by

Indikator Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kabar Damai I Jumat, 25 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, menjelaskan substansi dari penjabaran nilai-nilai Pancasila harus dituangkan ke dalam Public Policy dan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan dibawahnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Dilansir dari laman BPIP, indikator nilai-nilai Pancasila yang akan dirumuskan tersebut menjadi pijakan BPIP dalam menjalankan mekanisme kontrol kebijakan.

Hal itu disampaikan Jimly saat mengikuti diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pemutakhiran Indikator Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersama pejabat negara dan pakar hukum tata negara melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Selasa, 22 Juni 2021.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan negara Republik Indonesia sudah memiliki ribuan undang-undang yang jika digugat ke Mahkamah Konstitusi akan memakan waktu yang lama dalam menata dan menguji kesesuaian undang-undang terhadap Pancasila.

Jika BPIP diberi kedudukan hukum (legal standing) melalui undang-undang, maka BPIP diberi kewenangan khusus dalam memberikan rekomendasi dan yang memutuskan tetap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

“Perlu pengawasan terhadap norma dasar yaitu Pancasila kepada BPIP dan UUD 1945 tetap di tangan Mahkamah Konstitusi”, ucapnya.

“Penguatan juga diberi pada segi mekanisme agar BPIP melakukan telaah nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana. Ini menyiratkan dimulai pada tahap penyusunan dan pengharmonisasian menjadi satu pintu.

Kepentingan Kebutuhan Lokal

Senada dengan pendapat para pakar di atas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, menambahkan bahwa tidak sedikit peraturan daerah yang membumikan nilai-nilai Pancasila. Beberapa peraturan daerah mengarah kepada kepentingan kebutuhan lokal.

“Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus punya cantolan indikator nilai-nilai Pancasila”, imbuhnya. Hal ini disebabkan tidak ada delegasi dari Pancasila itu sendiri.

Setiap produk hukum merupakan manifestasi dari produk politik, sehingga acap kali melupakan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, DKT ini sangat penting diselenggarakan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menghimpun dan merumuskan indikator nilai-nilai Pancasila yang dihadiri oleh akademisi-akademisi dari  universitas pilihan.

Di bagian akhir, Kemas Akhmad Tajuddin selaku Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mengungkapkan bahwa, “indikator nilai-nilai Pancasila ini perlu penguatan agar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam setiap menyusun produk hukum menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utamanya di setiap memformulasikan muatan peraturan perundang-undangan.”

Seperti diketahui, BPIP juga turut mengundang beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni  Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H (Guru Besar HTN), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum (Kepala BPHN), dan Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum (Ditjen PP Kemenkumham).

Selain itu, ada pula Dr. Akmal Malik, M.Si (Ditjen Otda Kemendagri), Antonius Benny Susetyo (Stafsus Dewan Pengarah BPIP), Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Diponegoro/Penanggap Kajian), Dr. Lita Tyesta, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Diponegoro/Penanggap Kajian), dan Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H (Akademisi Universitas Jember/Penanggap Kajian).

Turut pula Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Udayana/Penanggap Kajian), Drs. Bambang Budiono, M.Sosio (Akademisi Universitas Airlangga/Penanggap Kajian), Dr. Faisal, S.H., M.H (Akademisi Universitas Bangka Belitung/Pengkaji), Aris Suhadi, S.H., M.H (Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/Pengkaji), Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Sriwijaya/Pengkaji).

Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Ali Taher Parasong dalam tulisannya yang diunggah di laman fh.umj.ac.id, pembangunan sistem hukum nasional diharapkan lahir produk hukum yang demokratis, yaitu tercapainya keadilan, ketertiban, keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan dan ketenangan.

“Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan dan keharusan,” tulisnya.

Ia menjelaskan, nilai berarti sesuatu yang ideal, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi keharusan. Notonagoro, membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu pertama, nilai materiil.

Baca Juga: Lewat Seni Budaya Bupati Kediri Ajak Warganya Bumikan Nilai-nilai Pancasila

“Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Kedua, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital,” terangnya.

Nilai yang terkandung dalam Pancasila, imbuh Ali Taher,  bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Secara  rinci, Taher menjelaskan sebagai berikut:

  1. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama.[18] Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak.

Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara.

  1. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Kemanusian yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

  1. Nilai Persatuan

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Asas kesatuan dan persatuan selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan.

  1. Nilai-Nilai Kedaulatan Rakyat

Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia.

Nilai ini menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

  1. Nilai Keadilan Sosial

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa  manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal.

Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. [bpip/fh-umj]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed