by

Kunjungi ICRP, Majelis Rakyat Papua Ungkap Gus Dur Sosok Pemimpin yang Merangkul Bumi Cendrawasih

Kabar Damai I Jumat, 11 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Dorin C Mehue, Panitia Khusus Majelis Rakyat Papua hadir mengunjungi kantor Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).  ICRP sendiri merupakan organisasi nirlaba, nonsektarian, non-pemerintah dan independen yang didedikasikan untuk memajukan dan mempromosikan dialog antaragama, demokrasi dan perdamaian di Indonesia.

ICRP didirikan oleh para pemuka agama dari berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Diresmikan 12 Juli 2000 oleh Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. ICRP menekankan pada upaya menegakkan keadilan dalam berbagai perspektif: gender, HAM, spiritualitas, ekonomi, sosial dan politik.

Dengan didirikan oleh Gus Dur, hal inilah yang menjadi latar belakang Dorin C Mehue sebagai masyarakat Papua untuk hadir dan melihat kerja perdamaian yang diciptakan oleh ICRP, berlandaskan pemikiran Gus Dur.

Merubah Nama Irian Jaya Menjadi Papua

“Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gus Dur karena beliau, merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Mengapa saya mengunjungi ICRP, karena saya ingin lebih mendalami kerja-kerja dari ICRP dan juga termotivasi bisa mengetahui apa yang di kerjakan oleh ICRP,” ujar Dorin C Mehue, peremuan yang ebih akrab disapa Dorince, selasa (8/6/2021).

Menurut Dorince, bumi Cendrawasih tak memiliki gejolak disaat masa kepemimpinan Gus Dur. Presiden ke-4 tersebut berhasil mengakui dan menjadikan Papua Indonesia. Tidak pernah ada orang tertembak pada masa kepemimpinan Gus Dur.

Baca Juga: Dorin Mehue: Perempuan Papua Simbol Perdamaian Tanpa Pengaruh Kepentingan Pribadi

“Sebagai orang Papua saya tidak bisa banyak berbicara hanya terus mengucapkan terima kasih kepada beliau. Kami hanya bisa mengenang Gus Dur sebagai sosok yang begitu luar biasa. Gus Dur adalah sosok yang mampu melihat masyarakat dengan menggunakan mata hati. Pemimpin lain mungkin boleh saja memiliki mata, tapi tak ada yang memiliki mata hati dan kepekaan seperti Gus Dur,” lanjut Dorince.

Dorince juga berbagi tentang penilaian orang Papua, tentang Gus Dur itu sebagai presiden yang berusaha menghargai semua agama dan budaya. Hal inilah juga yang  membuat Majelis Rakyat Papua sebagai Lembaga yang juga didirikan oleh Gus Dur.  Terutama ICRP yang terus bergerak untuk melakukan mediasi lintas agama bagaimana untuk meyerukan narasi damai.

Mengizinkan Bendera Bintang Kejora Dikibarkan

Pada 30 Desember 1999, Gus Dur menggelar forum di Jayapura dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat dan dihadiri oleh banyak warga. Dalam pertemuan ini, presiden menjawab semua pertanyaan, termasuk mengembalikan nama Papua yang selama rezim Orde Baru diganti dengan Irian Jaya.

Terkait pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, presiden memperbolehkan. Hanya saja, Gus Dur meminta agar bendera Bintang Kejora dikibarkan lebih rendah dari bendera Indonesia, Merah Putih.

Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri adalah sebuah institusi negara yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab utuk melindungi dan memberdayakan orang asli Papua, melindungi hak-hak dasar orang asli Papua, Karena itu MRP hadir untuk memberikan afirmasi.

Bagaimana orang asli Papua bisa sejahtera, dan bisa menikmati seluruh aspek pembangunan. Hanya saja Lembaga ini memang di bentuk oleh negara tetapi tidak diberikan fungsi sperti DPR tetapi MRP lebih focus kepada bagaimana dia menjaga bagaimana masyarakat Papua bisa sejahtera. Lembaga ini menjadi jembatan luas bagi orang Papua untuk memediasi seluruh konflik yang terjadi di Papua. MRP ini independent

“ Dengan berhubungan baik bersama ICRP, kami berharap jangan sampai kita memperlakukan Papua untuk kepentingan pribadi oknum, atau apapun. Kita harus bicara bagaimana mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Papua itu kaya sumber daya alamnya melimpah namun SDM nya tidak diperhatikan, sehingga Ketika orang dari luar masuk akhirnya meningalkan kecemburuan,” terang Dorince.

ICRP sebagai Lembaga lintas iman selalu mengkampanyekan bahwa kita harus hidup berdampingan sebagai saudara. Tidak ada negara yang mengajarkan perbedaan kita. Jika semua masyarakat Indonesia maknai ajaran itu maka tidak ada konfik dan mengutamakan kasih.

Peran tokoh agama dan tokoh adat dan pemangku adat sangat diperlukan. Menjadi factor juga kerika ada engargaan kepad apemangku adat, masyarakat adat harus diberikan penghargaan, penghormatan dan engakuan.

Dorice melanjutkan, “Faktor pemicu konflik adalah, kalau kita mau masuk dalam suatu wilayah dan menginvestasi jangan hanya dengan pemerintah sedangkan masyarakat adat diabaikan, inilah yang menjadi pemicu. Saya berarap ICRP bisa menyurakan kepada pemerintah dan dunia internasinal. Karena di mata dunia papua adalah primadona. Sehingga Indonesia dikatakan maju apabila bisa mensejahterakan orang Papua,”

Angka kemiskinan di Papua 26% ini sebuah ironi. Ini yang harus kita pikirkan ketika angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Padahal semua stake holder dan pemerintah pusat bisa memberikan perhatian yang serius.  Dan tentu saja peran tokoh agama dalam perdamaian Papua adalah hal yang penting.

Wakil Direktu ICRP, Ahmad Nurcholish menambahkan pemerintah harus membangun kembali jalinan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisasi oleh Presiden RI ke-4 Gus Dur, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya.

“Harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Dalam hal ini, bersama tokoh lintas agama harus utamakan dialog persuasi rasa kemanusiaan jangan dengan pendekatan keamanan dan kekerasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat,” ucapnya.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed