by

Jokowi di Sidang PBB: Dunia Harus Tetap Serius Lawan Intoleransi, Konflik dan Terorisme

Kabar Damai | Jumat, 24 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah isu global termasuk intoleransi, konflik, terorisme, perang  dan perlindungan hak perempuan Afghanistan di tangan rezim Taliban dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, 23 September 2021.

Dalam pidato virtualnmya tersebut Jokowi menekankan dunia harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang di tengah pandemi Covid-19.

“Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kaum minoritas harus tetap kita tegakkan,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden (23/9).

Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus dijawab dengan langkah nyata dan hasil yang jelas, katanya.

“Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” terang Jokowi.

Baca Juga: Peringatan Hari Pramuka, Jokowi: Pramuka Indonesia Harus Jadi Pelopor Kedisiplinan

Jokowi juga menyoroti praktik kekerasan dan marginalisasi yang semakin rentan menyasar kaum perempuan di negara Asia Selatan itu.

Selain situasi di Afghanistan, Jokowi juga turut menyinggung penyelesaian konflik Israel-Palestina hingga krisis politik di Myanmar pasca-kudeta militer pada awal Februari lalu.

Presiden Jokowi menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Points Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” tandasnya.

Sebagai informasi, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 adalah Abdulla Shahid dari Maladewa. Dia merupakan Menteri Luar Negeri Maladewa.

Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah “Building resilience through hope – to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”.

“Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia,” tutur Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam siaran persnya, Rabu 22 September 2021.

 

Harus Beri Harapan bahwa Pandemi Bisa Ditangani

Dalam kesempatan itu Jokowiu juga mengingatkan bahwa banyak hal yang harus kita lakukan bersama.

“Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” ujar Presiden yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi “no one is safe until everyone is”.

“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” imbuhnya.

Di masa depan, Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global.

Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.

Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.

 

Inklusivitas Prioritas Utama Kepemimpinan Indonesia pada G20

Dalam pidatonya Jokowi juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 mendatang, Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

“Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan,” ujar Presiden Jokowi.

“Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind,” sambungnya.

Selain itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Presiden Jokowi memahami bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.

“Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban,” bebernya.

Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Menurut Presiden Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed