by

Eny Yaqut Harap Anggota DWP Agar Jadi Agen Moderasi Beragama

-Kabar Puan-126 views

Kabar Damai | Selasa, 13 April 2021

Rembang | kabardamai.id | Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama, Eny Retno Yaqut berharap anggota DWP Kemenag untuk menjadi agen moderasi beragama, utamanya di masa pandemi, saat gerak-gerik masyarakat kurang terpantau antar tetangga. Hal ini lantaran mereka mengurangi kegiatan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Eny Retno ketika memberikan pembinaan kepada pengurus dan anggota DWP Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar  DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada Senin (12/4/2021) di Rembang.

Diwartakan laman resmi Kementerian Agama RI, Eny Retno mengatakan, di masa pandemi, kegiatan di tengah masyarakat seperti pertemuan RT, PKK, dawis, dan lainnya berkurang. Sehingga, antar tetangga kurang saling berbagi satu sama lain.

“Di masa pandemi ini, kegiatan ibu-ibu di tengah masyarakat berkurang. Mereka lebih banyak berada di dalam rumah. Sehingga mereka tidak bisa memantau tetangga,” ujar Eny, seperti dikutip kemenag.go.id (12/4).

 

Baca Juga : Menag Ajak Mathla’ul Anwar Sukseskan Penguatan Moderasi Beragama

 

Akibat kurangnya pertemuan antar warga ini, paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat bisa lebih leluasa bergerak.

“Karena kurang pantauan dari warga, mereka bisa lebih leluasa mengembangkan pemahaman ekstrim,” tandasnya.

Karena itu, Eny meminta anggota DWP memberikan edukasi tentang moderasi beragama kepada putra-putri mereka sejak dini. Selain itu, mereka diminta lebih selektif mengikuti kajian agama yang tidak selaras dengan tujuan mengembangkan moderasi beragama di tegah keberagaman masyarakat.

“Di masa pandemi ini justru banyak tayangan-tayangan di media sosial yang berisi tentang paham ekstrimisme. Bunda-bunda harus memilah betul karena awalnya ya dari sini ini,” ungkapnya.

Istri ASN, utamanya Kementerian Agama, lanjut Eny, harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. ASN harus bisa hidup rukun berdampingan bukan hanya sesama yang seagama, tapi juga yang berbeda keyakinan.

Tak Dorong Suami Korupsi

Eny juga berpesan kepada bunda dharma wanita untuk dapat menempatkan diri sebagai seorang istri ASN yang baik. Antara lain mendorong suami memiliki integritas yang tinggi dan tidak mendorong berperilaku korupsi. Diungkapkan Eny, banyaknya pejabat dan ASN yang korupsi salah satunya dipicu oleh tuntutan materi dari istri.

Terkait program kerja DWP, Eny mendorong anggota DWP untuk menggelar kegiatan-kegiatan secara daring.

“Pandemi bukan menjadi alasan untuk mengurangi kegiatan. Justru kita harus semakin aktif. Misalkan mengadakan pertemuan dengan zoom atau lainnya. Memperbanyak kegiatan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” pungkasnya.

ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang

Sebelumnya, Untuk mencegah munculnya ekstremisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran Sekjen (SE) Kemenag Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang para pegawai berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya.

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan, SE ini terbit sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2012 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

“ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegas Nizar dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (4/2/2021).

Menurut Nizar, keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan pegawai.

“Untuk itu ancaman ini perlu dicegah,” ucapnya, seperti dikutip sindonews.com (4/2/2021).

Adapun organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan sudah dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Secara rinci, diwartakan sindonews.com, pelarangan bagi ASN Kemenag yang tercakup dalam SE ini meliputi; menjadi anggota, memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, menjadi simpatisan, serta terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Selain itu, ASN Kemenag juga dilarang menggunakan simbol-simbol dan atribut, menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

“ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,” terang Nizar.

Kepada pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, kata Nizar, SE ini juga mengamanahkan untuk melakukan tindakan pencegahan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang itu. Aksi pencegahan itu antara lain bisa dilakukan dengan dengan memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed