by

Laporan Forum Internasional tentang Isu Minoritas

-Kabar Manca-159 views

Kabar Damai | Kamis, 25 Maret 2021

 

Jenewa | kabardamai.id | Upaya mengatasi ‘tsunami’ kebencian dan xenofobia di media sosial cenderung gagal karena faktanya, kebencian malah meningkat, bukan berkurang.

Begitu yang disampaikan Pelapor Khusus kegiatan PBB untuk masalah minoritas, Dr. Fernand de Varennes dalam presentasi laporannya tentang hasil Forum ke-13 tentang Masalah Minoritas pada sesi pertemuan terakhir Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss.

Di banyak negara, sebanyak tiga perempat atau lebih korban ujaran kebencian online adalah anggota kelompok minoritas. Perempuan yang termasuk dalam kelompok ini paling banyak menjadi sasaran.

“Terlalu sering, ujaran kebencian diikuti oleh kejahatan kebencian dan kekerasan. Hal ini menjadi dasar untuk aksi dehumanisasi dan pengkambinghitaman minoritas, dan sekaligus menormalkan kebencian. Kita perlu belajar dari sejarah dan menempatkan semua upaya kita dalam menghapus ujaran kebencian dari ruang online,” jelas de Varennes.

Forum on Minority Issues, sebuah acara tahunan yang berlangsung tahun lalu (2020) secara virtual karena pembatasan kegiatan akibat pandemi, mempertemukan para pembela hak asasi manusia dari komunitas minoritas, perusahaan internet dan platform media sosial, organisasi non-pemerintah, negara, akademisi, dan pakar dari PBB untuk dialog terbuka dan interaktif.

Tema dialog tersebut berfokus pada munculnya ujaran kebencian online yang mengganggu dan meningkat terhadap minoritas. Diskusi ini kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.

 

Membentuk kerangka peraturan internasional

Ujaran kebencian online menjadi perhatian banyak orang, namun laporan tersebut menyoroti kurangnya kecakapan dalam menanganinya. Ini menjelaskan kelambanan upaya penanganan yang berulang. Bahkan, alih-alih mengatasi, malah mengakibatkan masalah lain, yaitu pelanggaran kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, laporan tersebut menyerukan “kerangka peraturan internasional’ yang berpusat pada, dan didorong oleh, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Gelombang besar kebencian dan xenofobia saat ini membutuhkan pedoman yang jelasan dan konsisten, serta fokus pada pemahaman yang dibangun di atas hukum hak asasi manusia internasional, bukan hanya sekadar renungan,” terang de Varennes.

Lebih lanjut, definisi hukum tentang ujaran kebencian yang dapat diterima secara internasional harus diadopsi sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya tentang kebebasan berekspresi.

Baca juga: Usaha Mengakhiri Rasisme Anti-Asia di Amerika Serikat

Memprioritaskan minoritas adalah kuncinya

Dengan minoritas yang menjadi mayoritas korban ujaran kebencian online, pihak platform media sosial harus memprioritaskan laporn mereka dalam upaya mengatasi ujaran kebencian.

Tak hanya itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebutuhan semua minoritas, bukan hanya beberapa kelompok minoritas saja.

Platform media sosial harus “meningkatkan permainan mereka” dan secara aktif menyinkronkan standar komunitas mereka dengan kewajiban hak asasi manusia internasional, terutama untuk melindungi minoritas.

De Varennes mencatat bahwa sekarang sudah ada gerakan untuk mulai ke arah ini. Namun, beberapa platform tampaknya selalu mengabaikan atau salah memahami apa yang disyaratkan oleh standar hak asasi manusia internasional.

 

Menuju ruang online yang lebih aman untuk minoritas

Lebih lanjut, laporan juga merekomendasikan pengadaan kebijakan tanpa toleransi untuk ujaran kebencian, kejahatan rasial, dan rasisme terhadap minoritas harus diadopsi oleh negara dan perusahaan teknologi dan media sosial. Pemantauan yang ketat terhadap ujaran kebencian dan rasisme juga merupakan persyaratan penting.

Kemudian, negara perlu memastikan bahwa Internet dan platform media sosial menawarkan lingkungan yang aman sehingga benar-benar menjamin kebebasan berekspresi, dan pemberdayaan anggota minoritas nasional, etnis, agama dan bahasa.

“Seluruh masyarakat saat ini diracuni dengan informasi yang salah dan ujaran kebencian. Kita perlu menghentikan ini. Setiap orang harus memiliki akses yang aman dan terjamin ke media sosial, dengan kemampuan untuk mengekspresikan diri, tanpa risiko menjadi korban diskriminasi, rasisme, kekerasan ataupun permusuhan,” tegas de Varennes.

 

Diterjemahkan dan disunting dari Ohchr.org oleh Hana Hanifah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed