by

Komnas HAM: Pemerintah Wajib Memenuhi Hak atas Jaminan Sosial

Kabar Damai | Jumat, 27 Agustus 2021

Jakarta | kabardamai.id | Komnas HAM RI membeberkan langkahnya dalam mengawal upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam sesi  Thinking Post-COVID-19 Pandemic: Recommendations on Economic Rights for Impacted Communities pada Hari Kedua Pelaksanaan 2nd  Technical Working Group Meeting The South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) yang diselenggarakan secara daring Rabu, 25 Agustus 2021.

“Pemerintah sebagai pemangku kewenangan, wajib memenuhi hak atas jaminan sosial dalam kondisi pandemi COVID19 ketika dihadapkan pada situasi yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak lain seperti selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kebijakan pembatasan sosial lainnya. Kebijakan PPKM atau pembatasan sosial lainnya tidak akan efektif tanpa adanya jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan harian,” ungkap Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajian HAM Komnas HAM RI Mimin Dwi Hartono, dikutip dari komnasham.go.id (25/8)

Melansir laman Komnas HAM RI, Mimin memaparkan bahwa pada 30 Maret 2020 lalu, Komnas HAM RI mengeluarkan 18 rekomendasi kepada Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai upaya awal Komnas HAM RI dalam merespons pandemi. Lantaran pandemi yang telah berlangsung satu tahun lebih ini membawa berbagai dampak, salah satunya terhadap kemajuan pemenuhan hak ekonomi.

Berdasarkan data BPS 2021, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 menembus 27,55 juta orang, sedangkan angka pengangguran mencapai 9,77 juta orang. Dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 40 dan Pasal 62 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan tercapainya kehidupan yang layak dan jaminan sosial bagi setiap orang.

Untuk merespon kondisi pemulihan yang akan dihadapi Indonesia, Komnas HAM RI merekomendasikan beberapa hal. Pertama, memenuhi dan melindungi semua pekerja baik pekerja formal maupun informal, merevisi UU Cipta Kerja untuk memasukkan perlindungan semua pekerja informal.

Kedua, mengatasi dan memberikan bantuan hak kepada mereka yang rentan/paling rentan seperti anak yatim, pekerja prekariat (pekerja yang tidak menentu penghasilannya), menjamin akses vaksin kepada semua orang sebagai landasan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan (tidak ada yang tertinggal), menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat rentan.

Hadir dalam sesi ini, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Koordinator Bidang Kerjasama, Persidangan dan TUP Sasanti Amisani, Koordinator Bidang Mediasi Asri Wahono, Subkoordinator Bidang Kerjasama Antar Lembaga Sri Nur Fathya dan staf unit terkait.

Sedangkan dari pihak SEANF yang hadir antara lain Komisioner SUHAKAM Malaysia Jerald Joseph selaku fasilitator forum bersama Komisioner Datuk Lok Yim Pheng dan Sekretaris Jenderal, Ketua NHRCT Thailand Pornprapai Ganjanarintr bersama Director of International Affairs NHCRT Vallabha, Ketua MNHRC U Hla Myint dan Komisioner MNHRC Tahn Myint,  Deputy Prevedora PDHJ Timor Leste Benicia Magno, Perwakilan CHRP Filipina Marizen Santos dan Kim Claudio dan lain-lain.

Negara Paling Dermawan di Dunia

Ditengah upaya penanganan pandemic yang masih terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, yang patut dibanggakan adalah semangat gotong royong masyarakat Indonesia. wujud saling membantu antar sesame masyarakat ini bahkan diakui oleh dunia internasional.

Dalam hal ini, Indonesia kembali dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021. Laporan World Giving Index (WGI) yang dirilis Senin (14/6) oleh CAF (Charities Aid Foundation) menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor dari 69%, naik dari dari skor 59% di indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI.

The World Giving Index (WGI) adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation, menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang.

Pada laporan WGI 2021 Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 katagori atau indikator yang menjadi ukuran WGI, yakni menyumbang pada orang asing/tidak dikenal, menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan/volunteer. Hasil penelitian CAF menunjukkan lebih dari 8 (delapan) dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini, sementara tingkat kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia.

Melansir laman Filantropi Indonesia, Direktur Filantropi Inonesia, Hamid Abidin, menyambut baik prestasi yang ditorehkan oleh sektor filantropi Indonesia ini. Menurutnya, pandemi dan krisis ekonomi nampaknya tak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berbagi. Pandemi dan krisis justru meningkatkan semangat solidaritas masyarakat untuk membantu sesama.

“Yang berubah hanya bentuk sumbangan dan jumlahnya saja. Masyarakat yang terkena dampak tetap berdonasi uang meski nilai sumbangan lebih kecil, atau berdonasi dalam bentuk lain, seperti barang dan tenaga (relawan). Terbukti di beberapa lembaga sosial dan filantropi jumlah donasi tetap naik, meski peningkatannya tidak setinggi pada saat normal,” katanya, dikutip dari filantropi.or.id.

Baca Juga: Komnas HAM Nilai Pemerintah Tak Serius Selesaikan Pelangaran HAM Berat

Laporan WGI menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama di tengah pandemi dibandingkan negara-negara lain yang posisinya jatuh dalam WGI karena penerapan kebijakan penguncian dan pembatasan wilayah. Sebagian besar negara Barat yang biasanya menempati 10 Besar WGI merosot peringkatnya kemungkinan karena efek pandemi. Misalnya, Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia, setelah sebelumnya secara konsisten ditempatkan di Top 5. Sementara Irlandia, Inggris dan singapura merosot dari peringkat 5 dan 6 ke peringkat 26 dan 22.

Hamid menilai keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa pemurah didukung oleh beberapa faktor:

Pertama, kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama di Indonesia. Hal ini terbukti dari temuan WGI yang menunjukkan bahwa donasi berbasi keagamaan (khususnya zakat, infaq dan sedekah) menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia di masa pandemi.

Kedua, Kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Harus diakui pandemi memukul sektor ekonomi yang juga berdampak pada daya beli dan kapasitas menyumbang masyarakat. Namun, dibandingkan negara-negara lain, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi. WGI mencatat beberapa negara yang salah menerapkan kebijakan penanganan pandemi posisinya dalam WGI merosot dibanding sebelumnya karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat.

Ketiga, Pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil dalam mendorong transformasi kegiatan filantropi dari filantropi konvensional ke digital. Berbagai kendala dalam penggalangan donasi di masa pandemi karena adanya pembatasan interaksi dan mobilitas warga berhasil diatasi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga-lembaga filantropi yang menggunakan platform digital, khususnya pada saat pandemi

Keempat, meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan key opinion leader/ influencer dalam kegiatan filantropi. Keterlibatan mereka membuat filantropi bisa dikemas dan dikomunikasikan dengan popular ke semua kalangan, khususnya anak muda.

Namun, di tengah prestasi yang menggembirakan itu, ada sejumlah PR yang harus diatasi dalam rangka memajukan filantropi Indonesia. Hamid menyebut potensi filantropi Indonesia yang cukup besar belum tergalang optimal karena pola menyumbang masyarakat yang masih direct giving dan belum terorganisir dengan baik. Masyarakat lebih suka menyumbang langsung ke individu penerima manfaat dibandingkan ke organisasi sosial.

Donasi untuk kegiatan keagamaan, penyantunan dan pelayanan sosial juga masih dominan dibandingkan program-program yang sifatnya jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dsb. Selain itu, pengembangan filantropi di Indonesia belum didukung dengan data yang memadai karena pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya belum punya kesadaran pentingnya data dalam pengembangan filantropi.

“Yang lebih ironis, kegiatan kerelawanan kita yang dalam WGI dinyatakan lebih banyak dari tiga kali rata-rata global belum mendapatkan dukungan dan perlindungan. Banyak relawan yang bekerja tanpa perlengkapan yang memadai serta tidak mendapatkan jaminan sosial. Yang menyedihkan, relawan atau pegiat kemanusiaan tidak dimasukkan pada kelompok yang mendapat prioritas utama untuk mendapatkan vaksin. Padahal, pada saat pandemi ribuan relawan dan pekerja kemanusiaan terjun lagsung membantu masyarakat yang membuat mereka berpotensi terpapar COVID-19” tandas Hamid. [komnas ham/filantropi]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed