by

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Mendorong Perguruan Tinggi Merumuskan Pendidikan Berbasis Gender

Kabar Damai I Selasa, 26 Oktober 2021

Jakarta I kabardamai.id  I Kekerasan seksual bukan lagi menjadi fenomena baru, melainkan sebuah fenomena gunung es. Kasus-kasus yang ada dipermukaan tentu bukanlah representasi dari kasus yang sebenarnya. Jika dilihat secara objektif melalui perspektif ilmiah, kekerasan bukanlah sebuah narasi tunggal yang terjadi begitu saja.

Kekerasan seksual yang di dalamnya juga memuat pelecehan seksual, tidaklah semata masalah individu, melainkan merupakan sebuah kejahatan yang berkaitan dengan aspek lain. Selain itu, kekerasan seksual juga berakar pada nilai-nilai sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada pada lingkungan masyarakat.

Memandang kekerasan seksual dan segala persoalannya diartikan juga untuk melihat dominasi yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat. Sebab selama ini, dominasi telah melahirkan berbagai bentuk penindasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual mencapai 299.911 pada tahun 2020. Angka tersebut menurun drastis (akibat situasi pandemi) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 431.471 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu perangkat dan/atau produk hukum yang membahas secara spesifik mengenai penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual serta guna memenuhi hak-hak korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Indonesia, khususnya provinsi Banten harus menanggapi permasalahan ini sebagai dampak struktural dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban kekerasan seksual. Institusi pendidikan, termasuk di dalamnya perguruan tinggi yang merupakan mimbar ilmu pengetahuan juga tidak terbebas dari kekerasan seksual. Aktivitas pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan masih dicampuri oleh banyak tindakan asusila dan kekerasan seksual, baik secara verbal maupun nonverbal, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun civitas akademik lainnya.

Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga tidak terlepas dari fenomena tersebut. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah laporan mengenai tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Baca Juga: Menteri PPPA Mengecam Tindakan Asusila Kapolsek Parigi Moutong

Selama kurun 1 bulan terakhir, terdapat 2 aduan yang berasal dari mahasiswa Untirta terkait dengan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga KZ yang saat ini statusnya sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Mahasiswa Untirta. Hal ini ditambah dengan adanya penyangkalan yang dilakukan oleh terduga pelecehan seksual (KZ). Namun, karena tindakan dari pihak Universitas cenderung lambat dan tidak responsif dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga korban dari terduga pelecehan seksual segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Situasi penyangkalan yang dilakukan oleh terduga pelaku adalah bagian dari potret sosial masyarakat kita yang tengah dihadapkan pada situasi darurat seksual. Potret ini sangat dipengaruhi oleh RAPE CULTURE, suatu cara pandang di masyarakat yang mendukung atau   membenarkan   serangan   seksual   (Brownmiller,   1975;   Hurt,    1980). Akibatnya terjadi pembiaran secara masif dan berdurasi panjang, bahkan mengarah pada potensi keberulangan seolah tidak tersentuh hukum. RAPE CULTURE juga dapat terjadi di dunia Pendidikan kita, maka Kekerasan seksual di dunia Pendidikan Tinggi menjadi penting untuk segera diatasi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawabnya atas hak asasi manusia.

Berkenaan dengan kasus tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil bersama dengan Bantuan Hukum Anti Kekerasan Seksual (LBH Rakyat Banten) mengecam keras tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh siapapun terlebih untuk kasus ini dan akan mengawal kasus ini sampai korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya termasuk dalam tindakan hukum yang menjerat pelaku atau keadaan psikologis korban. Koalisi Masyarakat Sipil dan Bantuan Hukum Anti Kekerasan Seksual juga telah membuka forum konsolidasi untuk menyikapi kasus pelecehan seksual di UNTIRTA dan merumuskan suatu platform perjuangan bersama guna menyikapi adanya kasus pelecehan seksual di kemudian hari.

Koalisi Masyarakat Sipil dan Bantuan Hukum Anti Kekerasan Seksual menyatakan bahwa “KAMI BERSAMA KORBAN DAN SIAP MENDAMPINGI KORBAN SERTA MENGECAM KERAS TINDAKAN PELAKU, PEJABAT KAMPUS YANG MENGHALANGI PENYELESAIAN KASUS. KAMI JUGA SIAP TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBANGUNAN PLATFORM ANTI KEKERASAN SEKSUAL DAN MENUNTUT AGAR KASUS INI SEGERA DIUSUT TUNTAS”.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam mendorong lahirnya perangkat hukum yang memadai untuk penyelesaian kasus pelecehan seksual dan serta perlindungan hak-hak korban, serta kami juga mendorong institusi pendidikan tinggi di Banten untuk merumuskan kurikulum pendidikan berbasis Gender untuk mencegah adanya tindakan- tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual di kemudian hari.

Adapun hasil dari konsolidasi yang berupa tuntutan antara lain adalah:

 

  1. Mengapresiasidan mendukung upaya-upaya Korban untuk memperjuangkan keadilannya melalui mekanisme hukum yang tersedia baik pidana maupun administrasi;
  2. Mendukung dan merekomendasikan Kepolisian Resort Kota Serang, untuk melakukan penyidikan setiap adanya pelaporan kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual ini secara transparan dan profesional serta bekerjasama dengan lembaga layanan pemulihan korban;
  3. Membentuk platform bersama untuk mendiskusikan pencegahan dan penyelesaian kasus;
  4. Mendorong seluruh Perguruan Tinggi di Provinsi Banten Khususnya dan di Indonesia dalam menyusun regulasi hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi secara sistematis, menyeluruh, dan mampu mencegah, melindungi, memulihkan, serta memberdayakan korban dari Pelaku kejahatan Kekerasan Seksual;

Kami yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Bantuan Hukum Anti Kekerasan Seksual:

 

  1. SuluhPerempuan Banten
  2. SekolahGerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (SGMI)
  3. SAPMAPP Untirta
  4. HMIKomisariat Hukum Untirta
  5. BEMKBM Untirta
  6. SekolahMahasiswa Progresif
  7. MPMUntirta
  8. SerikatDemokratik Mahasiswa Nasional
  9. BEMFakultas Hukum Untirta
  10. DPMFakultas Hukum Untirta
  11. PMIIUntirta
  12. FrontAksi Mahasiswa Untirta
  13. LBHRakyat Banten
  14. KantorBantuan Hukum Banten

 

 

*Narahubung koalisi organisasi masyarakat sipil bantuan hukum anti kekerasan seksual & hotline pengaduan kasus pelecehan seksual :

+6287887681757 (Shinta)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed