by

Kekerasan Seksual di Kampus

Oleh: Sulistyowati Irianto

Umumnya kampus dipersepsi sebagai tempat aman bagi perempuan dan anak, sama seperti sekolah, rumah tangga,  dan lingkungan  rumah ibadah, sehingga orang tidak menyadari bahwa itu  cuma  mitos. Kejahatan yang merendahkan kemanusian, berupa kekerasan seksual terjadi juga di kampus.

Karena diselubungi mitos, maka  kejahatan itu justru tersembunyi, tidak terlaporkan, dan berakibat pelakunya tidak pernah dihukum setimpal dan korbannya mengalami trauma seumur hidup. Korban adalah generasi muda kita, umumnya  mahasiswi.

Tindakan ini menambah panjang deretan cacad etika dari (sebagian) kaum intelektual kita di samping isu plagiarisme,  dan mistatakelola universitas. Sementara sebagian besar akademisi diam, tidak   mau tahu karena menganggap kasus itu urusan privat dan memalukan institusi, atau menyangkal, bahkan ikut menyalahkan korban

Mitos berikutnya adalah kekerasan seksual disebabkan kurangnya pendidikan agama; padahal ada pelajaran agama dari pra-sekolah sampai universitas. Masalahnya terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Pelaku melakukan penyalahgunaan kuasa, sungguhpun mereka orang dekat seperti ayah kandung, saudara laki-laki, guru sekolah, guru agama, dan dosen. Demikianlah evidence based (dasar pembuktian)  ratusan ribu kasus yang dilaporkan dari seluruh Indonesia kepada Komnas Perempuan setiap tahun.

Di kampus pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja seperti sesama mahasiswa, staf administrasi,  dosen, dosen tamu  yang prinsipnya  punya kuasa lebih daripada korban (lebih  pintar, lebih senior,  menentukan nilai dan nasib mahasiswa).

Namun  ketika pelakunya  dosen,  professor, kejadiannya tidak mudah dipercaya oleh pimpinan prodi, departemen, dan fakultas. Nama baik institusi dianggap lebih penting daripada bela rasa terhadap  korban. Mereka minta bukti, dan pembuktian kejahatan kemanusiaan disamakan dengan bukti tindak pidana biasa.

Korban semakin takut karena pembuktian dibebankan kepadanya dan sulit dipenuhi. Biasanya kejahatan sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan, tahun bahkan korban sudah menjadi alumni. Ada hambatan psikologis dan sosial sehingga korban baru berani mengadu, dan bukti sudah kedaluawarsa.

Bila pelakunya dosen, maka prinsip universitas sebagai gerakan moral di  jantung hati masyarakat (Magna Charta Universitatum,1988), kehilangan rohnya, runtuh.  Kaum intelektual dipandang sebagai penjaga gerbang kebenaran.  Tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan  pencaharian kebenaran yang tidak pernah usai karena selalu ada kebenaran baru dari temuan berikutnya.

Para dosen adalah tempat orang berguru. Akibatnya sulit mempercayai bila ada di antara mereka  menjadi predator seksual bagi mahasiswanya sendiri.

Problem utamanya, banyak kampus tidak memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi penanganan kekerasan seksual dan pencegahannya. Bila ada dosen  yang  mendampingi korban, mereka tidak punya petunjuk apa yang harus dilakukan.

Dosen pendamping juga berhadapan dengan sebagian besar dosen lain yang tidak memiliki literasi  kekerasan seksual dan perspektif korban. Ketiadaan literasi adalah problem kedua. Tidak banyak yang paham, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena kor`bannya bisa mati, atau cacad seumur hidup, dan jenis tindakannya sangat beragam. Dari cat calling, pelecehan,  yang sering dianggap remeh, sampai percobaan perkosaan, perkosaan, pemaksaan aborsi dan penyiksaan seksual.

Padahal cat calling pun berbahaya. Ada mahasiswi yang menghindari siulan nakal setiap kali keluar rumahnya dengan cara menggunakan headset, kemudian menyeberang rel, tidak mendengar kereta datang, dan kehilangan nyawa.

 

Angka Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat dilaporkan adalah dari tahun 2019, yaitu 174  kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Pelakunya adalah dosen, mahasiswa, staff,  tokoh agama di kampus,  dokter klinik di kampus, dan warga lain.

Tempat kejadian bisa di dalam atau luar kampus seperti lokasi Kuliah Kerja Nyata, tempat magang dan acara kemahasiswaan.  Korbannya 96 % adalah mahasiswi. Sebanyak 20 % tidak melapor dan  50 % tidak menceritakan kepada siapapun  (Vice Indonesia, Tirto & Jakarta Post, 2019). Kasus yang tidak dilaporkan tenggelam dalam gunung es.

Kasus kekerasan di kampus juga bersembunyi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), karena pelaku melakukannya secara digital. Laporan KBGS langsung kepada Komnas Perempuan naik dari 241 kasus   (2019)  menjadi 940 kasus (2020). Laporan KBGS dari lembaga layanan juga  naik dari 126 kasus (2019), menjadi 510 (2020).

Baca Juga: Komnas Perempuan: Banyak Korban Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Tidak Melapor

Kekerasan Seksual di kampus terkonfirmasi dari Laporan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik yaitu sebesar 21 % atau 1.731 kasus (KP, 2021). Paling banyak memang kekerasan seksual  yaitu 55 % atau 962 kasus, terdiri dari perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), percabulan (166 kasus), sisanya adalah percobaan perkosaan. Sementara sebesar 79 % adalah KTP di ranah privat  atau pelakunya orang yang dekat dengan korban seperti KDRT (49%), kekerasan masa pacaran (20 %), sisanya adalah kekerasan dari mantan suami, mantan pacar dan KTP  terhadap pekerja rumah tangga

Secara keseluruhan laporan KTP yang diterima Komnas Perempuan  tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, menurun 31,5 % dari tahun sebelumnya  (2019) sebesar 431.471 kasus.  Namun penurunan ini tidak dapat dilihat sebagai turunnya KTP , melainkan  imbas  pandemi, yaitu:  (1) perubahan jam kerja dan ketidaksiapan teknologi lembaga layanan, (2) Selama PSBB korban takut melapor karena serumah dengan pelaku, (3) rendahnya literasi teknologi korban.

Problem Socio-Yuridis

Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan. Pertama, secara nasional kita  memang belum memiliki instrument hukum khusus penghapusan kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena mengancam nyawa dan hidup korban.

Kedua,  sukarnya memenuhi prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berbagai prosedur penyelidikan dan penyidikan di lembaga penegakan hukum (harus ada bukti fisik dan saksi).

Ketiga, adanya berbagai  mitos dan stereotipi yang menyalahkan korban, yang dipercaya aparat penegak hukum, atau menjadi bagian dari budaya hukum mereka (Nelken, 2007). Keempat, mitos dan stereotipi yang hidup di kalangan penegak hukum, sumbernya ada dalam masyarakat.  Hal ini membuat korban takut, malu, bimbang,  sakit psikologis, yang menghalanginya untuk melapor.

Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual berlangsung terus. Selalu saja ada kasus dengan pelakunya sama dan korban banyak, karena berlangsung menahun. Bila  ada korban  berani membuka suara, diikuti  korban  berikutnya, maka semuanya terkendala  bukti yang sudah hilang.

Satu-satunya bukti adalah kesaksian korban. Itupun sulit didapat karena biasanya korban sudah menjadi alumni, atau orang besar dan tidak mau diketahui publik kasusnya. akibatnya kekerasan seksual di  kampus menjadi kejahatan tertutup rapat dan pelakunya tidak dihukum. Ada juga korban yang  memilih pindah ke kampus lain daripada mempersoalkan kasusnya dengan harapan tipis untuk mendapat keadilan.

Kejahatan seksual  menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks, karena di sisi lain berbagai kampus menjadi hub program  Sustainable Development Goals  (SDGs), termasuk program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendidikan berkualitas.

Pencapaian SDGs menjadi parameter penting untuk mengukur  keberhasilan nasional  meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Jangan-jangan program ini hanya sekedar formalisasi capaian jumlah penelitian, publikasi, dan webinar.  Tidak benar-benar melindungi  mahasiswa kita sendiri dari ancaman kejahatan seksual, dan tidak memberi keadilan  mereka yang sudah menjadi korban. Hipokrasi kampus  menampakkan wajahnya yang nyata.

Sulistyowati Irianto

*Tulisan ini pernah dimuat di media Kompas

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed