by

Komnas HAM-FISIP USU Bahas Kajian Penyelesaian Konflik Agraria dan Hak Petani

Kabar Damai I Rabu, 16 Juni 2021

Medan I kabardamai.id I  Penyelesaian konflik agraria memiliki kompleksitas, termasuk di dalamnya persoalan sektor pertanian dan hak petani. Komnas HAM RI dan mitra perguruan tinggi mendorong solusi implementatif.

Hal ini  yang dirembuk Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat bertemu Pimpinan Fakultas dan Pusat Kajian Agraria dan Hak Petani (PUSKAHAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara untuk membahas persiapan penyusunan model penyelesaian konflik agraria di Kampus FISIP USU Medan, Jumat, 11 Juni 2021.

“Persoalan ini tidak hanya terkait ganti rugi dan kemanusiaan, melainkan juga jangan sampai ada investasi korporasi yang melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob),” ungkap Taufan, seperti dikutip dari komnasham.go.id (14/6).

Dekan FISIP USU Hendra Harahap menerangkan bahwa masalah agraria akan menjadi salah satu prioritas USU pada 2022 masuk Fokus Riset Nasional. Ia juga mengenalkan USU kini secara resmi telah memiliki pusat kajian yang  aktif sejak 2017. Salah satu yang  digagas, yaitu penyusunan model penyelesaian konflik agraria.

Taufan  menyambut baik gagasan ini sebagai salah satu upaya pemajuan HAM. Ia berharap ada kajian serius untuk menyelesaikan persoalan agraria termasuk masalah yang menyangkut hak asasi petani serta membuat formulasi penyelesaiannya. “Kehadiran PUSKAHAP bisa menghasilkan kajian implementatif dan aplikatif guna meningkatkan kesejahteraan para petani,” ungkapnya.

Baca Juga: Komnas HAM: Hentikan Stigma Tidak Pancasilais terhadap 75 Pegawai KPK

Tindak lanjutnya, Komnas HAM RI dan FISIP USU berencana menyelenggarakan seminar nasional agraria pada November atau Desember 2021.

Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Prodi Ilmu Politik Warjio, Kepala PUSKAHAP FISIP USU Randa Putra Kasea Sinaga, dan jajaran unit kerja terkait. Sedangkan dari Komnas HAM RI hadir Analis Kerja Sama Sulistyawati Sasangka dan Dewi Ratna Dita. (AAP/IW)

Peran Kampus Penting dalam Selesaikan Masalah HAM

Sebelumnhya, Ahmad Taufan Damanik beserta tim menemui Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis, 18 Maret 2021 di Rumah Dinas Rektor USU. Pertemuan dalam rangka mengajak USU untuk berperan lebih jauh dalam penyelesaian masalah HAM terutama di Provinsi Sumatera Utara.

Taufan menyebutkan bahwa angka pengaduan masyarakat terkait permasalahan HAM di Provinsi Sumatera Utara menempati urutan kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.

Aduan masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM bervariasi, namun isu kekerasan polisi dan isu agraria menjadi aduan yang terbanyak.

“Aduan masyarakat terkait HAM di Sumatera Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Jakarta. Dari sekian banyak aduan, isu tentang kekerasan polisi dan agraria menjadi yang paling banyak,” sebut Taufan, dikutip dari laman usu.ac.id.

Dalam kekerasan yang dilakukan polisi, Ketua Komnas HAM menyebutkan telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara. Sementara mengenai permasalahan agraria, hal ini telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa konflik agraria ini cukup kompleks. Setidaknya ada 3 sengketa yang sering muncul dalam konflik agraria.

“Sengketa antara petani dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), sengketa perkebunan sosial, serta sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat menjadi sengketa yang sering muncul dalam konflik agraria” jelas Taufan.

Lebih jauh Ahmad Taufan menyebutkan bahwa konflik ini rawan disusupi oleh kepentingan dari pihak-pihak yang berkaitan. Kepentingan politik dan hukum tentu mewarnai proses penyelesaian dari konflik tersebut. Oleh karenanya, Komnas HAM ingin penyelesaian konflik tersebut dipandang dari segi akademis.

“Melalui kampus, Komnas HAM berharap penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui sudut pandang akademis sehingga dapat meminimalisir kepentingan politik didalamnya. Dengan adanya pandangan akademis, tentu penyelesaian konflik semakin baik karena mengemukakan fakta secara gamblang tanpa adanya kepentingan apapun”, tambah Taufik.

Penyelesaian Berbasis Penelitian

Rektor USU Muryanto Amin menyambut baik usulan dari Komnas HAM untuk mengajak kampus lebih terlibat dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik agraria yang muncul. Ia  menyebutkan bahwa kampus dapat berperan untuk menganalisa dan memandang konflik yang muncul secara akademis sehingga penyelesaian lebih tepat sasaran.

“Basis kampus itu adalah penelitian, sehingga dalam menyelesaikan masalah kampus harus mengadakan penelitian dan memperoleh data di lapangan. Tidak bisa kampus menyimpulkan sesuatu melainkan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan”, kata Muryanto.

Muryanto Amin mendorong agar semakin banyak mahasiswa dan dosen yang mengambil penelitian tentang agraria ke depannya. Karena hal tersebut dinilai mampu memberikan referensi dan pandangan secara akademis terkait konflik agraria yang muncul.

“Ke depannya saya harapkan mahasiswa dan dosen sudah lebih sering mengangkat isu agraria sebagai bahan penelitian. Di sini juga hadir Wakil Dekan FISIP, mohon untuk adik-adik mahasiswa kita diarahkan untuk mulai memperhatikan agraria dan menjadikannya bahan penelitian,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan kampus untuk berkontribusi dalam hal ini, Rektor USU mengusulkan agar segera dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara USU dengan Komnas HAM. Dengan begitu, kontribusi kampus semakin terlihat dan dapat membantu Komnas HAM menyelesaikan konflik dengan bijaksana.

Pertemuan berlangsung akrab dan diselingi tawa dari kedua belah pihak mengingat Ahmad Taufan Damanik juga merupakan alumni Fakultas ISIP USU.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor USU didampingi Wakil Rektor V, Ir Luhut Sihombing, MP, Wakil Dekan III Fakultas ISIP USU, Drs Hendra Harahap, MSi, PhD, Staf Ahli Rektor drg. Siti Salmiah, Sp.KGA, serta Kepala Humas, Promosi dan Protokoler USU, Amalia Meutia, M.Psi, Psikolog. (komnasham/usu/RR)

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed