Kekerasan Seksual dalam Hegemoni Struktural di Kampus: Membaca Posisi dan Peran Perempuan

Kabar Damai I Kamis, 23 Desember 2021

Ciputat I kabardamai.id I Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, DPR RI, dan para pihak terkait diminta secepatnya mengesyahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna memaksimalkan pencegahan tindak kekerasan seksual di dunia pendidikan.

Selain memperkuat payung hukum pencegahan tindak kekerasan seksual yang telah ada, pengesahan RUU TPKS juga bakal mendorong instit usi pendidikan aktif melakukan pencegahan kekerasan seksual sekaligus membangun  ruang  aman bagi peserta didiknya.

Demikian disampaikan Pengamat Perempuan sekaligus Ketua Maya Khatulistiwa

Adidaya Foundation Surya Maya SH.I., MA., saat membuka Webinar Nasional ‘Kekerasan Seksual dalam Hegemoni Struktural di Kampus’  di Ciputat, Rabu (22/12/2021). “Kami mendorong agar Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

RUU ini telah memuat pencegahan  kekerasan seksual  di dunia  pendidikan. RUU itu juga mendorong institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk mencegah kekerasan seksual dan membangun ruang aman bagi peserta didik,” ujarnya.

Maya menambahkan, pengesahan RUU TPKS akan semakin memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan seksual yang disediakan pemerintah. Terkait hal ini, Maya mengapresiasi Menteri Pendidikan, Kebudyaaan,  Riset  dan  Teknologi  Nadiem   Anwar Makarim yang menerbitkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI (Permendikbud) Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Di lingkungan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama RI (Kemenag) juga diterbitkan Surat Edaran SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual bernomor b-3866/DJ.I/Dt.I.III/OT.01/11/2021 tanggal 1 November 2021 yang landasannya berpijak pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) Nomor 5494/2019.

“Kami berharap langkah ini diimplementasikan di lapangan, minimal dengan lahirnya Satgas Anti Kekerasan Seksual di seluruh kampus baik negeri dan swasta, kampus di bawah naungan Kemenag ataupun Kemendikbud,” tambahnya.

Baca Juga: Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dari Darurat Kekerasan Seksual

Khusus di lingkungan Kemenag, Maya menambahkan, pihaknya mendorong Kemenag untuk menerbitkan payung hukum lebih tinggi  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Agama  RI (PMA) agar lembaga pendidikan di bawahnya bergerak optimal mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. “Kami berharap dapat ditingkatkan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) agar punya kekuatan hukum yang setara  dengan  Permendikbud, ” jelasnya.

Maya menyebutkan, aksi kekerasan terhadap kelompok  perempuan  belakangan  ini terus meningkat. Berbagai kasus kekerasan yang  tiada  henti  sebelum  kasus-kasus  kekerasan lain terselesaikan memperkuat dugaan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. “Artinya,  peristiwa  yang  sebenarnya  terjadi,  jauh  lebih  banyak,” tandasnya.

Dalam satu bulan terakhir, Maya menyebutkan, terdapat tiga kasus penting yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan. Ketiganya, kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan dan siswi lembaga pendidikan keagamaan di kota Bandung, pelecehan seksual oknum dosen terhadap mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Riau, dan bunuh dirinya seorang mahasiswi di pinggir makam ayahnya seiring  kehamilan  tanpa pertanggungjawaban lelaki terdekatnya.

“Sejumlah kasus yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir semakin menambah kisah pilu para perempuan Indonesia. Oleh sebab  itu, tak berlebihan  bila  narasi  Indonesia darurat kejahatan seksual perlu digaungkan kembali  untuk  mendorong pemerinta h menyelesaikan persoalan tersebut,” tandas Maya lagi.

Tiga aksi kekerasan seksual yang viral di akhir 2021 tersebut, lanjut Maya menambah daftar panjang aksi serupa terhadap kaum perempuan. Data Komnas Perempuan  seperti dilaporkan KOMPAS misalnya melaporkan 2.389  laporan  kasus  kekerasan  seksual  yang masuk ke lembaga dengan 53 persen diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat tak kurang dari 27 persen kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi.

Survei Kemendikbud Ristek 2019 juga mencatat kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menempati urutan ketiga (15%) setelah jalanan (33%)  dan transportasi  umum  (19%). Survei Ditjen Diktiristek 2020 juga mencatat bahwa para dosen di lingkungan perguruan tinggi menyatakan bahwa 77% kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% kesulitan dalam penyelesaian kasusnya (Detik.com; 2021).

Pelaku kekerasan seksual di kembaga pendidikan tinggi disinyalir umumnya adalah dosen, pengajar, pembimbing skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam hal ini pelaku memilik i kekuasaan sangat besar karena dapat menentukan korban dapat lulus atau tidak serta penila ian skripsi, tesis atau disertasi.

Sementara itu sejumlah narasumbmer Webinar Nasional “Kekerasan Seksual dalam Hegemoni Struktural di Kampus: Membaca Posisi dan Peran  Perempuan”  yang  diinia s i Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya juga menekankan pentingnya payung hukum lebih tinggi dalam menuntaskan berbagai aksi kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini didasarkan pada tingginya korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Hadir sebagai narasumber webinar, Rektor  UI Sunan Kalijaga Yogyarakat Prof. Dr.Phil. Al Makin MA, Ketua LP2M UIN Mataram dan Direktur La Rimpu  Nusa Tenggara  Barat Prof. Atun Wardatun MA Ph.D, dan Akademisi dan Tim Bantuan Hukum Univers itas Negeri Surabaya Iman Pasu Surba. Webinar dipandu aktifis perempuan Lisa  Noor Humaida h MA.

Sementara itu, inisiator kegiatan Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya (YMKA)  atau Maya Khatulistiwa Adidaya Foundation  merupakan  lembaga  yang  salahsatunya  concern terhadap isu-isu perempuan. Lembaga  ini  memiliki  moto,  “Progresif  dalam  bingkai berketuhanan dan berkebudayaan”. Dengan moto ini,  YMKA berkomitmen  secara  tegas  dan jelas untuk menyebarkan dampak positif  yang  lebih  luas  dalam kehidupan  masyarakat  terutama di bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian.

Penyebaran dampak positif dilakukan dengan berpegang  teguh  pada prinsip  dan nila i- nilai dasar Demokratis, Kemanusiaan, Keberagaman, Kesetaraan, Transparan, Kemitraan, Anti Kekerasan, Solidaritas, Non Diskriminatif, dan Kerelawanan. Segala bentuk komitmen  ini berfokus pada kelompok rentan dan rawan penindasan, terutama anak-anak dan perempuan.

 

Contac Person

Inda Kartika (Manager Program Maya Khatulistiwa Adidaya Foundation)

+62 813-9801-9301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *