by

Koordinasi Lintas Sektor Pengamanan Idul Fitri 1442 H di Kalimantan Barat

Kabar Damai | Jumat, 23 April 2021

Pontianak I Kabardamai.id I Polda Kalimantan Barat beserta berbagai sektor pemerintahan dan keamanan menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah dan sekaligus penetapan Kalbar sebagai daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan skala Mikro (PPKM). Diselenggarakan di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar. Rabu, (21/4/2021) siang.

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, PJU Polda serta instansi terkait.

“Menyikapi pelaksanaan PPKM mikro, pertama kita harus membuat posko penanganan Covid-19, ada 4 hal yang harus diperhatikan yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung,” ujar Kapolda Kalbar, Irjen Pol Dr. Sigid Tri Hardjanto seperti dikutip dari Kilas.id

Ia juga menjelaskan akan lebih gencar dalam hal pengamanan berkaitan dengan pemberlakuan PPKM mikro ini, karena basisnya hingga sampai pada tingkat desa dan kelurahan.

Mulai dari pembatasan tempat kerja, kegiatan belajar mengajar, pembatasan tempat makan dan minum, pembatasan tempat perbelanjaan, kegiatan konstruksi, tempat ibadasumber h, kegiatan fasilitas umum, dan kegiatan sosial serta transportasi umum,” tambahnya.

 

Baca Juga : Tiadakan Mudik, Menag: Pemerintah Ingin Lindungi Warga

Surat Edaran PPKM Mikro oleh Gubernur Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengeluarkan Surat Edaran No. 280/KESRA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Deseace-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan ini diambil berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 dan diberlakukan sejak tanggal 20 April 2021 sampai 3 Mei 2021 di seluruh 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

Ia mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 ini dibentuk hingga ke tingkat desa bahkan RT dan RW.

“Alhamdulillah Satgas sampai ke desa dan tingkat RT lebih dari separuh sudah terbentuk, sebelum penetapan PPKM Mikro dari Pemerintah Pusat. Supaya penanganannya terpadu dan komprehensif, maka seluruh daerah kabupaten dan kota di Kalbar ini harus berstatus PPKM Mikro,” tuturnya seperti dilansir dari Media Kalbar.

Diketahui sebelummnya bahwa masuknya Kalbar dalam PPKM Mikro oleh pemerintah pusat ialah karena adanya peningkatan jumlah positif covid-19 setelah dilakukan tes usap di beberapa warung kopi.

Warga Sintang, Sanggau dan Ketapang dilarang Keluar Daerah

Setelah ditetapkanya Kalbar sebagai salah satu provinsi dengan PPKM Mikro, Gubernur Kalimantan Barat kembali mengeluarkan Surat Edaran yang isinya melarang masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, Sanggau dan Ketapang untuk keluar daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kasus penyebaran Covid-19 diketiga kabupaten tersebut.

“Melalui surat dengan nomor 445/3396/ Dinkes Yankes terkait penanganan peningkatan kasus Covid-19 telah mengeluarkan surat kepada tiga kabupaten tersebut agar tidak melakukan perjalanan ke luar kota,” ujar Harisson, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar.

iNews.id mewaryaka, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Harisson juga menginstruksikan dan menekan masyarakat di ketiga daerah tersebut untuk melakukan isolasi ketat dengan kasus CT 25 dengan pengawasan Satgas Covid-19 tingkat desa.

Satgas Covid-19 diketiga kabupaten tersebut juga diminta untuk semakin gencar melakukan pengawasan agar kasus Covid-19 tidak semakin menlonjak.

“Mereka juga kita ingatkan untuk gencar melakukan razia masker ditempat umum. Masyarakat juga dapat menerapkan pekerjaan dari rumah, membatasi jam malam dan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama
Sumber : Kilas.id I Media Kalbar I iNews.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed