berharap Ranperda ini bila disahkan akan betul-betul dapat mewujudkan Pontianak sebagai kota ANDA, yaitu aman, nyaman dan damai. “Melalui Perda ini, bersama-sama kita membangun dan mewariskan Kota Pontianak sebagai tempat yang baik untuk generasi mendatang,’ tambahnya.

 

Sumber: Jaringan Pontianak Bhineka

Penulis: Rio Pratama

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed