by

Komnas HAM: Perusakan Masjid Ahmadiyah adalah Pelanggaran HAM

Kabar Damai I Sabtu, 04 September 2021

Jakarta I kabardamai.id I Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap peristiwa perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai pelanggaran HAM.

“Komnas HAM RI menegaskan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hukum. Termasuk di dalamnya adalah pelarangan beribadah sampai perusakan masjid dan harta benda lainnya adalah bentuk pelanggaran HAM,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam dalam keterangan tulis, Jumat (3/9).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terjadi karena ketidaktegasan aparat dan pemerintah daerah setempat.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebut persoalan ini diawali dengan rangkaian kebijakan dan aktivitas yang dilakukan Bupati, Kapolres, Kepala Komando Distrik Militer, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kemenag Kabupaten Sintang.

Setelah ada keputusan bersama tentang aktivitas JAI pada 29 April 2021, muncul serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet yang dilakukan oleh sekelompok massa.

Baca Juga: Jaringan Advokasi KBB: Mengecam Tindak Kekerasan Kelompok Intoleran terhadap Kelompok Jemaat Ahmadiyah

Komnas HAM bersama pihak lain, kata Beka, telah berupaya mencegah eskalasi dan mencoba menengahi konflik ini. Namun, upaya mediasi Komnas HAM kandas.

“Tetapi ternyata diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat hukum terkait,” ujar Beka dalam keterangan resminya, Jumat (3/9).

 

Mengutuk dan Mengecam Perusakan Masjid Ahmadiyah

Merespons insiden ini, Beka mengatakan Komnas HAM mengutuk dan mengecam tindakan perusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Balai Gana, Tempunak, itu.

Beka mengatakan penyerangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah.

“Komnas HAM mengecam keras dan mengutuk tindakan pengrusakan tersebut karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Beka.

Komisioner Komnas HAM lainnya, M. Choirul Anam mengatakan pihaknya telah meminta Polda Kalimantan Barat mencegah peristiwa kekerasan ini. Namun, kata Anam, kekerasan masih saja terjadi.

Lebih lanjut, Anam meminta Mabes Polri dan Polda Kalimantan Barat turun tangan menangani perkara ini agar kekerasan tidak meluas.

Ia juga meminta agar pelaku kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama segera ditindak secara hukum.

“Komnas HAM meminta Mabes Polri dan Polda Kalimantan Barat untuk turun tangan dengan maksimal,” kata Anam.

Terpisah, 13 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menyebut perusakan masjid Ahmadiyah sebagai perbuatan keji.

 

Massa Menggunakan Fatwa MUI

 

Massa menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut Ahmadiyah merupakan aliran sesat sebagai dalih melakukan tindakan persekusi itu.

“Nahasnya pengrusakan ini disaksikan oleh personel aparat Kepolisian dan TNI setempat,” kata koalisi LSM ini sebagaimana dikutip dari keterangan resmi mereka.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan pada saat kejadian, sebanyak 300 aparat dikerahkan di lokasi. Namun perusakan masjid Ahmadiyah terus berlanjut hingga terjadi pembakaran bangunan.

“Polres, Kodim dan Pemkab sedang merumuskan langkah selanjutnya. Kita sudah turunkan 300 personel untuk berjaga di TKP,” katanya kepada CNN Indonesia, Jumat (3/9).

Menurutnya, saat ini pihak TNI, polisi dan Forkopimda di Kabupaten Sintang sedang melakukan koordinasi lintas sektor untuk meredam aksi amuk massa yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam tersebut.

Atas desakan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Menteri Agama, polisi menyatakan akan mengusut aksi kekerasan berlatarbelakang agama ini.

 

Mendesak Tindakan Hukum bagi Pelaku

Choirul Anam juga meminta Mabes Polri dan Polda Kalimantan Barat untuk turun tangan mengusut kasus tersebut. Dia mendesak aparat untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku.

“Di samping memastikan kekerasan tidak menyebar luas, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama harus ditegakkan,” ujarnya.

Selain itu, mekanisme cooling system Kepolisian harus dijalankan. Serta mencegah upaya siar kebencian dan tindakan provokatif lainnya. Komnas HAM juga meminta semua pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil langkah memastikan peristiwa kekerasan tidak terjadi lagi.

 

Perusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah

Masjid jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat (Kalbar) dirusak sekelompok massa. Peristiwa itu tersebar melalui sebuah video yang viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go membenarkan adanya peristiwa dalam video tersebut. Donny mengatakan, massa merusak dan membakar bangunan Masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang.

“Saat ini personel gabungan TNI dan Polri berjumlah lebih dari 300 personel sudah berada di TKP,” kata Donny, Jumat (3/9/2021).

“Ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa sekitar ratusan orang. Tidak ada korban jiwa. Untuk masjidnya sendiri ada yang rusak karena dilempar. Sedangkan yang sempat terbakar adalah bangunan di belakang masjid,” sambungnya.

Saat ini pihaknya tengah fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau 20 KK dan bangunan masjid yang ada di lokasi.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed