by

Masyarakat Cerdas, Tak Banyak Masyarakat Percaya Isu Bahwa Jokowi Terlibat PKI

Kabar Damai I Senin, 04 Oktober 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Keberadaan presiden menjadi hal yang penting dalam kehidupan berbangsa. Peranannya cukup besar karena berkaitan dengan kepala negara serta kepala pemerintahan pada suatu negara yang dipimpin. Sebagai orang nomor satu, seorang presiden berkewajiban untuk memastikan kondusifitas dan kemakmuran rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden turut dibantu oleh wakilnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 6A  yang mana dalam pemilihannya, presiden dan wakilnya dipilih langsung sepasang melalui pemilihan umum.

Sejak Orde Lama hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali pergantian presiden. Beberapa presiden tersebut ialah Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang saat ini menjabat ialah Joko Widodo. Beberapa diantaranya bahkan telah menjabat lebih dari satu periode.

Joko Widodo telah dua periode menjabat sebagai kepala pemerintahan atau presiden Indonesia. Pamornya sebagai orang nomor satu terbukti baik seiring dengan kebiasaan blusukan yang telah dilakukan sejak masa menjabat wali kota di Solo dan Jakarta yaitu blusukan, ia juga terkenal sebagai presiden pertama yang menginjakkan kaki hingga ke Papua. Bahkan, khalayak mengenalnya pula sebagai presiden yang kerap membagikan sepeda setelah bertanya tentang nama-nama ikan.

Namun, dari pamornya yang baik tersebut membuat masih ada pula yang berupaya memberikan shock terapi dan menurunkan pamor Jokowi dengan berbagai cara, satu diantaranya melalui isu bahwa Jokowi adalah terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Masih jelas dalam ingatan tentang adanya isu bahwa Jokowi adalah PKI. Hal tersebut karena adanya sebuah foto yang mirip dengannya dan tengah berdiri disamping DN Aidit, tokoh dan ketua PKI. Kabar ini secara langsung dibantah oleh Jokowi dan menyatakannya sebagai hal yang tidak benar. Pada 2018 lalu, Jokowi menyatakan bahwa PKI bubar pada tahun 1965, sedangkan dirinya baru lahir pada tahun 1961 sehingga apa yang beredar adalah hal yang tidak masuk akal.

Baca Juga: Saidiman Ahmad: Isu Kebangkitan PKI Tidak Dipercaya oleh Publik

Walaupun demikian, hingga kini masih ada masyarakat yang tetap percaya bahwa Jokowi adalah bagian dari PKI. Walaupun kuantitasnya tidaklah begitu besar.

Berdasarkan temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis’ yang dirilis secara daring pada Jumat, 1 Oktober 2021 di Jakarta menyatakan bahwa Hanya ada 8 persen publik Indonesia yang percaya dengan pandangan bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI.

Survei opini publik ini digelar pada 15 – 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Terdapat 981 responden yang valid terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Manajer Program SMRC, dalam presentasenya menyebut bahwa mayoritas warga tidak percaya presiden Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI. “Ada 75 persen warga yang tidak percaya dengan pendapat bahwa Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI,” tegasnya. Sementara itu, ada 16 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, lanjut Saidiman, tidak terdapat perkembangan berarti mengenai sikap atau pendapat warga mengenai isu Jokowi terkait PKI. Dari tahun 2017 sampai 2021, hanya ada sekitar 3 sampai 8 persen warga yang setuju dengan pandangan bahwa Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI.

Artinya “warga umumnya tidak peduli atau tidak termakan dengan isu bahwa presiden adalah orang atau terkait PKI,” tambah Saidiman.

 

Penulis: Rio P

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed