by

Kelompok HAM Internasional Sebut Taliban Langgar Hak Asasi Manusia

Kabar Damai | Rabu, 22 September 2021

Kabul | kabardamai.id | Kelompok  hak asasi manusia menyebut Taliban tak menghormati hak asasi manusia warga Afghanistan sejak mereka berkuasa. Dalam briefing yang dirilis pada Selasa, 21 September 2021, Amnesty International, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) dan Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT) menuduh Taliban melakukan sejumlah pelanggaran hak termasuk pembatasan kebebasan pers, pembatasan perempuan dan  pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil serta mantan pejabat pemerintah Afghanistan.

Dalam laporan setebal 29 halaman, seperti dilansir republika.co.id (21/9), kelompok hak asasi manusia mengatakan, Taliban berusaha untuk menggambarkan diri mereka sebagai kelompok yang direformasi yang mengakui hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi. Tetapi pernyataan itu hanya kedok untuk kemunduran rezim.

Ketika Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu, Mariam Ebram memimpin sekelompok wanita di kota barat Herat dalam sebuah aksi protes di dekat kompleks gubernur. Wanita berusia 24 tahun itu mengatakan, dia dan wanita lain berharap Taliban akan menanggapi demonstrasi mereka dengan serius.

“Awalnya, kami pikir kami bisa meyakinkan mereka untuk berubah, tetapi yang mereka lakukan sejak itu adalah memberangus semua orang,” kata Ebram, dilansir Aljazirah, Selasa, 21 September 2021.

Sepekan setelah demonstrasi di Herat, Taliban mengumumkan bahwa semua bentuk pihak yang akan menggelar aksi protes, termasuk slogan, nyanyian dan tanda yang digunakan, harus mendapatkan persetujuan Kementerian Kehakiman.

Baca Juga: Taliban Tidak Memberikan Izin Remaja Perempuan Bersekolah

Keputusan itu datang dari penjabat Menteri Dalam Sirajuddin Haqqani. Dia memimpin Jaringan Haqqani, yang dikenal sebagai kelompok berafiliasi dengan Taliban. Jaringan tersebut telah dituduh melakukan beberapa serangan terburuk di Afghanistan.

“Sirajuddin adalah seseorang yang terkenal dengan kebrutalannya. Sekarang, jika kami melihat sesuatu, kami tidak berani merekamnya di ponsel kami atau melaporkannya,” ungkap Ebram.

Ebram juga menyampaikan, telepon genggamnya dirampas ketika dia ingin mendokumentasikan pemukulan Taliban terhadap seorang pria di jalan-jalan Herat.

Laporan kelompok hak asasi tersebut juga menambahkan bahwa, janji Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan tidak konsisten. Hal tersebut telah membuat perempuan di Afghanistan ketakutan.

Nargis Sadiqi, seorang reporter yang pernah bekerja untuk pemerintah dan ikut serta dalam demonstrasi menentang Taliban, mengatakan, sejak Taliban berkuasa, hak-hak perempuan telah “diinjak-injak” di Afghanistan.

“Tidak ada lagi yang namanya hak-hak perempuan,” kata Sadiqi menyanyangkan hal tersebut.

 

PBB Didesak Selidiki Pelanggaran HAM oleh Taliban

Sebelumnya, pada akhir Agustus 2021 lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michele Bachelet membuka sidang khusus tentang situasi HAM di Afghanistan. Dia memberikan laporan mengerikan tentang banyak laporan kredibel yang diterima kantornya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan pembatasan hak-hak perempuan.

Melansir VOA, Michele mencatat komitmen yang dibuat oleh Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan, dan etnis dan agama minoritas. Dia mengatakan mereka juga telah berjanji untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan terhadap warga Afghanistan yang bekerja untuk komunitas internasional. Menurutnya, tanggung jawab sekarang ada pada Taliban untuk menghormati komitmen itu.

“Saya mendesak dewan (hak asasi manusia) ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan beratnya krisis ini, dengan membentuk mekanisme khusus untuk memantau dengan cermat situasi hak asasi manusia yang berkembang di Afghanistan, termasuk, khususnya, implementasi janji-janji Taliban, dengan fokus pada pencegahan,” kata Bachelet, dikutip dari voaindonesia.com (25/8).

Michele mengatakan tindakan bersatu oleh negara-negara anggota akan menjadi sinyal penting bagi Taliban bahwa kembali ke praktik masa lalu tidak akan diterima oleh masyarakat internasional.

Shaharzad Akbar, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan dewan untuk menciptakan misi pencari fakta guna memantau, melaporkan dan mengumpulkan bukti pelanggaran dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Taliban pada masa lalu.

Dia menyebut dewan tidak dapat melakukan bisnis seperti biasa mengingat adanya prospek pelanggaran yang lebih tak terkatakan oleh penguasa Taliban di Afghanistan.

“Paling tidak yang dapat dilakukan oleh sidang khusus adalah untuk menggambarkan melalui tindakan kepada warga Afghanistan bahwa mereka tidak akan berpaling muka, bahwa dunia berkomitmen pada setidaknya mekanisme yang kredibel, kuat, dan memiliki sumber daya yang baik untuk mendokumentasikan pelanggaran dan bertindak sebagai pencegah,” terang Akbar.

Akbar menyebut rancangan resolusi yang diajukan pada sidang khusus itu sebagai parodi mengingat telah tersedianya dokumentasi dengan baik mengenai pelanggaran dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis.

Akbar menambahkan para aktivis Afghanistan di lapangan yang menghadapi ancaman langsung pada kehidupan mereka menuntut dan pantas mendapatkan yang lebih baik daripada tanggapan hangat dewan.

“Terus terang Anda mengecewakan mereka. Tapi sekarang, hari ini, bukan bulan depan, bukan Maret depan, Anda memiliki kesempatan untuk menebusnya. Harap pastikan sidang ini memiliki hasil yang kredibel dan kuat,” imbuhnya.

Human Rights Watch setuju (HRW) dengan posisi itu. Dalam sebuah pernyataan, kelompok hak asasi internasional itu mengatakan ada tanda-tanda tidak menyenangkan bahwa negara-negara anggota PBB mungkin gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan.

Disebutkan resolusi teks yang dirancang oleh Pakistan sebagai pemimpin Organisasi Kerjasama Islam merekomendasikan tanggapan yang paling lemah terhadap pelanggaran serius yang terjadi sekarang. Teks itu, katanya, tidak meminta badan investigasi atau pemantauan, tetapi hanya diskusi dan laporan masa depan tentang situasi hak asasi manusia di negara itu.

HRW memperingatkan kegagalan untuk bertindak sekarang akan menodai kredibilitas dewan tidak hanya di Afghanistan, tetapi dalam krisis-krisis hak asasi manusia lainnya.

PBB, seperti disebut VOA, juga  belum mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan. Oleh karena itu, duta besar untuk PBB di Jenewa dari bekas pemerintah Afghanistan ikut mengikuti sidang khusus itu.

 

Butuh Dukungan Internasional

Nasir Ahmad Andisha menggambarkan perkembangan terakhir yang kritis di negaranya dan menyerukan dukungan internasional. Dia mengatakan negaranya tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan oleh dunia.

Nasir mengatakan kehidupan, hak dan martabat rakyatnya tergantung pada dukungan itu.

“Ini adalah momen kunci bagi Dewan Hak Asasi Manusia untuk merangkul peran pencegahan yang telah berkali-kali dibicarakan. Kami masih berharap, dan kami mendesak Anda bahwa hasil sidang ini menyampaikan pesan yang kuat kepada semua pihak termasuk Taliban bahwa perlakuan kejam dan pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemaanusiaan Internasional itu merusak perdamaian dan keadilan dan akan memiliki konsekuensi,” ujar Nasir seperti dikutip voaindonesia.com.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Uzra Zeya menyambut baik perhatian mendesak dewan tersebut pada situasi hak asasi manusia yang mengerikan di Afghanistan.

Uzra menyebut perlindungan warga sipil harus tetap menjadi yang terpenting. Dia mengutuk serangan terhadap warga Afghanistan yang berusaha membantu AS dan mengatakan semua warga Afghanistan dan warga negara asing yang ingin meninggalkan Afghanistan harus diizinkan melakukannya dengan aman.

Amerika bergabung dengan kelompok lebih dari 60 negara yang menuntut penghentian segera pembunuhan yang menarget para pembela hak-hak perempuan. Kelompok itu juga meminta mereka yang berkuasa di Afghanistan untuk menjamin hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. [republika/aljazirah/VOAIndonesia]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed