by

Komnas HAM: Polri Perlu Bangun Kepercayaan Publik

Kabar Damai I Rabu, 3 November 2021

Jakarta I kabardamai.id I Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah lama menjadi pihak yang menjadi sorotan publik. Komnas HAM RI ikut andil menerima pengaduan masyarakat untuk perbaikan kinerja Polri.

“Masyarakat kita merasa pelayanan Polri kepada mereka belum mencukupi sehingga mereka datang ke Komnas HAM agar pelayanan Polri menjadi lebih baik,” ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam Bincang HAM dan Demokrasi: “Menakar Arah Reformasi Polri” yang diselenggarakan secara daring oleh Imparsial, Senin, 1 November 2021.

Melansir laman Komnas HAM, berbagai permasalahan seperti penggunaan kekerasan berlebih, penyiksaan oleh aparat, penyalahgunaan senjati api, hingga tindakan asusila disinyalir masih terjadi di dalam tubuh Polri.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM RI periode Januari-September 2021 terdapat sebanyak 3.758 berkas yang dikonversi menjadi 2.331 kasus.  dengan pihak yang banyak diadukan ialah Polri, korporasi, dan Pemda.

Banyaknya pengaduan masyarakat terkait Polri menunjukkan adanya pelayanan publik yang belum terpenuhi.

“Polri tidak lagi menjadi angkatan bersenjata. Posisi Polri hari ini adalah aparatur sipil. Ini perlu kita pahami bersama,” tandas Amir.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

“Sebagai buah hasil reformasi, Polri adalah organisasi sipil, sebagai penegak hukum. Ada prosedur yang harus dipenuhi. Penggunaan senjata itu paling belakangan,” tegasnya.

Sementara itu, sebagai pelayan publik, Amir menyatakan bahwa Polri sebagai etalase terdepan pelayanan pemerintah.

Baca Juga: Komnas HAM dan Polri Tingkatkan Pengawasan

“Ini perlu dipahami pihak kepolisian. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan pemerintah, kinerja kepolisian hanya bisa maksimal jika kepercayaan dari masyarakat terbangun dengan baik,” terang Amir.

Kepercayaan publik, menurutnya, dapat dibangun melalui dua hal, yakni integritas anggota serta kemampuan dalam menjelaskan tugas pokok kepolisian kepada publik. Diharapkan, kedua hal tersebut menjadi perhatian Polri dalam arah reformasi.

Sementara itu, banyaknya aduan terkait kinerja Polri yang diterima oleh Komnas HAM RI menyangkut beberapa hal, yakni ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh Kepolisian, kekerasan dan penyiksaan oleh aparat; permasalahan pelanggaran kode etik oleh kepolisian, serta pemberhentian anggota polri; perlindungan untuk kelompok rentan; keterlibatan pada kasus agrarian.

 

Penyebab Stigma Negatif Polri

Sebelumnya, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyebut tindakan represif anggota kepolisian menjadi stigma negatif yang dulu melekat pada institusi Polri.

Kata Mahfud, dilansir dari kbr.id (4/10), tindakan represif itu berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menangani kasus kejahatan dan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat.

Tindakan-tindakan itu menurut Mahfud, sering menjadi pemberitaan yang akhirnya dikonsumsi masyarakat.

“Sehingga citra kepolisian sempat memudar. Itulah masa lalu kita. Sebagai bagian dari masyarakat, Polri sudah seharusnya mampu menjadi wadah pengayom yang memberikan rasa aman tanpa harus menimbulkan stigma negatif. Itulah masa depan kita,” kata Mahfud saat membuka Rakorwas Kompolnas dan Polri Tahun 2021 secara daring, Senin, 3 Oktober 2021.

Mahfud MD menambahkan, stigma negatif yang melekat pada Polri memengaruhi tingkat kepercayaan dari masyarakat.

Sehingga bisa mengganggu kerja sama dengan elemen masayrakat dalam penegakan hukum dan keadilan.

Mahfud menilai, gagasan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yakni Polri Presisi (prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan), diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sempat memudar. Kompolnas kata Mahfud, akan memberi penguatan pada implementasi program tersebut.

Sebelumnya, Mahfud juga memaparkan ada 4 ribuan surat aduan dari masyarakat kepada Kompolnas terkait kinerja Polri. Aduan itu masuk selama rentang Agustus 2020 hingga Agustus 2021.

Jenis aduan yang paling banyak dilaporkan yakni terkait buruknya pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi.

 

Mural dan Kinerja Polri

Sementara itu, Dinal Gusti Direktur Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) mengapresiasi Festival Mural yang diselenggarakan Polri.

Menurutnya apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada dasarnya adalah upaya mengakomodir seni jalanan (Mural).

“Namun terlalu sempit dan gegabah bila kita berfikir bahwa kegiatan itu hanya sekedar seremonial atau untuk menutup-nutupi wajah Polri yang sempat tercoreng oleh insiden penghapusan mural,” kata Gusti dalam keterangan yang diterima, Senin, 1 November 2021, dikutip dari tribunnews.com (2/11).

Gusti mengatakan, Kapolri justru mencoba memanfaatkan tangan masyarakat dalam hal ini seniman untuk melihat sejauhmana kinerja Polri di lapangan.

“Kapolri, melalui Festival Mural ini memberikan ruang bebas kepada masyarakat untuk berkata jujur terhadap Polri secara institusi. Sebagaimana Janjinya yang tertuang dalam Jargon Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan), Kapolri dengan sangat prediktif mengukur langkah-langkah cerdas untuk melakukan pembenahan di internal Polri itu sendiri,” terangnya.

Selain prediktif, Kapolri pun responsif dalam menangkap sejumlah isu yang berkaitan dengan institusinya.

“Kapolri sangat berani membuka saluran-saluran kritik yang lama tersumbat. Dan itu semua demi menegakan kembali citra Polri yang transparan dan berkeadilan,” kata Gusti.

Dirinya menyebutkan, demokrasi bagaimanapun adalah rumah besar bagi segenap warga negara tanpa melihat latar belakangnya.

“Kritik adalah keniscayaan dalam Demokrasi itu sendiri. Tanpa kritik, Demokrasi akan mengalami stagnasi dan degradasi. Dan apa yang telah dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Festival Mural tersebut, adalah jawaban konkret keberpihakan Kapolri terhadap Demokrasi,” pungkas Gusti. [komnas ham, KBR/Tribun]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed