by

Hoaks Pasien Covid-19 Dapat Ajukan Klaim Biaya Pengobatan Lewat Dinkes

Kabar Damai I Senin, 09 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Belakangan ini beredar informasi di media sosial bahwa pasien Covid-19 dapat mengklaim biaya pengobatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Klaim tersebut yakni untuk mengganti biaya perawatan pasien Covid-19 selama dirawat di rumah sakit.

Informasi yang menyatakan bahwa pasien Covid-19 dapat mengklaim biaya pengobatan sendiri ke Dinkes itu diunggah oleh salah satu akun melalui Facebook.

Pesan ini menyebar dari satu akun Facebook yang mengunggah, kemudian disukai, dikomentari, atau bahkan disebarkan lagi ke media sosial dan orang lain. Menyebarnya berita tak benar ini sayangnya sudah dipercaya oleh masyarakat, terutama mereka yang pernah terinfeksi Covid-19 dan butuh perawatan.

Baca Juga: KH Masduki Baidowi: Sistem Hypno Writing Media Keagamaan untuk Perangi Hoaks

Masyarakat percaya bahwa berita itu benar karena tercantum nama Presiden Joko Widodo serta Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apakah kita pernah mendapat pesan seperti tersebut? Kalau memang pernah, maka jangan dipercaya, ya.

Sebab informasi tersebut termasuk hoaks Covid-19. Tidak betul bahwa klaim biaya kesehatan ke Dinkes bisa dilakukan perorangan. Informasi ini tidak benar alias hoaks. Nama Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan disalahgunakan untuk menyebar informasi palsu.

Adapun pesan yang beredar dan termasuk hoaks tentang Covid-19 itu adalah sebagai berikut.

Info….Bagi Rekan-Rekan dan Anggota Keluarga lain yang sudah pernah dirawat atau sedang dirawat di Rumah Sakit karena terpapar Covid19, dimohon untuk semua Kwitansi, Nota, Struk, Bukti Pembayaran, dan Rekam Medik selama Perawatan di Rumah Sakit karena terpapar Covid19 untuk di File dan disusun yang rapi lalu di Fotokopi supaya dapat dilakukan Klaim di Dinas Kesehatan setempat agar mendapatkan mengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama perawatan di Rumah Sakit karena terpapar Covid19. Caranya :

1. Form Pengajuan Klaim dapat diminta ke Bagian Dinas Kesehatan yang terdapat di Rumah Sakit tempat dirawat.

2. Kwitansi, Nota, Struk, Bukti Pembayaran, dan Rekam Medik selama Perawatan di Rumah Sakit karena terpapar Covid19 di FOTOKOPI untuk disimpan sebagai arsip pemohon (pasien).

3. Kwitansi, Nota, Struk, Bukti Pembayaran, dan Rekam Medik selama Perawatan di Rumah Sakit karena terpapar Covid19 yang ASLI diberikan ke Bagian Dinas Kesehatan di Rumah Sakit terkait.

4. Pada saat menyerahkan ASLI Kwitansi, Nota, Struk, Bukti Pembayaran, dan Rekam Medik selama Perawatan di Rumah Sakit karena terpapar Covid19 JANGAN LUPA minta tanda terima untuk pengecekan selanjutnya.

Sumber :

1. Bapak Presiden Jokowi Widodo

2. Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KMK RI no. HK.01.07_MENKES_4344_2021)”.

Pesan tersebut berasal dari media sosial Facebook dan ditemukan sejumlah akun yang menyebarkan pesan berantai itu. Berdasarkan konfirmasi Tim Fakta Kompas.com pada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, pesan berantai tersebut tidak benar.

dr. Nadia mengatakan bahwa klaim pembayaran tersebut hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit. Mengenai hal yang mengatur klaim tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4718 Tahun 2021.

“Jadi untuk proses pembayaran klaim perawatan Covid-19 merujuk kepada Kepmenkes 4718, dan ini hanya bisa dilakukan oleh RS,” jelas Nadia seperti dikutip dari Kompas.com.

Aturan yang terdapat pada Kepmenkes 4718 Tahun 2021 tersebut menjelaskan tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19. Jadi informasi tentang pasien Covid-19 dapat mengajukan klaim lewat Dinas Kesehatan itu tidak benar. Maka kamu jangan percaya pada hoaks pasien Covid-19 dapat ajukan klaim lewat Dinkes.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed