by

Hendardi: Tes ASN Pegawai KPK Bagian Cara Cegah Intoleransi dan Radikalisme

Kabar Damai | Jumat, 07 Mei 2021

 

Jakarta | kabardamai.id |  Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan tes wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) adalah bagian atau upaya pemerintah mencegah intoleransi dan radikalisme di instansi tersebut.

“Hal yang bisa dipastikan adalah justru pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila: di lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.

Hendardi menanggapi kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan.

Baca Juga: Halili Hasan: Walikota Bogor, Malang dan Salatiga Tunjukan Gerak Maju Kepemimpinan Toleransi

“Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah. Tes ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyektif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga. Untuk KPK yang melakukan tes adalah BKN (Badan Kepegawaian Negara),” terangnya.

Menurutnya siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama.

“Jadi siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama,” ujarnya

Terkait informasi tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN, menurutnya adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Ada yang lolos dan ada yang gagal merupakan hal yang lumrah.

 

Hal yang Wajar

Senada dengan itu, Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, meskipun para pegawai KPK menjadi ASN tetap diberikan ruang untuk independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

“Saya tidak setuju ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen sementara penyidik korupsi itu ada di polisi dan kejaksaan,” katanya.

KPK telah mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 1.351 pegawai sebagai syarat alih status menjadi ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat, 75 pegawai tak lulus, dan dua lainnya tak mengikuti pelaksanaan tes wawancara.

Sejumlah aspek yang diukur dalam tes tersebut ialah terkait integritas, netralitas, dan anti radikalisme.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal KPK akan membuat surat penetapan untuk semua pegawai yang mengikuti TWK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed