by

Konsep Negara Hukum Pancasila Disebut Harus Tegas Dalam Konstitusi

Kabar Damai | Sabtu, 7 Agustus 2021

Aceh | kabardamai.id | Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh Dr Wiratmadinata SH MH mengusulkan agar Konsep Negara Hukum Pancasila ditegaskan secara eksplisit-tekstual di dalam Batang Tubuh Konstitusi, UUD-1945.

Hal ini sangat dibutuhkan melihat terjadinya krisis konstitusional yang parah di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, dimana produk hukum dan praktik hukum di Indonesia semakin jauh melenceng dari cita-cita hukum (rechtsidee) Pancasila.

Melansir laman BPIP, gagasan itu disampaikan Dr Wiratmadinata merujuk disertasinya ‘Paradigma Negara Hukum Pancasila dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia.”

Penelitian ini mengkaji akar masalah terjadinya kontradiksi nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara (Das Sollen), dengan praktik kehidupan hukum (Das Sein) di Indonesia.

Baca Juga: Menjadikan Pancasila Sebagai Inspirasi, Inovasi dan Prestasi

Disertasi itu mengantarkannya meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Wira menyebutkan, selama ini paradigma dan konsep negara hukum Indonesia memang tidak ditegaskan secara normatif-tekstual di dalam Batang Tubuh UUD 1945, akibatnya pertarungan ideologi dalam proses pembuatan hukum di Indonesia semakin melenceng jauh dari semangat Pancasila.

Karena Alinea keempat Pembukaan yang menegaskan “dasar negara”, yang ditafsir sebagai nilai-nilai Pancasila cenderung ditinggalkan dan terlupakan. Tenggelam dalam keriuhan pertarungan “nilai” dan “kekacauan” ideologi pada proses pembuatan hukum.

Menurutnya ada ketimpangan antara nilai-nilai ideal cita negara hukum (Rechtsidee) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan (preambule) UUD-1945 dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketimpangan itu misalnya dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Legislatif, maupun Pemilihan Presiden, Gubernur, bupati/Walikota yang menerapkan sistem “one man one vote” yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Krisis Paradigma

Dr Wiratmadinata membangun asumsi, bahwa masih terjadi krisis paradigma terkait konsep negara hukum Indonesia yang dibuktikan dengan terjadinya beberapa kali revisi dalam hal isi dan muatan (amandemen) Konstitusi.

Pergantian konstitusi ini dimulai dari UUD-1945 yang diganti dengan UUD-Republik Indonesia Serikat (RIS)-1949, penetapan UUD Sementara-1950, lalu kembali ke UUD-1945 (Dekrit 5 Juli 1959), hingga amandemen UUD-1945 tahun 2002 dalam empat tahap.

Perdebatan konstitusi ini masih belum selesai karena masih besar tuntutan untuk melakukan amandemen kelima.

Negara Hukum Menurut UUD 1945

Dalam buku “Konsespi Negara Hukum Menurut UUD 1945”, Bambang Arumanadi dan Sunarto menjelaskan bahwa Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, tetapi atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.

Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh latar belakang budaya bangsa ini yang dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan atas cita-cita hukum Pancasila.

Konsep negara hukum khas Indonesia menurut Feby Lestari (kumparan/20/12/2020),  bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia.

“Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi: antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep rule of law ataupun socialist legality,” tulis Feby.

Dirambahkannya, dasar negara hukum menurut Pancasila dilandasi oleh adanya hukum tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar dan adil sehingga tiap manusia dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Lantas apakah Indonesia sebagai negara hukum Pancasila sudah berhasil menciptakan keadaan yang demikian? Menurut Feby,  negara ini masih berusaha menciptakan keadilan secara menyeluruh. Untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminasi perlu ada upaya-upaya yang dilakukan.

“Upaya-upaya tersebut dapat berupa meninjau dan melakukan penataan kembali undang-undang, memberikan pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan undang-undang untuk meningkatkan kesadaran budaya hukum baik itu bagi pemerintahan maupun masyarakat,” pungkas Feby. [bpip/kumparan]

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed