by

Lomba Film untuk Perjuangan Perempuan Pembela HAM

-Kabar Puan-78 views

Kabar Damai | Sabtu, 20 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Untuk merayakan Hari Perempuan Internasional 2021, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) dan Institut for Women Empowerment (IWE) yang didukung oleh Pemerintah Canada menyelenggarakan lomba film atau video pendek tentang perempuan pembela HAM di Indonesia.

Selain lomba, ada juga pembuatan film dokumenter yang bertujuan untuk mengetengahkan persoalan yang dialami Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Indonesia, dan mengkampanyekan hak para PPHAM kepada publik.

 

Perempuan dan HAM

PPHAM ada di tengah-tengah masyarakat, tapi perjuangan PPHAM lebih sering dianggap sebagai perlawanan ketimbang mendapat dukungan. Film yang diproduksi menggambarkan intimidasi dan kriminalisasi yang dihadapi oleh para PPHAM.

Film dokumenter tersebut mengangkat profil Masnuah (PPHAM sektor nelayan dari Persaudaran Perempuan Nelayan Indonesia), Rosnida Sari (PPHAM sektor akademisi yang memperjuangkan hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama).

Ada pula Yertin Ratu (PPHAM isu anti korupsi dan reforma agraria), Martheda Esterlina Selan (PPHAM sektor masyarakat adat dan sekaligus tenaga pendidik), Ninik Kusniati (PPHAM isu kekerasan berbasis gender), dan Ernawati (PPHAM isu demokrasi, hak-hak asasi manusia dan perempuan).

Melalui video dokumenter tersebut, para perempuan pembela HAM berharap agar pemerintah memberikan perlindungan kepada PPHAM dan kawan-kawan dalam melakukan aktivitas sosial di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Yertin Ratu yang berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan.

Baca Juga : Laporan Human Rights Watch Indonesia “Aku Ingin Lari Jauh”: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia

Ada juga profil dari Jumiyem (PPHAM sektor Pekerja Rumah Tangga), Nurul Aini/Paini (PPHAM sektor lingkungan hidup dan hak atas tanah), Lilis M Usman (PPHAM sektor perburuhan), Rasminah (PPHAM sector Anak dan pemberdayaan perempuan melawan perkawinan anak), Yuyun Agustina (PPHAM sektor Lingkungan Hidup dan bencana), Syamsiah (PPHAM sektor disabilitas) dan Sultinah (PPHAM sektor perburuhan melawan pelecehan seksual di tempat kerja).

Direktur Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) Damairia Pakpahan dalam acara Pemberian Award dan Pemutaran Film PPHAM pada Jumat (19/3/2021) mengatakan bahwa film adalah media yang sangat penting.

“Film hadir untuk mengampanyekan persoalan yang dialami PPHAM, agar masyarakat menjadi tahu dan pemerintah memperjuangkan PPHAM sebagai bagian penting dari kebijakan,” terang Damairia.

Selama bertahun-tahun, PPHAM berjuang membela hak-hak masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini, kiprah perempuan pembela hak asasi manusia tidak banyak diketahui publik.

Oleh karena itu, kampanye atas kerja-kerja dan perjuangan perempuan pembela hak asasi manusia sangat penting, agar mendapat mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

PPHAM kerap dituding sebagai sumber masalah, provokator, sehingga sering berurusan dengan polisi, bahkan menjalani proses hukum. PPHAM yang seharusnya mendapat perlindungan justru dikriminalisasi.

Dalam acara tersebut, para perempuan pembela HAM menyuarakan aspirasi mereka, terutama mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini.

 

Para Pemenang

Acara pemberian award dan pemutaran film PPHAMP memutar 13 film dokumenter secara daring. Film tersebut menampilkan profil para perempuan pembela HAM yang konsisten berjuang di daerahnya.

Pembuatan film yang dilakukan dengan lokakarya selama Januari- Februari 2021 juga untuk memberikan kesempatan pada organisasi masyarakat sipil memproduksi film yang memotret persoalan yang dialami PPHAM.

Dari 18 video dokumenter yang dikirimkan para peserta, dewan juri yang terdiri dari Luviana (Konde.co), Theresia Sri Endras Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan), Farhad Shameel (YPII), dan Raihana Diani (IWE)  memilih 3 pemenang.

Ketiga pemenang lomba tersebut adalah Gina Nurohmah (Pemenang 1) dengan Judul “Perjuangan Alexa”, Lena Sutanti (Pemenang II) dengan judul “Kisah perjuangan dari Pergunungan Kendeng”, dan Doni Chairullah (Pemenang III) dengan judul “Giving Voice to the Voiceless”.

Selain ketiga pemenang, dewan juri juga menetapkan perhatian khusus (special mention) kepada dua karya film terbaik lainnya yang berjudul “Perempuan Pembela HAM di Papua” karya Tim Perempuan dan Anak, LBH Papua dan “Tantangan Perempuan pembela HAM di Era Digital” karya Luh Made Kristianti, Shevierra Damadiyah, dan Irfan Marzuki.

Dalam acara tersebut, hadir pula Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Agung Putri Astrid yang memberikan apresiasi terhadap pembuatan film dokumenter dan lomba yang diselenggarakan. Ia berharap film tersebut bisa diputar juga di lingkungan KemenPPPA.

Agung Putri sepakat, pengalaman PPHAM harus terus disuarakan untuk membangun kesadaran masyarakat. Baginya, film akan membantu menyuarakan perjuangan PPHAM di internal kementerian atau lembaga tentang apa yang dilakukan teman-teman di lapangan juga adalah bagian dari gerakan pengarusutamaan jender.

Veryanto Sitohang (Komisioner Komnas Perempuan) dan Nyimas Aliyah (Asisten Deputi di KemenPPPA)  pembuat video dan film dokumenter, dan perwakilan PPHAM di Indonesia juga turut hadir dalam acara tersebut.

Para PPHAM mengalami sejumlah ancaman seperti diancam diperkosa, didatangi orang-orang tak dikenal, mendapatkan stigma sebagai perempuan perusak rumah tangga orang, bahkan dianggap sok tahu agama dan hampir dilempar dengan parang.

Ada juga tudingan kepada PPHAM sebagai sumber masalah, provokator, sehingga berurusan dengan polisi, bahkan menjalani proses hukum. Selama ini, bukan mendapat perlindungan, PPHAM justru dikriminalisasi.

Emilia, aktivis perempuan dari Palembang menyatakan, “Suara perempuan daerah tidak pernah didengar di nasional, bahkan suara perempuan dibungkam.”

Dalam acara tersebut, mantan komisioner Komnas Perempuan, Sylvana Apituley, mengingatkan untuk melihat persoalan-persoalan perempuan pembela HAM di Papua, yang sangat lekat dengan stigma separatisme.

Para perempuan perjuang HAM rentan mengalami kekerasan berlapis baik dari keluarga, komunitas, maupun negara. Harus ada mekanisme perlindungan seperti apa yang berbasis perlindungan pada pembela HAM. [ ]

 

Penulis: Ayu Alfiah Jonas

Rditoe: –

Sumber: Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) dan Institut for Women Empowerment (IWE), Kompas

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed