by

Kemenag RI Gelar Dialog dengan MDA Bali Terkait Polemik ISKCON

Kabar Damai I Jumat, 13 Agustus 2021

Denpasar I kabardamai.id I Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI,

Tri Handoko Seto  menggelar dialog dengan Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Rabu (11/8/2021) siang. Pertemuan yang digelar di Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini bertujuan untuk menggali informasi dan pokok perkara berbagai permasalahan yang dihadapi umat Hindu, khususnya polemik International Society for Krishna Consciousness (ISKCON).

“Kita mau mendengarkan keseluruhan aspirasi dari masyarakat Hindu khususnya di Bali, agar solusi yang kita dapatkan nantinya benar-benar menjadi solusi yang terbaik dan terus menjadikan Bali sebagai barometer toleransi Indonesia,” ungkap Tri Handoko Seto, dikutip dari kemenag.go.id.

Dilansir dari laman Kementerian Agama RI, Tri Handoko mengungkapkan, selama ini Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI telah berkoordinasi secara aktif dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun skema penyelesaian permasalahan ISKCON.

“Sebelum ke Bali, kita sempat beberapa kali menggelar rapat lintas sektor untuk menerima masukan juga. Karena banyak aspek formal yang harus kita kaji dan pertimbangkan,” sambungnya

Selain Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan pengurus MDA Bali, dialog tersebut juga melibatkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Utusan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Staf Khusus Menteri Agama RI.

“Komnas HAM sebenarnya sudah menerima surat dan kajian dari MDA Bali.  Namun kami ingin lebih jauh berdialog mengetahui latar belakang dan perspektif soal kasus ISKCON ini,” tutur Komisioner Komnas HAM Beka Ulung yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MDA Bali yang diwakili oleh Wakil Bidang Kelembagaan SDM dan Pemerintahan, Made Wena menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan MDA Bali merupakan bagian dari keresahan masyarakat Hindu khususnya di Bali yang lekat dengan adat, tradisi, dan upakara.

Baca Juga: Kemenag Siapkan Rp35,3M untuk Beasiswa Hindu

“Ada beberapa aktivitas dan pokok-pokok permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung kami indikasikan menyinggung dan melecehkan tatanan beragama sesuai dengan ajaran Hindu khususnya Bali,” ungkapnya

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, melahirkan beberapa catatan penting. Di antaranya, bahwa selama proses pencarian solusi, setiap unsur kelembagaan bersama-sama mencegah terjadinya eskalasi nasional. Selain itu, disepakati bahwa solusi yang akan dihadirkan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga tatanan kehidupan beragama di Indonesia.

Polemik ISKCON

Sebelumnya, pada ahir Juni 2021 lalu, Polemik yang terjadi dalam penutupan Ashram Hare Krisnha (ISCKON) Kembali berlanjut. Sebelumnya Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) melaporkan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Gusti Ngurah Sudiana serta Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat ke pihak kepolisian.

Setelah itu, melansir balitribune.co.id,  dilanjutkan dengan pelaporan dari International Society for Krishna Conciousness (ISCKON) Indonesia terhadap Gubernur Bali, Ketua PHDI dan MDA Provinsi Bali serta beberapa tokoh Hindu Bali lainnya ke Komnas HAM terkait dengan permasalah yang sama, yaitu penutupan Ashram ISCKON.

Pihak yang dilaporkan tersebut kaerena dinilai bertanggung jawab atas dugaan tindakan pelanggaran HAM berupa pelarangan dan pembatasan kegiatan keagamaan.

Sementara dari pihak Gerakan Kearifan Hindu se – Nusantara (GKHN) yang merupakan Ormas yang begitu concern terhadap keberadaan ISCKON Indonesia di Bali yang dianggap merupakan sampradaya non dresta Bali, melalui perwakilannya Jro Budha Suena mengatakan, bahwa keberadaan dari ISCKON Indonesia ini tidak hanya mengancam Hindu nusantara tetapi jauh lebih besar lagi dimana modus operandi mereka mirip dengan HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Dimana mereka berusaha untuk mengubah teologi serta ideologi kita untuk keuntungan mereka sendiri.

“Sehingga kami berusaha untuk mengkordiniir seluruh PHDI di Indonesia nantinya sepakat untuk mencabut pengayoman ISCKON dalam Mahasaba yang nantinya akan diadakan bulan Oktober,” ungkapnya dalam keterangan realase kepada Bali Tribune di Denpasar, Rabu (30/6/2021).

Dikatakan Jro Budha Suena, pihak GKHN tidak akan melakukan tindakan yang berampilikasi hukum nantinya terkait dengan permasalahan keberadaan ISCKON itu. Pihaknya sudah sering berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam tindakan mereka kedepannya sehingga nantinya tidak mengganggu kepentingan umum.

“Bahwa perang kami nantinya melalui forum mahasaba untuk mengeluarkan ISCKON dari pengayoman PHDI,” ujarnya.

Apa Itu ISKCON?

Laman Wikipedia menyebut Masyarakat Internasional Kesadaran Kresna (Inggris: International Society for Krishna Consciousness; ISKCON), juga dikenal sebagai Gerakan Hare Krishna, adalah organisasi keagamaan gerakan Hindu Gaudiya Waisnawa, didirikan pada tahun 1966 di New York City oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Keyakinan dasarnya berdasarkan sastra Hindu tradisional, misalnya Bhagawatapurana (Śrīmadbhāgawatam) dan Bhagawadgita, di mana keduanya—menurut sudut pandang tradisional Hindu—berdasarkan kejadian lebih dari 5.000 tahun lalu. Tampilan khas gerakan ini dan budayanya berasal dari tradisi Gaudiya Waisnawa, yang memiliki pengikut di India sejak akhir abad ke-15 dan konversi di Dunia Barat sejak awal 1930-an.

Dengan paham nonsektarian dalam cita-citanya,ISKCON dibentuk untuk menyebarkan praktik bhakti yoga (pemujaan kepada Tuhan), di mana calon umat (bhakta) mendedikasikan pikiran dan tindakan mereka dengan melayani Tuhan Yang Mahakuasa, Dewa Kresna.

Pada masa kini, ISKCON merupakan konfederasi internasional dengan lebih dari 400 pusat, termasuk 60 komunitas pertanian (beberapa bertujuan untuk swasembada), 50 sekolah dan 90 restoran. Pada dasawarsa sekarang, ekspansi gerakan ini yang paling cepat dalam hal jumlah keanggotaan ada di Eropa Timur (terutama sejak runtuhnya Uni Soviet) dan India.

Pada 1 Januari 2002, didirikan SAKKHI (Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia) untuk bertindak sebagai perantara antara pihak anggota perkumpulan yang jumlahnya terus bertambah dengan Dewan Hindu Dharma di Indonesia (Parisada Hindu Dharma Indonesia).

Pada tahun 2015, SAKKHI berubah menjadi sebuah badan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai “Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)”.

Keberadaan pengikut ISKCON di Indonesia, terutama Bali menuai polemik di kalangan masyarakat adat, hingga terjadi aksi damai penolakan Hare Krishna yang dilaksanakan Senin, 3 Agustus 2020 di Monumen Bajra sandhi. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed