by

Implementasi RAN PE dalam Dunia Pendidikan

Kabar Damai I Minggu, 27 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Kabar gembira datang belum lama ini. Wapres Ma’ruf Amin meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021. Peraturan yang dimaksud adalah tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 (RAN PE).

Pusat Media Damai (PMD) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jalandamai.org, menyebut, dengan diluncurkannya pelaksanaan peraturan tersebut, diharapkan RAN PE segera memiliki taji untuk melawan gelombang ekstremisme yang menggila di negeri ini. Sudah barang tentu, implementasi RAN PE membutuhkan kerja sama semua pihak.

Wapres Ma’ruf dengan tegas meminta kepada semua pihak agar bekerja sama, baik pusat atau pun daerah untuk menyukseskan peraturan presiden yang baru ditanda tangani di awal tahun tersebut.

Urgensi mengimplementasikan pelaksanaan peraturan tersebut tampaknya memang harus segera dilakukan. Mengingat paham ekstremisme sudah merasuk ke berbagai lini, bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan.

Ibarat kanker ganas, demikian digambarkan PMD-BNPT, paham ekstremisme terus menjalar dan berkembang. Apabila tidak segera diatasi, paham tersebut akan membawa kehancuran bagi bangsa ini.

Pada tahun 2017, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar sebuah survei tentang Sikap Keberagamaan Siswa dan Mahasiswa Muslim di Indonesia. Hasilnya?

Separuh lebih responden, yakni sebanyak 58,5% memiliki kecenderungan bersikap radikal. Dari survei tersebut diketahui juga bahwa siswa dan mahasiswa lebih intoleran atau sangat intoleran dengan kelompok muslim yang berbeda daripada (51,1%) dibandingkan dengan pemeluk agama lain (34,3%).

Artinya sikap intoleran di dalam internal umat Islam lebih tinggi dibandingkan sikap intoleran dengan pemeluk agama yang berbeda. Hal itu, dipicu oleh ketidaksukaan mereka terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah.

Survei tersebut juga mengungkap fakta bahwa sikap radikal dan intoleran para siswa dan mahasiswa secara eksternal disebabkan oleh kebencian mereka terhadap Yahudi. Sebanyak 53,74% persen siswa dan mahasiswa setuju apabila Yahudi adalah musuh Islam. Dan 52,99% setuju bahwa orang Yahudi itu membenci Islam. Dari manakah mereka dapat berpikiran seperti itu? Jawabannya adalah karena pada buku ajar PAI, Yahudi kerap digambarkan sebagai kaum licik.

Temuan dari survei tersebut tentu sangat membuat hati miris. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lalu apabila paham intoleran-radikal berkembang di lembaga pendidikan dan menyasar anak didik, akankah fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu akan dicapai?

Kurikulum Anti Radikalisme

Peluncuran Pelaksaan RAN PE menjadi angin segar dalam di tengah semakin eksisnya paham ekstremisme di dunia pendidikan. Oleh karena itu, implementasi RAN PE dalam dunia pendidikan harus segera dilakukan.

Salah satunya adalah membentuk kurikulum anti radikalisme untuk lembaga pendidikan dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kurikulum dari pusat hingga daerah harus bekerja sama. Saling bahu membahu untuk menciptakan kurikulum yang akan membentuk sikap keagamaan moderat pada siswa.

Apabila perlu, ada mata pelajaran terkait anti radikalisme. Agar para siswa mewaspadai paham tersebut di mana pun dan kapan pun.

Selain itu, seleksi ketat harus dilakukan dalam pembuatan buku ajar PAI untuk sekolah. Temuan PPIM yang menyebut buku ajar PAI membuat sikap intoleran siswa patut menjadi perhatian. Sebelum buku ajar tersebut dicetak dan kemudian didistribusikan, harus diawasi dengan snagat teliti. Jangan sampai, buku ajar yang seharusnya berisi pengetahuan yang berwawasan kebangsaan, malah membuat siswa menjadi intoleran-radikal.

Pada akhirnya, implementasi RAN PE tidak akan berjalan sukses di dunia pendidikan tanpa adanya kemauan dan kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah. Anak-anak didik hari ini adalah tumpuan harapan bangsa di masa depan. Jangan sampai mereka terpapar paham yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI. Jaga mereka dari paham intoleran-radikal yang merusak nurani.

 

Strategi Cegah Radikalisme di Sekolah

Terkait fenomena radikalisme di Lembaga Pendidikan, khususnya di sekolah, Satriwan Salim, Pengajar di Labschool Jakarta-UNJ dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI), memaparkan bagaimana strategi sekolah agar mampu mencegah pemahaman radikalisme memengaruhi cara berpikir guru dan siswa.

Dalam tulisannya di Republika, 2 Juni 2018, berjudul “Strategi Mencegah Radikalisme di Sekolah”, ia membeberkan bahwa guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

“Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran dan jenjang sekolah tempat mengajar, semestinya paham, bahwa mereka adalah insan pedagogis yang sedang melakukan aktivitas kebangsaan, berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara,” tulisnya.

Tapi, kata dia,  kenyataannya terbalik. Ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk memusuhi negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaannya. Mengatakan bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid’ah bahkan ada oknum guru yang terlibat aktif menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia), imbuh Satriwan,  menemukan ada guru yang bersimpati bahkan mendukung “perjuangan” organisasi teroris ISIS di Timur Tengah. Dan rasa simpatinya tersebut disampaikan di depan kelas. Ada juga guru yang terang-terangan mempromosikan organisasi HTI di depan kelas; mempertanyakan eksitensi Pancasila, mempromosikan ide negara khilafah dengan segala doktrinasi HTI lainnya.

“Ini ditemukan di salah satu sekolah negeri di Bogor. Juga ada laporan bahwa ada guru di Batam, yang tidak mau hormat kepada bendera merah putih di saat upacara bendera. Padahal guru tersebut sedang menjadi pembina upacara. Sikap seperti itu sudah sering ditunjukkannya di depan siswa & guru lain,” ungkapnya.

Belum Terbiasa dengan Pergulatan Ide

Kemudian, lanjut Satriwan,  nilai intoleransi juga muncul di pembelajaran, ketika guru tidak mampu mendisain pembelajaran yang menggugah nalar siswa; pembelajaran kritis (critical thinking & critical pedagogy) dan problem based learning.

Pembelajaran kita, menurutnya,  belum terbiasa dengan pergulatan ide, perdebatan dan argumentasi yang baik. Semua itu cerminan keterampilan berpikir kritis, yang lazim dikenal HOTS (Higher Order Thinking Skill).

“Pembelajaran kita baru terbiasa dengan ceramah, satu arah dari guru. Pembelajaran yang memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi guru untuk bermonolog. Sehingga pembelajaran dengan “student centered learning” tak terpakai dengan baik,” terangnya.

Para siswa kita, kata Satriwan,  hanya dibiasakan menjawab soal-soal kelas rendah, berupa pilihan ganda (PG) belaka. Keterampilan berpikir masih tingkat rendah (lower order thinking skill); mengingat, menghafal dan memahami. Berhenti pada jenjang memahami sebuah teks atau peristiwa. Belum bergerak naik mengaktifkan keterampilan berpikir tingkat tinggi; menganalisis, membandingkan, mengkomunikasikan, mengkritisi, problem solving dan berkreasi (HOTS).

Belum terkonstruksinya desain pembelajaran berbasis critical thinking di atas, tulis Satriwan, diawali oleh belum terbiasanya guru mendengarkan argumentasi siswa, guru tahu segalanya sedangkan siswa tidak tahu, guru selalu benar, guru adalah sumber belajar satu-satunya. Akibatnya adalah siswa menjadi inferior di hadapan guru. Siswa takut bicara dan menyampaikan pendapatanya secara terbuka di depan kelas. Bahkan jika pun ada siswa yang kritis, maka akan dianggap kurang sopan.

“Sekolah kurang memberikan ruang aktualisasi diri kepada siswa. Pola-pola seperti itulah yang masih lazim terjadi di dunia persekolahan kita. Seperti yang pernah dikeluhkan dan dikritik oleh Soe Hok Gie (1942-1969) bahwa, “guru bukanlah dewa, dan murid bukanlah kerbau yang dicocok hidungnya,” jelasnya.

Empat Strategi

Lantas, bagaimana strategi kita agar sekolah, guru dan pembelajaran di kelas tidak lagi memberi ruang bagi penyemaian virus intoleransi dan radikalisme? Satriwan Halim menyebut ada empat.

Pertama, guru harus mentransformasikan dirinya menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Pendidik yang tak lepas dari misi kebangsaan; mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua guru mata pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik. Guru adalah role model bagi siswa. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa diwujudkan oleh siswa, jika role model-nya saja justru memperlihatkan sebaliknya.

Baca Juga: RAN PE Bukti Komitmen Negara Cegah Ekstrimisme Kekerasan di Masyarakat

Kedua, mau tidak mau para guru mesti menyegarkan keterampilan mengajarnya. Kewajiban pemerintah sebenarnya untuk memenuhi tuntutan ini. Praktik pembelajaran yang menarik, kreatif, berpikir kritis dan berpusat pada siswa. Inilah tantangan yang mesti dilakukan guru sekarang. Apalagi yang diajar adalah Generasi Z, yang bahasa zamannya berbeda dengan gurunya yang berasal dari Generasi X bahkan sebelumnya.

Tinggalkan pembelajaran yang memberi ruang superioritas bagi guru. Guru jangan lagi mendoktrin di depan kelas. Mendidik itu bukan proses doktrinasi. Tapi proses pembangunan karakter melalui argumen dan dialog. Bukan melalui monolog!

Ketiga, berdasarkan diagnosis masuknya bibit radikalisme ke sekolah di atas, kepala sekolah/ketua yayasan berperan penting melakukan pembinaan kepada guru yang sudah kadung intoleran bahkan radikal. Kepala sekolah harus memetakan pemahaman “ideologis” para guru.

Apalagi bagi calon guru, misalnya di swasta. Rekrutmen guru baru tidak hanya mensyaratkan empat kompetensi guru, tetapi menambahnyaa dengan kemampuan (keterampilan) wawasan kebangsaan guru.

Termasuk pemantauan konten pembelajaran guru di kelas. Bisa dikroscek pada siswa. Siswa pun harus berani melaporkan kepada wali kelas/kepala sekolah jika ada guru mengajarkan intoleransi di kelas. Siswa jangan sungkan apalagi takut menyampaikan/memprotes (tentu dengan adab yang baik). Triangulasi informasi antara kepala sekolah, wali kelas dan siswa (orang tua) harus dilakukan kontinu.

Keempat, yang tak kalah penting adalah sudah waktunya bagi Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) Kemdikbud membuat “model pembelajaran” bermuatan pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme bagi semua guru mata pelajaran dan jenjang. Termasuk pelatihan yang berjenjang, berkelanjutan dan berkualitas. Karena tugas untuk mencegah radikalisme di sekolah itu bukan hanya tugas guru PPKn/PKn dan Pendidikan Agama saja, tapi tugas pokok semua guru. [pmd-bnpt/jalandamai.org/republika]

 

Penyunting: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed