by

Kasus Aisha Wedding, Komnas Perempuan Apresiasi Langkah Sigap Masyarakat dan Pemerintah

Hingga saat ini Aisha Wedding sebuah wedding organization (WO) masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan di masyarakat. sepekan ini, hampir semua media memberitakan  bahwa konten situs Aisha Wedding baru diperbaharui pada 9-10 Februari 2021. Namun meski konten belum lengkap sudah meluncurkan layanan pernikahan dengan adanya spanduk-spanduk yang sudah terpasang di beberapa lokasi.

Wedding Organizer ini menjadi viral karena layanannya yang mengundang kontroversial, dimana keterangan di dalam situs tersebut Aisha Wedding menganjurkan seorang perempuan menikah pada usia 12-21 tahun, yang mana usia tersebut masih dalam kategori usia anak. Banyak narasi-narasi lainnya dalam situs tersebut yang menuai kontroversial.

Menanggapi berita yang sedang ramai tersebut, Komnas Perempuan mengapresiasi banyak pihak karena sigap merespon persoalan ini, baik masyarakat sipil maupun dari pihak KPPPA ikut melaporkan dan mengeluarkan pernyataan.

“Kesigapan berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat kita semakin peduli, paham dan berkomitmen dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melibatkan diri secara aktif dalam upaya menentang perkawinan anak, dan juga dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi perempuan korban. Secara khusus, langkah sigap dari pemerintah akan membantu pelaksanaan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945 tentang jaminan atas rasa aman, selain tentang hak anak (Pasal 28B Ayat 2),” papar Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mendukung langkah kepolisian melakukan penyelidikan yang utuh mengenai pelaksana iklan (Aisha Wedding), karena hal tersebut mendorong pelanggaran hukum terkait usia minimum pernikahan dan memiliki indikasi perdagangan orang melalui modus perkawinan anak.

Situs tersebut juga menawarkan layanan yang mendorong perkawinan lebih dari satu tanpa memperhitungkan pengalaman kelam perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa paling sedikit ada tiga persoalan yang muncul yaitu perkawinan anak, indikasi perdagangan orang, dan perkawinan poligami. Hal tersebut menempatkan perempuan dalam risiko tinggi mengalami kekerasan berkelanjutan.

Andy juga mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat untuk terus memperkuat langkah-langkah pendidikan dan transformasi budaya terkait perkawinan anak, dan mendorong relasi yang setara anatara perempuan dan laki-laki dalam sebuah rumah tangga dan keluarga.

“Peristiwa ini juga perlu jadi pengingat untuk memperkuat langkah-langkah pendidikan dan transformasi budaya terkait perkawinan anak dan untuk mendorong relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga dan keluarga,” terang Andy. [ ]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed