by

Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Oleh: Ai Siti Rahayu

Beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana dirilis secara rutin oleh The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami tren penurunan.

Khusus Indonesia, sejak 2006 hingga kini, kualitas demokrasi Indonesia di 2020 berada pada posisi paling rendah di angka 6,30 dari skala 0-10. Ini adalah skor terburuk  pasca reformasi. Dan Indonesia secara konsisten pula berada di level flawed democracy (demokrasi cacat), dari 4 kategori: full democracy, flawed democracy, hybrid regime, dan authoritarianism.

Joko Arizal, Dosen Universitas Paramadina dalam khutbahnya menjelaskan, dari sisi peringkat, Indonesia belum mampu keluar dari peringkat 60an dari 160an negara yang terindeks. Bahkan, negara kita tercinta ini berada di bawah negara-negera tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Kondisi ini tentu amat memilukan

“Di samping The Economist, Freedom House juga merilis secara tahunan indeks demokrasi dan kebebasan sipil. Posisi Indonesia tak lebih mengenaskan dari laporan the economist, yaitu di angka 59 dari skala 0-100. Untuk status demokrasi, Indonesia berada pada semi-consolidated democracy,” Ujar Joko, dalam khutbah shalat jumat virtual, Jumat (28/3/2021).

Sementara status kebebasan sipil, Indonesia di level partly free (setengah bebas) dari 3 kategori: free, partly free dan not free. Sejak 2013, status ini belum mampu beranjak ke posisi free, meski sebelumnya, dari 2006 hingga 2013, Indonesia pernah berada di level free. Pertanyaannya kemudian apa yang melatarbelakangi kemunduran dan stagnasi demokrasi di Indonesia?

Bangkitnya Populisme Islam

“Untuk menjawab pertanyaan itu, barangkali kita dapat melacak ke berbagai temuan penelitian. Setidaknya, 4 tahun terakhir ini, riset yang mengulas regresi demokrasi di Indonesia cukup ramai. Misalnya tentang bangkitnya populisme Islam dan menguatnya konservativisme agama, menguatnya oligarki yang membajak demokrasi, sikap otoriter, represi dan despotik penguasa,” terang Joko.

Baca Juga: PUKAT UGM: Kondisi Demokrasi Indonesia Sangat Terancam

“Namun dari berbagai penyumbang melorotnya mutu demokrasi, saya lebih condong mengangkat studi yang dilakukan Jeremy Menchik dengan tajuk “Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia,” lanjutnya.

Selama ini, kita selalu mengasosiasikan kalangan Islam moderat, dalam hal ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sebagai penjaga jangkar demokrasi di Indonesia. Hal ini tidaklah keliru. Studi Robert Hafner dalam Civil Islam dan Saiful Mujani di Muslim Moderat menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Studi ini juga mematahkan sejumlah asumsi beberapa ilmuwan yang menyangsikan bahwa Islam tidak kompetibel dengan demokrasi. Justru dari pengalaman Indonesia, Islamlah yang menopang keberlangsungan demokrasi.

Namun, tulisan Menchik, tampaknya, menjungkir-balikkan asumsi sebagian besar pengkaji Muhammadiyah dan NU yang hanya menilik peran dua ormas ini sebagai penopang lajunya transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Menchik, dengan agak berbeda, menunjukkan bahwa dua ormas ini juga memuat nilai-nilai yang bertolak-belakang dengan demokrasi, seperti sikap pro terhadap aktor dan nilai-nilai anti-demokrasi.

 

NU dan Muhammadiyah dalam Aras Demokrasi

Joko melanjutkan, “Dua nilai yang saling bertentangan ternyata bisa hadir serempak dalam tubuh Muhammadiyah dan NU. Kenyataan ini menunjukkan dua ormas ini tampak begitu piawai memainkan posisinya, baik dalam aras demokrasi maupun otoriter; kapan menggunakan nilai yang sejalan dengan demokrasi dan nilai anti-demokrasi,”

Kepiawaian beradaptasi dalam dua sistem yang saling bertolak-belakang memiliki pertautan dengan sejauhmana keberadaan aktor atau sistem itu mampu mengakomodir kepentingan ideologis dan material mereka. Jika relasinya dengan negara dapat menguntungkannya, maka mereka mendukung negara dengan nilai demokrasi. Pun bila kelompok anti-demokrasi, seperti kalangan Islamis dan otokrat, memenuhi kepentingannya, mereka juga menjalin aliansi.

Bentuk aliansi Muhammadiyah dan NU bersama kalangan Islamis terejawantahkan dalam 3 kasus yang diketengahkan Menchik: pertama, Ahmadiyah tahun 2000-an; kedua, persidangan kasus penodaan agama oleh Ahmadiyah di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010; dan ketiga persekusi Ahok.

Terhadap kasus Ahmadiyah, survey Menchik menunjukkan tingginya angka penolakan elit Muhammadiyah dan NU: pelarangan mendirikan rumah ibadah sebanyak 74%, pelarangan menjadi gubernur Jakarta 67%, dan larangan mengajar matematika di pesantren sebanyak 48%. Pada kasus Ahok, dua ormas ini juga bersekutu dengan kalangan anti-demokrasi untuk melawan penistaan agama.

 

Peran Ma’ruf Amin

Menurut Joko, kasus itu mencuat menjadi isu nasional juga tidak lepas dari peran Ma’ruf Amin, ulama NU terkemuka dan ketua MUI, yang merupakan tokoh kunci menempatkan Ahok sebagai penista agama, hingga ia terjungkal dari gubernur Jakarta. Sementara di Muhammadiyah, Amien Rais berteriak lantang supaya negara menjatuhkan hukuman pada Ahok.

“Di samping sikapnya dalam mendukung aktor dan nilai anti-demokrasi, Muhammadiyah dan NU juga menjalin politik patronase. Misalnya dukungan penuh NU atas Ma’ruf Amin, aktor yang menghadirkan intoleransi massa terhadap Ahmadiyah dan menjatuhkan Ahok, menghasilkan jalin patronase dengan pemerintah Jokowi,” beber Joko.

 

Meruntuhkan Tatanan Demokrasi

Kondisi-kondisi inilah yang alih-alih memperkuat demokrasi, justru sikap Muhammadiyah dan NU sebagai representasi Islam moderat/wasathiyah perlahan meruntuhkan tatanan demokrasi Indonesia.

Di samping studi Menchik, “The Myth of Pluralism”, studi Burhanuddin Muhtadi, juga amat menohok mengkritik warga NU yang cenderung bersikap intoleran terhadap kelompok minoritas agama. Misalnya, warga NU bereaksi melawan kelompok seperti FPI, HTI ketika kelompok-kelompok ini mengancam kepentingan NU. Warga NU juga tak sepenuhnya setuju kalau rumah ibadah agama lain berada di lingkungannya.

Itu artinya konstruksi term “intoleran” yang selalu dilekatkan kepada kelompok-kelompok yang beseberangan dengan 2 ormas ini tampak tak sepenuhnya adil. Konstruksi term itu menghadirkan oposisi biner di mana kalangan ormas Islam moderat pasti toleran dan kalangan lainnya berada dalam posisi intoleran. Padahal kondisinya tidak sesederhana itu. Bersifat hitam-putih. Sikap toleran dan intoleran bisa menghinggapi siapa saja, tak terkecuali di kalangan Islam moderat.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed