by

Kekerasan Berbasis Gender: Mengapa Perempuan Kerap Menjadi Korban?

-Kabar Puan-35 views

Kabar Damai | Senin, 26 Juli 2021

Jakarta | kabardamai.id | Perempuan kerap menjadi sasaran empuk kekerasan berbasis gender di media sosial. Hal ini diungkap oleh Ellen Kusuma, Digital At-Risk Subdivion SAFEnet, pada acara Kekerasan Seksual Digital, Kenali dan Waspadai, Jumat, 23 Juli 2021.

Kata Ellen, perempuan memiliki risiko tinggi mengalami kekerasan gender berbasis online.

“Sebenarnya kekerasan gender secara online tidak hanya perempuan saja, lelaki juga bisa. Tapi karena kita hidup di masyarakat yang masih patriarki, perempuan yang sering mendapat kekerasan gender online,” ungkapnya, dikutip daru susra.com (25/7).

Ia mengatakan, ada tiga unsur utama mengapa sesuatu disebut kekerasan gender online yaitu adanya kekerasan, gender, dan dilakukan secara online.

Baca Juga: Menciptakan Kepercayaan dan Perasaan Nyaman Terhadap Anak Saat Alami KBGO

Kekerasan, kata Ellen, merupakan bentuk atau tindakan yang melanggar hak seseorang, sehingga tindakan tersebut membuat korban merasa tidak nyaman.

Tindakan kekerasan ini bisa membuat orang lain menderita dan rugi, baik secara material maupun imaterial.

“Jadi kalau udah sampai di sini, ada kekerasan yang sedang kita hadapi dan kita alami,” ungkapnya lebih lanjut.

Kekerasan sendiri tidak hanya dilakukan lewat fisik melainkan juga bisa dilakukan secara mental sehingga berdampak pada mental seseorang.

Sementara itu kekerasan berbasis gender terjadi ketika ada ketidakadilan atau kekerasan tentang tubuh seseorang. Tindakan ini tidak hanya terjadi pada jenis kelamin saja tetapi juga seksualitas seseorang.

“Kekerasan berbasis gender ini biasanya menyerang tubuh. Entah seksualitas seseorang, kesehatan reproduksi, standar kecantikan, dan toksik maskulin,” lanjutnya.

Sedangkan unsur online bisa terjadi ketika data pribadi seseorang disebar luaskan di dunia digital. Di mana unsur ini bisa menjadi cara untuk mengidentifikasi seseorang maupun korban yang diincar.

“Semakin lengkap identitas kita diketahui orang lain, itu bisa berisiko bagi kita. Apalagi digital semakin terkoneksi dengan orang lain, dan data bisa menyebar lebih cepat,” pungkasnya.

Temuan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021

Catatan Komnas Perempuan tahun 2021 menyebutkan, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama.

“Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya,” tulis laporan Komnas Perempuan yang diungah di laman komnasperempuan.go.id.

Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga.

Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat:

  1. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

  1. KtP berikutnya adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Pada Ranah Komunitas CATAHU tahun ini terjadi kenaikan kasus dalam perdagangan orang dibandingkan tahun sebelumnya dari 212 menjadi 255, dan terdapat penurunan pada kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dari 398 menjadi 157.

  1. Berikutnya KtP di ranah dengan Pelaku Negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1 %). Data berasal dari LSM sebanyak 21 kasus, WCC (Women Crisis Center) 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah: perempuan berhadapan dengan hukum 6 kasus, kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kebijakan diskriminatif 2 kasus, kekerasan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus, serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik.

Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).

Sejak 10 tahun belakangan, formulir CATAHU dilengkapi dengan lembar isian terkait isu khusus yang berfungsi untuk mencatat data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM dan kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).

  1. Pada tahun 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%.
  2. Sementara itu tercatat 13 kasus kekerasan terhadap LBT, bertambah 2 kasus dari tahun 2019 (11 kasus), dengan kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Yang menarik untuk dicermati bahwa hanya terdapat 1 kasus kekerasan terhadap LBT yang diteruskan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah.
  3. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan angka luar biasa kasus perempuan dengan HIV AIDS yakni sebanyak 203 dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4 kasus. Kenaikan jumlah kasus ini berasal dari data LBH APIK Bali yang melakukan outreach dan pendampingan kasus kekerasan terhadap ODHA Perempuan dan anak.
  4. Kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM (Women Human’s Rights Defender – WHRD) di tahun 2020 sebanyak 36 kasus, naik dari tahun lalu yang hanya dilaporkan sebanyak 5 kasus.
  5. Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).

Data Kekerasan terhadap Perempuan dari Badan Peradilan Agama (Badilag)

Sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan.

Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus.

Dispensasi nikah (perkawinan anak) adalah hal lainnya yang terjadi peningkatan ekstrim tiga kali lipat berdasarkan data BADILAG yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus di tahun 2020.

Hal ini disebabkan diantaranya oleh situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai dan persoalan ekonomi keluarga serta adanya perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan. [suara.com/komnasperempuan]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed