Kabar Damai | Kamis, 28 April 2022
Biak | kabardamai.id | Melihat dinamika pembangunan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, Analisis Papua Strategis (APS) mengadakan konferensi pertama untuk mereview letak permasalahan terhambatnya proses penyelesaian pembangunan pada beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat yang diadakan pada 28 – 30 April 2022 di Swissbell Hotel Cendrawasih, Biak, Papua.
Ketua Panitia pelaksana, Pdt. Diben Elaby mengatakan pelaksanaan konferensi ini sesuai dengan visi misi APS. “Kegiatan ini berlangsung untuk mewujudkan kemajuan Peradaban Papua sebagai kekuatan Indonesia menghadapi Era Pasifik,” paparnya pada acara pembukaan Konferensi 1 APS, Kamis (28/4/2022) di Biak, Papua.
Tema yang diusung “Papua Development Strategy” OTSUS & Strategi Implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua” merujuk pada Visi dan Misi Presiden Jokowi serta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat agar terwujud pembangun khususnya di 7 wilayah Adat Papua (Domberay, Bomberay, Meepago, Saireri, Mamta/Tabi, La Pago dan Anim Ha) yang di dalamnya Provinsi Papua terdiri dari 29 Kabupaten dan Papua Barat terdiri dari 13 Kabupaten.
Baca Juga : Wamenlu: Berikan yang Terbaik bagi Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Pdt. Diben Elaby menerangkan langkah kongkret mewujudkan itu semua maka disusun berbagai kegiatan selama 3 hari yakni pertama, Papua Business Forum, kedua Papua Transportation Forum ketiga Papua Indigeneous Forum. Hal ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya sinergitas antar elemen masyarakat, keterlibatan lembaga adat menjadi anggota tim dalam Otsus jilid II menjadi sangat penting. Adanya konferensi ini akan menghasilkan perumusan masing-masing forum dan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah maupun stakeholder yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan Papua.
APS: Pendampingan Pembangunan Papua Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Kehadiran Analisis Papua Strategis yang berawal dari WhatsApp grup ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan profesi (akademisi, peneliti, diplomat, pemerintahan dan birokrat (Kantor Staf Presiden RI, Setwapres RI, Kementerian/Lembaga, DPR RI/DPRP, MRP, Gubernur/Bupati/Walikota), TNI/POLRI, pengusaha, NGO, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, baik di dalam negeri maupun luar negeri). Laus Deo Calvin Rumayon, Ketua APS mengatakan keberagaman latar belakang anggota membantu mencapai tujuan dari APS. “Saat ini ada 16 negara yang tergabung menjadi anggota dan akan terus bertambah. APS sendiri hadir untuk menjadi jembatan pembangun di Papua maka salah satu yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan Pembangunan Papua dan Papua Barat agar tepat guna dan tepat sasaran,” paparnya pada acara pembukaan konferensi APS pertama.
Pria yang akrab disapa Laus ini juga menyoroti bahwa masalah Papua adalah masalah bersama maka perlu diselesaikan bersama pula dengan pendekatan baru sesuai dengan budaya setempat. “Forum ini kita tidak mulai dari Jakarta tapi kita mulai dari diri kita dari Tanah Papua,” katanya.
Laus menambahkan, salah satu yang dilakukan APS adalah melakukan pendampingan di Nduga agar pembangunan di sana tepat sasaran. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan kapasitas dari setiap anggota APS agar mencapai tujuan utama dari APS, menjadi jembatan peradaban pembangunan Papua dan Papua Barat
Hadir dalam konferensi ini baik secara luring maupun daring, antara lain: Staf Khusus Kementerian ATR/BPN M. Tengku Adli Abdullah, Staf Khusus Kementerian Perhubungan Mayjen Marsekal TNI (Purn) Buyung Lalana, Laksanama Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Deputi V Kantor Staf Presiden Theo Fransus Litay, dan Guru Besar Universitas Oregon Prof. Thomas K. Keyser, Ph.D. serta perwakilan Gubernur dari Kabupaten Papua dan Papua Barat.
Penulis : Isa Oktaviani
Foto : Ai Siti Rahayu
