by

Memahami Rejim Taliban di Afganistan (Bagian Kedua)

Oleh: Ridwan al-Makassary

Sebagaimana telah disebutkan di bagian pertama tulisan ini,  keterpecahan  sosial dan budaya, jalinan ikatan-ikatan etnik dan sektarian lintas-batas, lokus geografi, rivalitas kekuataan adi daya dan faksionalisme dinasti lokal secara tradisional telah memainkan satu peranan yang kritis  dalam menjaga Afghanistan lemah secara internal dan rentan  secara eksternal. Pelbagai variabel tersebut secara politik telah menjadikan Afghanistan rentan nan rapuh dan bernilai secara strategis.

Ketiadaan satu kekuatan pusat dan stabil telah menjadikan tanah Afghanistan sebagai  satu tanah “orang kuat” (strong man) dan “pemilik kekuasaan lokal” (local power-holders). Seperti halnya kekuasaan yang terpecah di Papua bagian pegunungan yang dikuasai oleh “orang kuat” atau “Big Man”, yang membuat Papua rentan secara politik. Hingga 1970-an, figure-figur tersebut  berwujud  dalam bentuk khans (pemimpin etnik), sardars (orang bangsawan), pirs dan mullah (figur pemimpin agama lokal) dan malleks (manajer lokal).

Semenjak itu,  figur-figur tersebut di atas  telah digantikan posisinya oleh  individu yang dikenal sebagai ‘warlords’ (tuan perang), yang mampu mengelola  kekuatan individu dengan kemampuan bertahan dan distributif. Sebagian besar mereka  memiliki kapasitas untuk membentuk aliansi dan non-aliansi baik di dalam dan di luar Afghanistan, melawan satu sama lain dan pemerintahan pusat, kapanpun memungkinkan dan diharapkan.

Evolusi Afghanistan modern yang sebagian besarnya bersandar pada bantuan asing terbukti menjadikan negara itu acap terguncang dan berdarah, melemahkan pembangunan kemandirian, kesatuan nasional  dan proses  pembangunan kebangsaan di negara tersebut.  Meskipun demikian, catatan sejarah menunjukkan terdapat periode damai di Afghanistan pada masa rejim Mohammed Nadir (1929-33) dan putranya King Zahir Shah (1933-73).

Baca Juga: Memahami Rejim Taliban di Afghanistan (Bagian Pertama)

Pencapaian ini terjadi berkat hubungan segitiga antara kerajaan, tokoh agama dan  penguasa lokal, dengan  intervensi  negara yang terbatas  dalam urusan masyarakat-masyarakat mini (micro-societies).  Juga, komitmen negara  untuk mengaplikasikan satu kebijakan netralitas dalam politik yang memampukan  untuk mengurangi  dampak  buruk dari  ketergantungan dan interferensi asing yang telah melemahkan Afghanistan di masa lalu.

Pendekatan yang diadopsi pembangunan negara adalah evolusioner, yang mencakup sebuah proses perubahan dan pembangunan yang inkremental. Sebagai satu akibat, Kabul telah terbentuk sebagai satu struktur nasional informal di dalam micro-societies yang secara hati-hati sebagai tempat kediaman.

Kabul telah terhubung  dengan wilayah pinggiran  di mana  kota tersebut  dapat mengklaim  satu derajat yurisdiksi  di wilayah  seperti pertahanan, kebijakan luar negeri,  pajak yang sangat terbatas., militer,  yang memungkinkan kelompok-kelompok lokal  kebebasan  untuk mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab untuk keanaman pada level lokal. Satu keadaan yang sama kita saksikan di kota-kota besar di Indonesia yang memungkina masyarakat mini yang terbentuk dengan jasa pengamanannya sendiri yang cenderung menjadi eksklusif dan tidak ramah dengan kelompok di luar ketetanggan mereka.

Kudeta berdarah pada 1973, yang dibesut oleh sepupu raja dan menantu, Mohammed Daoud, telah mengubah sistem kerajaan menjadi republik Afghanistan. Daud, seorang autokrat dan modernis nasionalis, telah memapankan  republikanisme yang melibatkan sentralisasi kekuasaan, akselerasi  perubahan social dan ekonomi  dan pengurangan  ketergantungan rejimnya kepada Uni Soviet. Daoud secara teguh  memusatkan  agenda  yang mencakup  sebuah keterpisahan yang drastic dari pendahulunya yang menerapkan desentralisasi politik pemerintahan.

Perubahan kebijaknnya juga  beralih secara sementara  ke Barat dan sejumlah aliansi  Amerika Serikat (Iran, Saudi Arabia dan Mesir secara khusus) dengan sebuah pandangan untuk menyelesaikan  konflik perbatasan yang berlarut-larut  dengan Pakistan. Realitas ini menjadikan Moscow terkejut yang telah menjadi sekutu Afghanistan dalam bidang  ekonomi dan militer, dan juga investasi politiknya,  semenjak  medio-1950-an. The People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA), partai demokrasi orang Afghanistan, yang mendukung Soviet telah melakukan kudeta yang sukses kepada Daoud pada 1978, dan membuka jalan bagi pendudukan Soviet 20 bulan selanjutnya.

PDPA yang  telah merebut kekuasaan dan invasi Soviet telah bertahan selama satu decade,  yang ditentang oleh berbagai kelompok perlawanan Afghanistan, termasuk  kelompok Mujahidin (para pejuang jihad). Kelompok Mujahidin yang beraliran Sunni memiliki pempinpin yang belokasi di Pakistan, yang didukung oleh badan intelijen yang kuat, ISI (the Inter-Services Intelligence) yang telah  membentuk  satu hubungan kemitraan yang erat dengan CIA Amerika untuk  mengkoordinasikan  bantuan  militer dan finasial kepada kelompok Mujahidin ini.

Konflik antara rejim yang didukung Soviet dan Muajihidin yang dibantu Pakistan dan Amerika Serikat telah mengubah Afhanistan ke dalam satu zona  konflik nasional dan internasional yang telah menetaskan  para orangkuat lokal (tuan perang). Dengan dukungan  dari pelbagai aktor di luar militer, ara tuan perang secara cepat  bertumbuh menjadi para pemain penting dalam kekalahan Uni Soviet dan kejatuhan pemerintahan PDPA. Juga  telah membuka jalan bagi pemerintahan dan masyarakat Afghanistan baru paska Soviet.  Sebagai medan jihad, sebagian mujahidin Indonesia, misalnya Jafar Umar Thalib juga, ikut terlibat dalam jihad di Afghanistan.

Perjanjian Jenewa 1998 telah  melempangkan jalan bagi Soviet untuk mengangkat kaki dari Afghanistan,  yang membuka jendela kesemptan bagi para tuan perang untuk beroleh pengaruh. Tuan perang Ahmad Shah Massoud, pemimpin Mujahidin Afghan-Tajik mengambil kontrol kekuasaan  di Kabul pada 25 April 1992, yang  membentangkan karpet merah bagi  pemapanan  satu pemerintahan  Islam sementara di bawah pimpinan Sibghatullah Mojaddedi dan Presiden Burhanudin Rabbani, dengan Massoud  sebagai petinggi militer yang berpengaruh.

Namun, faksi lain, khususnya  yang didukung Pakistan Gulbuddin Hekmatyar, segera memutuskan untuk  merebut kekuasaan di Kabul yang menjadi arena konflik berdarah di antara para mujahidin. Dalam rentang waktu lima bulan, kekuatan Hekmatyar, yang juga didukung oleh kelompok Mujahidin dengan dukungan Syi’ah Iran, yaitu Hezbi Wahdat, dan pasukan tuan perang Uzbek, Abdur Rashid Dostum, telah mengasapi Kabul dengan membuat kota menjadi lautan darah  dan hancur leburnya separuh kota Kabul.

Kegagalan Hekmatyar menyatukan Afghanistan yang terbelah oleh tuan perang yang berebut kekuasaan telah membuat Pakistan berpaling dan mendukung terbentuknya satu pasukan baru yang lebih segar: The Taliban (murid-murid agama). (Bersambung).

 

Ridwan al-Makassary, Pegiat perdamaian Indonesia dan peneliti pada Centre for Muslim States and Societies University of Western Australia.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed