Kabar Damai | Rabu, 18 Mei 2022
Jakarta | kabardamai.id | Bagi orang Papua, Gus Dur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. Gus Dur tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat orang Papua.
Melanjutkan semangat Gus Dur tersebut, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) bermitra dengan Analisis Papua Strategis (APS) mendukung perwujudan perdamaian di Tanah Papua.
ICRP sendiri didirikan oleh para pemuka agama dari berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Diresmikan 12 Juli 2000 oleh Gus Dur. ICRP menekankan pada upaya menegakkan keadilan dalam berbagai perspektif: gender, HAM, spiritualitas, ekonomi, sosial dan politik.
Sebagai lembaga yang didirikan oleh Gus Dur, hal inilah yang menjadi latar belakang Laus Deo Calvin Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis dan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua menggandeng ICRP sebagai mitra strategis.
Dalam perbincangan bersama Ketua APS, Frangky Tampubolon, Direktur Eksekutif ICRP mengungkapkan bahwa ICRP akan berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan semangat serta menjadi partner bicara bagi forum adat dan agama di Papua.
Adapun ICRP ini tidak akan bergerak secara birokratis, namun akan sepenuhnya mendukung upaya percepatan pembangunan dan perdamaian di Tanah Papua, dengan turut serta dalam proses mediasi sebagai fasilitator bukan pengambil keputusan.
Baca Juga: Pesan Alissa Wahid untuk Moderasi Agama dan Perdamaian Papua
“ICRP juga mendorong penguatan kapasitas dari gereja-gereja, adat dan agama untuk ikut mengawal upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.” ungkap Frangky Tampubolon, dalam perbincangan bersama Laus Deo Calvin Rumayom melalui panggilan whatsapp, Selasa (17/05/2022).
Keberagaman budaya di Papua sangat kaya dan kompleks, sehingga peran ICRP diharap bisa membantu menyediakan wadah bagi masyarakat melalui pendekatan kultural yang mengedapankan kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.
Laus Deo Calvin Rumayom juga mengungkapkan harapannya dari kerjasama antara APS dan ICRP ini, “dengan bermitra bersama ICRP, kami berharap dapat mendukung pengembangan Indigenous People (Masyarakat Adat) dan Agama di Papua dalam tujuh wilayah adat.”
Deputy Direktur ICRP, Ahmad Nurcholish menambahkan pemerintah harus membangun kembali jalinan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisasi oleh Presiden RI ke-4 Gus Dur, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya.
“Harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Dalam hal ini, bersama tokoh lintas agama harus utamakan dialog persuasi rasa kemanusiaan jangan dengan pendekatan keamanan dan kekerasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat,” ucapnya.
Penulis: Ai Siti Rahayu
Comment