by

IMB GKI Yasmin dan Perjalanan Panjang Meraih Hak Beragama

Kabar Damai I Selasa, 10 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi penyerahan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat. Menurut PGI, penyelesaian sengketa GKI Yasmin ini menjadi contoh kerukunan umat beragama.

“Saya sangat menghargai pemberian IMB GKI Yasmin di lokasi yang baru, kemarin, oleh Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menuntaskan sengkarut GKI Yasmin yang sudah 15 tahun. Penyelesaian yang tuntas kasus ini menjadi contoh bagaimana kita bisa tetap menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan,” kata anggota Komisi Hukum PGI, Martin Hutabarat, kepada wartawan, Senin, 9 Agustus 2021.

“Bagaimana kita bisa memberi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dengan memuliakan hak beribadah untuk semua agama dan kepercayaan,” imbuhnya, seperti dikuyip detikcom (9/8).

Martin juga mengapresiasi Wali Kota Bogor Bima Arya. Menurutnya, Bima bekerja keras dengan hati untuk menyelesaikan sengketa yang sudah berlangsung selama 15 tahun itu.

“Saya lihat Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan hatinya untuk menyelesaikan kasus ini, dan masyarakat Kota Bogor, khususnya umat Islam mendukungnya. Indah. Bukan main,” kata Martin.

Martin pun mengaku tak pernah membayangkan sengketa lahan GKI Yasmin akan berakhir dengan indah dan damai. Menurutnya, Bima Arya layak mendapat penghargaan atas usahanya menuntaskan sengketa GKI Yasmin.

“Tak terbayangkan bahwa kasus yang sudah 15 tahun jadi berita, masuk ke Pengadilan sampai Mahkamah Agung, bahkan beritanya sampai mendunia, bisa selesai dengan indah, rukun dan damai. Wali Kota Bogor saya kira pantas mendapat penghargaan atas usahanya yang tidak kenal lelah ini,” tutur dia.

Martin mengungkapkan, banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Dia menilai, kasus-kasus tersebut sejatinya juga bisa diselesaikan dengan baik jika masyarakat mengutamakan tenggang rasa dan kerukunan.

“Belajar dari kasus GKI Yasmin, sebenarnya banyak kasus-kasus seperti ini yang bisa diselesaikan dengan baik apabila masyarakat bisa memelihara dialog, saling memahami dan mengedepankan rasa tenggang rasa, kebersamaan dan kerukunan,” ungkap Martin.

Selain itu, menurut Martin, peran pemerintah daerah penting dalam penyelesaian kasus sengketa lahan gereja.

“Dalam hal terjadinya perbedaan, peranan Pemerintah Daerah sangat besar untuk mencari jalan keluarnya, antara lain dengan cara menawarkan relokasi, ke tempat yang tidak terlalu tinggi resistensinya, seperti yang dilakukan oleh Pemda Bogor terhadap kasus GKI Yasmin,” ujarnya.

Setelah 15 Tahun Menunggu

Peristiwa pada Minggu, 8 Agustus 2021 boleh jadi merupakan momen yang mengharukan bagi jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin karena perjuangan mereka selama 15 tahun akhirnya berbuah manis.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengelola GKI Pengadilan Kota Bogor di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah, yakni di Jalan R Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Melansir Kompas.com (9/8), hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Inf Roby Bylan, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kajari Kota Bogor Herry Hermanus Horo, serta pimpinan organisasi keagamaan.

Bima Arya menjelaskan dalam sambutannya bahwa penyerahan IMB ini adalah bagian dari proses yang sangat panjang selama sekitar 15 tahun.

Baca Juga: Babak Baru GKI Yasmin Bogor, Menag: Alhamdulillah

“Dokumen IMB yang diserahkan itu tidak hanya simbol keabsahan, tetapi juga simbol dari kebersamaan, dan hasil kerja keras semua pihak dalam membangun komitmen dan menjalin keberagaman, melalui dialog, proses hukum, mediasi, musyawarah, yang seluruhnya berujuang pada diterbitkannya IMB,” ujarnya, dikutip dari Antara.

IMB ini, kata Bima, tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan dan proses panjang sehingga semua pihak harus dapat menjaga dan merawat keberagaman di Kota Bogor.

“Semangat kehidupan bermasyarakat ini harus kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.

Menurut Bima, penyerahan dokumen IMB tersebut adalah bagian dari ikhtiar memberi kebebasan beribadah kepada umat dari semua agama yang diakui negara.

Bima menegaskan pada kesempatan tersebut bahwa Pemkot Bogor akan selalu mengawal pembangunan rumah ibadah gereja bersama warga sekitar. Pemkot juga akan memastikan jemaat GKI Yasmin dapat beribadah dengan damai dan nyaman.

“Pemerintah Kota Bogor akan mengawal bersama-sama dengan warga, tidak hanya pada pembangunan rumah ibadah gereja di lokasi ini, tetapi setelah gedungnya selesai, perlu memastikan nantinya jemaat gereja bisa beribadah dengan nyaman dan damai di tempat ini” tandas Bima.

Solusi Terbaik bagi Semua Orang

Sementara itu, Juru Bicara tim 7 GKI Pengadilan Arif Zuwana menyebutkan, pemberian IMB ini memang bukan solusi terbaik atau ideal bagi semua orang. Namun, solusi tersebut bisa menuntaskan kasus yang 15 tahun sudah berlarut-larut.

“Proses ini panjang, rumit, dan tidak mudah. Namun bisa kita lalui.  Semua permasalahan tidak mungkin menghadirkan semua orang happy dan puas. Kita menghargai persepsi. Namun dengan langkah nyata ini, adalah jalan terbaik atas solusi masalah yang berlarut-larut,” kata Arif.

Kasus konflik GKI Yasmin berawal dari penolakan sebagian warga terkait adanya kasus dugaan pidana pemalsuan persetujuan warga terhadap pembangunan GKI Yasmin.

Akibat penolakan tersebut, Wali Kota Bogor pada periode tersebut melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan atas nama GKI Pengadilan yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh 31, Curug Mekar, Bogor Barat.

Pada 5 Juli 2012, Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Adapun lokasi rencana relokasi di Jalan Semeru, 33 Kota Bogor. Namun demikian, relokasi tak terlaksana.

Pada 2013, Pemkot Bogor mengundang Majelis Jemaat GKI untuk membahas penyelesaian GKI Yasmin. Namun, permasalahan itu diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode GKI.

Pada 2014 hingga 2017, pemerintah pusat juga turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan meminta agar jemaat bisa duduk bersama menyelesaikan masalah dan menerima kebijakan untuk merelokasi gereja.

Memasuki penghujung 2020, ada lokasi usulan baru di Cilendek Barat, dan hingga  awal Januari hingga 2021 dilakukan proses verifikasi hingga penerbitan IMB GKI di kawasan CIlendek Barat, dan pada Agustus 2021 IMB diterbitkan.

Bukti Pemerintah Tepati Janji

Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor Krisdianto menganggap penerbitan IMB ini sebagai bukti Pemkot Bogor menepati janji. Dia menyebut, peristiwa ini adalah bukti negara hadir.

“Penerbitan IMB gedung gereja di Bogor Barat merupakan bukti bahwa Pemkot Bogor telah menepati janjinya. Hal ini merupakan bentuk negara hadir dalam mengawal dan memfasilitasi warganya yang ingin beribadah, membangun sarana ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Krisdianto dalam jumpa pers di Jalan KH Abdulllah Nuh, Cilendek Barat.

“Kami mengapresiasi Pemkot Bogor yang telah memproses penerbitan IMB dengan cepat dan benar, sehingga hari ini bisa dilakukan acara serah terima,” imbuhnya.

Krisdianto berterima kasih atas dukungan pemerintah dan lembaga negara terhadap persoalan pembangunan sarana ibadah GKI Yasmin yang kini menemui ujungnya. Secara khusus, Krisdianto juga berterima kasih kepada Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah membantu perizinan pembangunan GKI Yasmin.

“Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kembali kepada Pemkot Bogor, khususnya yang terhormat bapak Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya Sugiarto beserta jajarannya, yang sepenuh hati telah membantu proses perizinan pembangunan gedung gereja di Bogor Barat sampai saat ini,” tuturnya. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed