by

Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat

Kabar Damai | Rabu, 07 April 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik membeberkan empat pihak yang paling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM selama tahun 2016-2020. Kepolisian menjadi lembaga teratas soal pengaduan tersebut.

Kepolisian menjadi pihak tertinggi karena ada kasus maupun ada pihak yang dituduh melanggar HAM, namun penanganan yang dilakukan Polri tidak tepat,” kata Ahmad Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 6 April 2021, seperti dikutip Tempo.co (6/4).

Baca Juga : Polri: Kelompok Teror Kerap Bicara Kebebasan Berpendapat

Menurut Taufan, ada 1.992 kasus yang diadukan masyarakat terkait kepolisian dengan tipologi kasus pelanggaran HAM, seperti lambat penanganan kasus, kriminalisasi, penganiayaan, dan proses hukum tidak sesuai prosedur. Meski demikian, ia juga menyebut Polri menjadi institusi paling responsif ketika Komnas HAM meminta penjelasan adanya aduan dugaan pelanggaran HAM.

Berdasarkan data yang dipaparkan, adapun rincian aduan yang diterima Komnas HAM di antaranya; kepolisian sebanyak 1992 kasus (43,9%), korporasi sebanyak 610 kasus (13,4%), pemerintah daerah sebanyak 530 kasus (11,6%), pemerintah pusat sebanyak 305 kasus (6,7%), dan lembaga peradilan sebanyak 289 kasus (6,3%).

“Misalnya kasus Herman di Kalimantan Timur, Kapolda datang langsung ke Komnas HAM untuk menjelaskan dan pelaku dikenakan tidak hanya etik namun dikenakan penegakan hukum,” ujarnya.

Diwartakan Tempo, Taufan menilai temuan Komnas HAM tersebut perlu menjadi perhatian khusus, agar Polri menjadi kepercayaan masyarakat untuk menegakkan HAM dan menjaga demokrasi.

Dia menjelaskan, setelah kepolisian, korporasi menjadi pihak yang banyak diadukan, yaitu 610 kasus dengan tipologi kasus seperti sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan.

“Isu ini kompleks karena terkait pihak lain misalnya ada aparat penegak hukum yang dinilai tidak netral. Lalu ada konflik perusahaan BUMN dengan masyarakat, seperti dalam kasus konflik lahan antara PTPN II dengan masyarakat,” terangnya lagi.

Menurut dia, dalam penanganan aduan masyarakat, korporasi cukup mematuhi rekomendasi Komnas HAM dan mengedepankan penyelesaian persuasif.

Namun, dia menjelaskan, untuk korporasi milik negara, masalah kepatuhan menjadi tantangan tersendiri misalnya PTPN yang merupakan perusahaan terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, menurut dia lagi, pemerintah daerah juga banyak diadukan masyarakat yaitu sebanyak 530 kasus, dengan tipologi kasus dugaan pelanggaran HAM seperti penggusuran, sengketa kepegawaian, kebebasan beragama dan keyakinan serta maladministrasi.

 

DKI Jadi Wilayah yang Paling Banyak Diadukan

Terkait korporasi, Taufan  menerangkan, Komnas HAM kerap menerima aduan berhubungan dengan soal agraria, dan perburuhan. Sedangkan aduan yang kerap diterima Komnas HAM terhadap pemerintah daerah yaitu terkait dengan persoalan agraria, intoleransi, pendirian rumah ibadah dan lain-lain.

Selain itu Taufan menuturkan, DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak diadukan. Kemudian disusul Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah juga menjadi daerah yang paling banyak diadukan.

“Ini tidak sekaligus memastikan bahwa inilah yang daerah paling banyak kasusnya, tapi juga karena mungkin daerahnya lebih dekat ke Jakarta lebih mudah melakukan pengaduan dan itu tentu saja tidak menutup ada kasus-kasus lain yang tidak diadukan dari bagian timur Indonesia sebagai contoh,” jelasnya seperti dikutip CNN Indonesia (6/4).

Ia pun mengungkapkan, Komnas HAM telah menerima 28.305 aduan sejak 2016-2020. Dari jumlah itu, sebanyak 9.801 aduan tidak dilanjutkan karena alasan administratif.

“[Sebanyak] 9.000 lebih aduannya setelah diseleksi screening tidak dilanjutkan karena sebagian juga itu aduannya hanya bersifat tembusannya, tapi tempat pengaduan utamanya justru bukan Komnas HAM, misalnya ORI atau lain-lain, karena itu yang 9.800 ini juga karena alasan administratif tidak kami lanjutkan,” kata Taufan.

Kemudian, Taufan juga mengungkapkan, sebanyak 14.363 aduan telah diteruskan Komnas HAM. Sebanyak 4.563 kasus masuk ke dalam dukungan pemantauan dan penyelidikan. Sementara itu ada 3.400-an kasus dimasukkan ke dalam dukungan mediasi. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Editor: –

Sumber: TEMPO.co | CNN Indonesia

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed