by

FPI Bisa Lebih Sadis dari Taliban?

Kabar Damai I Rabu, 25 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menyebut FPI dan Taliban sejatinya akidahnya bagus yaitu ahlussunah waljamaah. Tapi karena para pimpinan mereka salah bergaul dan terkontaminasi dengan kelompok salafi wahabi, seperti di Indonesia ada HTI dan Ikhwanul Muslimin, akhirnya secara wawasan kebangsaan mereka turut berubah menjadi radikalisme atas nama agama.

“Untuk diketahui bahwa fakta hampir semua teroris di Indonesia latar belakangnya berideologi latar NII dan salafi wahabi,” kata Ken di Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.

Melansir laman Pusat Media Damai BNPT, bagi mereka, kata Ken, dalam bernegara harus menggunakan syariat Islam atau hukum Islam. Bila tetap pakai hukum KUHP yang bersumber dari Pancasila, mereka akan tetap memerangi pemerintahan siapapun presidennya.

Apa itu radikalisme atas nama agama ? Menurut Ken, itu merupakan sebuah paham keagaman atau pemikiran orang suatu kelompok yang kecewa terhadap kondisi pemerintah saat ini. Mereka menganggap pemerintahan dan produk hukumnya dianggap tidak mengacu pada hukum Islam. Karena itu mereka ingin mengubahnya dengan cara yang keras dan drastis tanpa mengikuti prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Ditambahkan Ken, FPI dan Taliban sama sama-sama selalu menggelorakan penegakan Islam secara kaffah (sempurna). Mereka bercita-cita menjadikan negara makmur dinaungi satu pemimpin atau khalifah yang amanah dari kelompok mereka. Walaupun faktanya di lapangan sering didapati antara tujuan dan realitas sangat berbeda.

“Kedua kelompok ini sama sama menggunakan politisasi agama, tukang sweeping. Bedanya Taliban sweeping pakai senjata langsung eksekusi, kalau FPI sweeping dan demo pakai pentungan saja,” ungkapnya, dikutip dari damailahindonesiaku.com (23/8).

Jika FPI dipegangin senjata api seperti Taliban, Ken menyebut FPI akan lebih sadis. Faktanya banyak pengurus dan anggota FPI ditangkap densus 88 dengan tuduhan pasal terorisme di sejumlah tempat.

Menurut Ken, politisasi agama yang terlihat terang oleh kelompok FPI dan pelindungnya adalah pemilihan kepala daerah di beberapa dearah atau provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Survei SMRC: Pendukung Anies Etnis Betawi Cenderung Menolak Pembubaran FPI

“Sebagai muslim, saya malu karena mereka menggunakan cara-cara kotor, sampai sampai tempat ibadah dan jenazah pendukung paslon berbeda tidak boleh disslatkan di masjid tertentu. Ini sudah kelewatan,” ujar Ken.

Tapi Ken mengpresiasi kebaikan dan kesantunan salah satu pemimpin hasil politisasi agama tersebut, walaupun dengan anggaran triliunan rupiah tapi tidak pernah pamer hasil dan prestasinya, walaupun kelebihan bayar dan beberapa proyek juga tidak pernah menagihnya.

“Ini kan luar biasa. Kalau jadi Presiden keren kayaknya, karena dilihat dia berambisi jadi Presiden. Tapi saya tidak sebut nama loh,,” tutur Ken setengah berkelakar.

Apresiasi Pemerintah yang Bubarkan FPI

Oleh karena itu, Ken mengapresiasi pemerintah yang telah membubarkan organisasi FPI dan HTI di Indonesia. Walaupun mereka telah bermetamorfosa dengan nama nama organisasi yang baru, paling tidak sudah ada keseriusan dalam menindak ormas radikal yang meresahkan tersebut. Ken menilai mereka itu ibarat ganti baju, tapi tidak mandi, jadi bau dan keberadaannya masih ada dan terasa.

Sebagaimana pernah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, ia  menyebut Front Pembela Islam (FPI) sudah bubar sejak 21 Juni 2019. Pemerintah pun resmi melarang seluruh kegiatan FPI.

Mahfud MD menyebut larangan itu tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga yakni, Mendagri, MenkumHAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri serta BNPT.

“Aktor intelektual di belakang layar dengan istilah 3C yang jelas tidak akan diam membiarkannya. Siapa mereka, cari jawaban sendiri,” tandas Ken.

Menurut Ken, pemerintah perlu membuat regulasi yang melarang dan menindak organisasi atau kelompok pengusung khilafah di Indonesia. Khilafah menurutnya,  sama saja dengan membuat pemerintahan dan pemimpin baru di dalam sebuah negara. Ini dinilai Ken sama saja makar.

Selama in, ungkap Ken, kelompok pengusung khilafah ini masih bebas menyebarkan pahamnya atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hal ini menurut Ken sebagai kelemahan karena belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur tentang pelarangan mereka.

“NKRI sudah final dengan Pancasila dan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, jangan otak-atik dan ganti dengan ideologi lain kalau tetap ingin aman, damai dan kondusif,” terang Ken.

Menurut Ken, kelompok dan pendukung radikal cenderung aktif dan dapat panggung dimana mana. Sementara yang mayoritas moderat nasionalis diam membiarkanya. Yang turut bersuara lantang belum banyak muncul.

“Jika yang waras diam, maka kelompok Taliban Indonesia ini tidak mustahil akan berkuasa,” pungkasnya mengakhiri paparannya.

7 Alasan Mengapa FPI Dibubarkan

Wakil Menkumham, Eddy Umar Syarif membacakan keputusan bersama para menteri tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI  per 21 Juni 2019.

Eddy menyampaikan beberapa pertimbangan atau alasan pembubaran FPI.

“a. untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka TUnggal Ika, telah diterbitkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU,” kata Eddy.

Poin b atau kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentnag Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU.

Point ketiga, keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tntang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlalu sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu, secara de jure terhitung mulai 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar.

Empat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf 1, c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagaimana telah diubah dengan UU 16 tahun 2017, tentang pentapan Perppu No. 2 Tahun 2107 tentang perubahan atas UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi UU. Sementara, kegiatan FPI bertentangan dengan aturan itu.

Lima, pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasar kan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana tertentu (tipidter), dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.

Enam, jika menurut penilaian atau dugaaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Tujuh, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNPT tnetang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. [damailahindonesiaku/Liputan6]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed