by

Guru Sambut Baik SKB Tiga Menteri Tentang Seragam Sekolah

-Kabar Utama-262 views

Sejumlah guru menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia. Surat yang diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam, Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dinilai sudah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pendidikan di tanah air.

“Saya mendukung langkah Mendikbud, Mendagri, dan Menag mengeluarkan SKB 3 Menteri ini. Persoalan pemaksaan dan pelarangan seragam sekolah dengan atribut keagamaan ini sudah berlangsung cukup lama,” ujar Kepala Sekolah Guru Kebinekaan Muhammad Mukhlisin ketika dihubungi  Kamis (4/2/21).

Akan tetapi ia berharap penerapan SKB ini diterapkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.

“Namun, saya berharap bahwa penerapan SKB ini juga diterapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa ” Imbuhnya.

Lebih lanjut Mukhkisin menambahkan, sekolah-sekolah juga perlu mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Selain persoalan seragam, sekolah-sekolah juga perlu mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Dalam pendidikan, memperluas ruang perjumpaan itu bisa menjadi pelajaran penting dalam mengajarkan nilai-nilai itu. Hal tersebut dibutuhkan untuk menunjang kompetensi abad 21 yang dibutuhkan oleh anak-anak yaitu kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.” pungkasnya.

Senada dengan Mukhlisin, guru SMA Global Mandiri Ade Irawan juga menyambut gembira kebijakan yang tertuang dalam SKB tersebut.

“Selaku praktisi pendidikan, saya menyambut gembira kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah dan setuju dengan keenam poin tersebut,” tuturnya kepeda kabardamai.id (4/2/21).

Pertama, kata Ade,  ia  merasa negara hadir dan memberikan kejelasan yang tepat terkait seragam di sekolah negeri yang merupakan sekolah umum, milik publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Maka sudah sepantasnya jika pengembangan pendidikan mengacu kepada UU Sisdiknas berikut turunannya sampai ke aturan sekolah untuk kepentingan memelihara eksistensi dan kemajuan bangsa Indonesia yang beragam,” jelasnya.

Dengan begitu, imbuh fasilitator Sekolah Guru Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru ini, sekolah menjadi ruang perjumpaan dan penguatan keberagaman dan kebangsaan. Keputusan ini menurutnya juga proporsional, mempertimbangkan kekhususan daerah Aceh.

Kedua, SKB ini menurut Ade memberikan kepastian bahwa hak beragama dan berkeyakinan terjamin sesuai dengan amanat UUD 1945, serta ekspresinya yang bersifat individu dikembalikan kepada individu tentu saja dengan mengindahkan aturan-aturan umum yang berlaku.

Ketiga, Ade berharap aturan tersebut dilanjutkan dengan hal-hal yang detail. “Seperti: jika mengenakan seragam sekolah dengan kekhususan aturan pakaian agama atau keyakinan, maka sejauhmana pengenaan kekhususan ini ditolerir sehingga tidak terlalu jauh menafsirkan kebolehan mengenakan kekhususan pakaian agama/keyakinan sehingga malah menutupi atua menghilangkan seragam sekolah nasional”, jelasnya.

Keempat, menurut Ade, tantangan kedepan adalah pengawalan terhadap SKB ini sampai ke satuan pendidikan negeri dan memastikan bahwa setiap Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah memiliki pengertian dan komitmen yang sama.

Kelima, yang terpenting selanjutnya menurut Ade adalah menanamkan pembiasaan hidup berdampingan, berdamai dengan perbedaan, praktik toleransi dalam sekolah.

“Meminjam istilah Gus Sholah, toleransi aktif sebagaimana Gus Dur, yakni bukan hanya mengerti dan menghargai keragaman, namun memperjuangkan hidup damai dalam keragaman serta hak-hak dasar hidup individunya,” terangnya.

Keenam, PR untuk Pendidikan Agama di sekolah umum. Selama ini, kata Ade, beberapa sekolah umum lebih banyak mengajarkan agama sebagai doktrin, sehingga kehilangan ruh religiusitasnya.

“Sepertinya perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pelajaran agama yang mengedepankan menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata seperti moderasi, toleransi, dst sambil membuka ruang perjumpaan antar peserta didik berbeda agama agar saling mengenal dan menjadi bijak karenanya,” pungkasnya. [AN]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed