by

LPTNU: Negara Demokrasi Mesti Lindungi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Kabar Damai | Jumat, 17 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Muhammad Afifi mengatakan bahwa negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, harus melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakatnya. Sebab hal itu sudah terang diatur di dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dilansir dari NU Online (15/9), hal itu disampaikan Afifi sebagai tanggapan terhadap fenomena penangkapan warga sipil dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi bernada kritik kepada pemerintah, terutama kritik yang langsung mengarah kepada Presiden Joko Widodo, akhir-akhir ini.

Menurut Afifi, penangkapan terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik dengan membentangkan poster di Solo beberapa waktu lalu itu tidak perlu terjadi. Sebab poster yang dibentangkan itu merupakan sebuah refleksi atas kenyataan situasi yang memang terjadi. Poster itu bertuliskan, ‘Pak Jokowi tolong benahi KPK’.

“KPK menurut pandangan mahasiswa itu sedang begini (dilemahkan), sehingga siapa lagi yang dimintai tolong? Ya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membenahi KPK. Jadi, kalau terjadi penangkapan oleh aparat, menurut kami terlalu berlebihan,” tegas Afifi kepada NU Online, Rabu (15/9/2021).

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bisa saja dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian jika terdapat tindakan pidana di dalamnya seperti perusakan, keributan, dan kerusuhan.

“Tapi kalau memang seumpama murni ditangkap karena membentangkan poster yang itu, saya kira terlalu berlebihan. Saya kira mahasiswa harus kritis. Jadi, seharusnya diciptakan ruang untuk melakukan ekspresi, jangan kemudian diintimidasi atau direpresi,” jelas Dekan Fakultas Sosial-Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.

Afifi mengingatkan pula bahwa kebebasan berekspresi dan menyuarakan aspirasi harus mengetahui batasan-batasan. Artinya, mengekspresikan kebebasan berpendapat itu tidak boleh sebebas-bebasnya.

Menurut Afifi, batasan yang harus dijaga oleh mahasiswa ketika menyuarakan kebenaran atau melancarkan kritik kepada penguasa adalah tidak melakukan tuduhan, tidak rasis, dan tidak melakukan tindakan-tindakan pidana.

“Karena kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga kita harus saling menghargai. Jadi, selama itu saling menghargai dan menghormati itu akan terlihat harmoni. Jadi jangan sampai ada tuduhan. Kita harus fokus menyuarakan kebenaran dengan menggunakan diksi-diksi kritikal dan memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi,” terang Afifi.

Ia menandaskan bahwa kampus-kampus di lingkungan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) selalu diajarkan tentang akhlak. Hal ini agar suasana kebebasan berpendapat dan menyuarakan aspirasi bisa tetap berjalan, tetapi tanpa ada yang merasa dirugikan.

“Jadi kami ingin menciptakan suasana kebebasan berpendapat dan penyaluran aspirasi tapi dengan batasan akhlak, yaitu sebisa mungkin agar ketika mengritik atau demonstrasi dilakukan dengan tanpa tuduhan-tuduhan,” pungkasnya.

 

Melempemnya Demokrasi di Indonesia

Sebelumnya, Setara Institute mengakatakan penangkapan terhadap 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menunjukkan semakin melempemnya demokrasi di Indonesia. Penangkapan tersebut mencerminkan langgengnya upaya memberangus kebebasan berekspresi atau freedom of expression di negara demokratis ini.

Diketahui, aparat kepolisian menangkap 10 mahasiswa yang membentangkan poster di beberapa akses masuk menuju Kampus UNS ketika Presiden Jokowi menghadiri Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia, Senin (13/9/2021). Poster yang mereka bentangkan itu di antaranya bertuliskan “Pak Jokowi tolong tuntaskan pelanggaran HAM”.

“Penangkapan kesepuluh mahasiswa tersebut lagi-lagi menunjukkan betapa melempemnya demokrasi di negara hukum ini,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Ismail menandaskan, sebagai anak kandung demokrasi, penyampaian kritik untuk menyalurkan aspirasi merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, sejarah reformasi telah menunjukkan bangsa ini telah keluar dari pembungkaman atas budaya demokrasi. Bahkan, konstitusi telah mengamanatkan kebebasan berpendapat dilindungi dan dijamin sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Baca Juga: Peran Sentral NU dalam Pencegahan Potensi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

“Pun, ketika freedom of expression adalah bagian dari derogable rights atau hak yang dapat dibatasi pemenuhannya, dalam kasus penangkapan 10 mahasiswa UNS ini, jelas tidak ada pernyataan yang menegaskan dalam pertimbangan apa hak-hak konstitusional mereka dibatasi sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (2) konstitusi,” tegas Ismail yang juga pengajar hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ditambahkan Ismail, dalam konstruksi hukum pidana, penangkapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya dapat dilakukan dengan syarat adanya surat tugas. Meski polisi berdalil tertangkap tangan, KUHAP mengharuskan adanya barang bukti.

Sementara, jika yang dimaksud barang bukti adalah poster, maka polisi telah gagal dalam memahami konteks yang menjadi substansi dalam poster.

5 Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Ismail mengingatkan, dalam hukum pidana, setidaknya ada lima kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda. Jika yang dimaksud aparat adalah kesepuluh mahasiswa UNS tersebut telah mencederai kehormatan Presiden Jokowi melalui posternya, maka aparat lagi-lagi telah gagal memahami substansi dari kritik yang disampaikan melalui visualisasi poster.

“Sejatinya, tidak ada satu kalimat pun dalam poster yang mengarah pada pereduksian kehormatan Presiden. Vice versa (dan sebaliknya) pemerintah seharusnya menjadikan kritik para mahasiswa sebagai alarm betapa masih banyaknya pekerjaan rumah bagi negara untuk segera dituntaskan, terlebih perihal pelanggaran HAM masa lalu,” tegasnya, dikutip dari beritasatu.com (13/9).

Ismail bahkan menilai aparat kepolisian telah melakukan penyalahgunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive abuse of power jika berdalil penangkapan dilakukan karena para mahasiswa tidak mematuhi aturan dan syarat dalam menyampaikan pendapat.

Aparat, kata dia, perlu menilik lebih lanjut dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 10 UU tersebut memang mensyaratkan adanya surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri sebelum penyampaian pendapat.

Namun, tidak ada satu klausula pun yang menyebutkan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilakukan penangkapan. Bahkan,Pasal 15 UU itu justru hanya menyebutkan adanya sanksi pembubaran ketika penyampaian pendapat di muka umum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

“Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap 10 mahasiswa UNS terang sebagai bentuk excessive abuse of power,” tegasnya.

Ismail menilai penangkapan terhadap mahasiswa UNS ini semakin menambah deretan panjang kasus pembungkaman aspirasi masyarakat terhadap rezim saat ini. Dikatakan, penangkapan ini merefleksikan betapa antikritik-nya rezim.

Untuk itu, Setara Institute mendesak pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk lebih membuka diri terhadap berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Presiden, kata Ismail, sudah sepatutnya menjadikan berbagai kritik sebagai pelecut dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang belum tuntas hingga kini. [NU Online/beritasatu]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed