Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Tanah Papua

Kabar Utama121 Views

Kabar Damai I Senin, 29 November 2021

Jayapura I kabardamai.id I Bertepatan dengan momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP) tahun 2021, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk segera wujudkan harapan para perempuan adat ditengah lajunya investasi selama beberapa tahun terakhir.

“Perempuan adat yang juga sebagai perempuan pembela HAM dan lingkungan mendesak kehadiran negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi perempuan adat, serta meminta seluruh stakeholder terkait untuk menjaga lingkungan dan hutan, menghentikan berbagai bentuk kekerasan dalam bentuk apapun dan melibatkan perempuan adat dalam setiap pengambilan keputusan.”

Selama 16 hari ke depan, mulai 25 November hingga 15 Desember, media sosial milik yayasan ini akan diwarnai dengan pesan-pesan para perempuan adat pembela HAM dan lingkungan.

Lebih lanjut dibeberkan, penelitian Yayasan Pusaka yang berjudul ‘Mama Ke Hutan’ menggambarkan bagaimana posisi perempuan adat dalam kecamuk kontestasi sumber daya alam di Tanah Papua.

“Mereka mengalami eksklusi dari proses pengambilan keputusan terkait wilayah adat, tersingkir dari ruang hidup dan sumber penghidupannya, dan berakhir sebagai buruh harian lepas di atas tanahnya.”

Hak milik tanah yang umumnya diwariskan kepada garis keturunan laki-laki, menyebabkan perempuan adat kerap disingkirkan dari arena pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dan, pada kondisi tertentu, mereka harus berhadapan dengan mara bahaya berupa stigmatisasi, labelisasi, tekanan dan kekerasan saat memperjuangkan dan menyuarakan haknya.

“Situasi ini juga dilandasi oleh meluasnya komodifikasi tanah bagi proyek-proyek swasta dan negeri skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga mega proyek Food Estate, dari periode ke periode.”

Baca Juga: Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat Sampaikan Permasalahan di Papua

Dalam menjalankan kehendak investasinya itu, kata Franky Samperante, direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, pemerintah dan para pemilik modal tidak merasa perlu mendengarkan suara perempuan adat, apalagi mempertimbangkannya secara serius.

“Padahal siapa yang sesungguhnya dirugikan di kemudian hari dari aktivitas investasi tersebut?”

Meskipun besarnya tantangan kultural dan sosial yang harus dihadapi oleh perempuan adat dalam memperjuangkan haknya, kata Franky, mereka terus menjadi garda terdepan perjuangan hak atas tanah, ruang hidup dan sumber penghidupan.

“Dari temuan penelitian Yayasan Pusaka, motif terbesar perempuan adat yang menjadi argumentasi dari sikap resistensinya terhadap investasi berbasis tanah tersebut adalah kesadaran bahwa hutan, tanah, sungai dan udara merupakan bagian penting dan tak terpisahkan bagi kehidupan mereka,” bebernya.

Hutan adalah “pasar”, tempat mereka memenuhi sandang, papan, pangan dan gizi keluarga, adalah pasar tempat mencari semua kebutuhan rumah tangga dan utamanya sumber pangan, adalah apotik hidup —situs obat-obat tradisional, dan perpustakaan— tempat mereka menyimpan pengetahuan tentang kehidupan, sejarah dan alam semesta yang suatu hari nanti akan diwariskan kepada keturunannya masing-masing.

“Mengganti keragaman fungsi hutan tersebut untuk satu komoditas yang asing dan tak terjangkau adalah kerugian yang tiada banding.”

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menilai komitmen pemerintah Indonesia terhadap realisasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) dan perlindungan konstitusi atas hak non-diskriminasi perempuan asli Papua masih jauh dari kata maksimal.

Dalam dokumen Joint-Submission kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Sidang ke-80, yang dilakukan bersama Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL-AdPPer) Merauke, pemerintah dinilai telah gagal mengadopsi kerangka kerja lintas sektoral untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan yang dihadapi perempuan adat untuk kemajuan mereka.

“Sebaliknya, kebijakan pemerintah secara bersamaan melemahkan hak-hak masyarakat adat dan gagal melindungi hak-hak perempuan.”

Selain itu, kegagalan pemerintah dalam mengakui hak teritorial kolektif dan pengambilan keputusan masyarakat adat juga menghambat kemampuan perempuan adat untuk menikmati hak-hak yang dilindungi dibawah CEDAW.

Amelia Puhili, staf divisi kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan, dalam rangka menyambut 16 HAKTP 2021, sejumlah rangkaian diskusi dan dialog telah dilakukan pihak yayasan.

“Kami melakukan diskusi dan dialog bersama perempuan adat di Sorong Selatan dalam isu HAM dan lingkungan. Forum tersebut menjadi tempat pertukaran pengalaman, pengetahuan dan pendapat di antara perempuan adat dalam melihat sejauh mana

proses pemenuhan dan penegakkan HAM telah dilakukan, keadilan lingkungan dan iklim, komitmen negara terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta

rekomendasi yang harus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan kedepannya,” kata Amelia.

Dalam diskusi dan dialog, perempuan adat menjelaskan bagaimana berbagai proyek

investasi di atas tanah adatnya menyebabkan perubahan lingkungan dan konflik sosial, serta mempengaruhi penghidupan harian masing-masing.

Matelda Baho, perempuan adat dari Suku Maybrat misalnya, menggambarkan bagaimana identitas budaya marga Baho terancam punah akibat investasi perkebunan kelapa sawit.

“Kalau ada orang Baho yang lewat di hutan, mereka pakai pohon genemo untuk kasih tanda. Kami orang Baho saja yang mengerti tanda itu. Perusahaan kelapa sawit datang, membongkar dan menggusur hutan. Pohon yang saya kasih tanda untuk keluarga lewat, perusahaan sudah kasih rusak,” tuturnya.

Pohon genemo (gnetum gnemon linn) yang tumbuh di hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pangan dan bahan baku noken, sekaligus di saat yang bersamaan merupakan pohon sakral bagi marga Baho.

Seruan

Sedikitnya lima seruan disampaikan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat jelang momentum 16 HAKTP 2021.

Pertama, pemerintah Indonesia segera mempercepat pengesahan RUU tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk memberikan kepastian hak atas tanah adat dan hak atas FPIC ke dalam undang-undang nasional.

Kedua, hentikan perluasan konsesi kelapa sawit, penebangan dan pertambangan di atas tanah masyarakat adat yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC), karena hal ini berpotensi mencemari ruang hidup dan merusak kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ketiga, pemerintah Indonesia harus bekerja dengan komunitas masyarakat adat, khususnya perempuan adat untuk mengatasi dampak berbahaya dari agribisnis dan memprioritaskan dukungan bagi mata pencaharian tradisional di atas perluasan ekstraksi sumber daya alam.

Keempat, pemerintah Indonesia harus secara proaktif terlibat dengan perempuan adat dan komunitasnya untuk memastikan mereka diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan saat merumuskan kebijakan yang berdampak pada masyarakatnya.

Kelima, pemerintah Indonesia harus menghormati dan melindungi hak-hak perempuan adat dan menawarkan pengembangan kapasitas, pelatihan, layanan sosial, dan sumber daya, dengan cara yang sesuai secara budaya melalui lembaga perwakilan mereka. [yayasanpusaka/suarapapua]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *