by

Elianu Hia: Anak Saya Kalau Dipaksa Pakai Jilbab Tak Akan Sekolah di Situ

Kabar damai  | Selasa, 11 Mei 2021

Padang | kabardamai.id | Keluarga murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung.

Elianu Hia, orang tua dari siswi non Muslim, di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah saat mendengar SKB Tiga Menteri dicabut oleh Mahkamah Agung.

SKB Tiga menteri, yang ditandatangani Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, Februari lalu, mengatur, di antaranya, larangan sekolah untuk mewajibkan penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Laporan BBC Indonesia menyebut, pada awal tahun 2021, Elianu Hia sempat viral setelah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil ke sekolah karena anaknya menolak menggunakan jilbab, lalu mengunggahnya ke media sosial.

“Memang ada kegelisahan karena baru kami tahu tadi pagi [Minggu 09/05]. Kami juga belum tahu, saya tanya juga sama pengacara, apa yang diwajibkan hanya untuk Muslim atau non-Muslim.

“Kita tunggu dulu keputusan lengkapnya. Anak saya hidup atau mati dia nggak mau pakai jilbab. Kalau diwajibkan [pakai jilbab], dia nggak mau sekolah di situ,” ujar Elianu, seperti dikutip BBC Indonesia (10/5).

Baca Juga: SKB 3 Menteri Dicabut, Pegiat HAM: Akan Picu Pemaksaan Lebih Intens

Dia mengingat kembali kejadian putrinya diminta mengenakan jilbab oleh pihak sekolah.

Saat itu, Elianu bercerita, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Jika dia menolak, orang tua akan dipanggil.

“Terganggu jam belajar dia. Akhirnya saya, orang tua, dipanggil,” ujar Elianu.

Kasus itu kemudian ramai dibicarakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahkan menyebut peristiwa itu tak hanya melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

 

Sekolah Tetap Harus Berkeadilan

Meskipun MA sudah membatalkan SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam sekolah, namun, menurut  Muhammad Mukhlisin, sekolah harus tetap menjunjung nilai demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas.

“Pendidikan diselenggarakan secara demkratis, berkeadilan, non-diskriminatif dengan menjunjung Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa,” ujar aktivis Yayasan Cahaya Guru ini.

Menurut dia, sekolah tidak boleh memaksakan pengunaan atribut keagamaan pada peserta didik, terutama sekolah negeri. Sekolah negeri harusnya menjadi tempat menyemai keragaman. Karena kita tahu sekolah negeri adalah sekolah publik yang dibiayai negara, tempat bertemuanya siswa dari beragam latar belakang.

“Tentu, kita menghormati keputusan MA dengan pertimbangan otonomi daerah. Namun, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita sebagai orang tua, pendidik dan anggota masyarakat berkontribusi pada pendidikan anak di masa yang akan datang. Mereka perlu disiapkan untuk mengenal, berjumpa dan memahami keragaman yang ada disekitar mereka,” terangnya kepada Kabar Damai, 10 Mei 2021.

Ini penting, imbuh Mukhlisin,  untuk menyiapkan mereka untuk menguasai kompetensi abad 21 yaitu; berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerja sama. Semua kompetensi ini mustahil tanpa mengajarkan keragaman pada anak-anak.

 

Bisa Jadi Preseden Pemaksaan

Menurut aktivis Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch (HRW), putusan itu bisa menjadi preseden pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi meluas.

Pemerintah disarankan untuk segera menerbitkan peraturan baru, yang mengatur apa yang diatur SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam, yang sebelumnya dikecualikan dari aturan.

“Kalau tidak diatasi segera akan makin massal pemaksaan anak perempuan, perempuan dewasa, guru sekolah negeri untuk memakai jilbab. Sekarang saja [kasusnya] sudah cukup besar. Sekarang 24 dari 34 provinsi [ada kasus pemaksaan]. Namun, ada kantong-kantong sekolah negeri yang tidak melakukan pemaksaan,” ujar Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch kepada CNN Indonesia (10/5).

HRW sebelumnya pernah melakukan wawancara, antara lain pada 140 siswa dan guru perempuan di beberapa sekolah negeri di kota di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Sebagian besar dari mereka mengalami tekanan psikologis, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri akibat diskriminasi karena tak berhijab.

 

Harus Ada Instrumen Hukum Pengganti

Menanggapi itu, Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hendarman, mengatakan pihaknya menghormati putusan itu dan masih menunggu salinan lengkapnya.

“Bagi kami upaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan sekolah negeri, merupakan hal mutlak yang harus diterapkan…,” tandasnya.

Terkait itu, peneliti HRW Andreas Harsono, menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang serupa dengan SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan ke daerah yang sebelumnya tak diatur, yakni Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal senada diutarakan Sulistyowanti Irianto, guru besar antropologi hukum dan pendiri mata kuliah Gender dan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“Harus ada instrumen hukum yang lain karena ini sudah gawat darurat kalau dibiarkan… karena anak-anak akan jadi orang dewasa yang memimpin kita,” ujarnya.

“Bagaimana kalau mereka dididik dalam budaya intoleran?”

Ia menyarankan juga pemerintah menggelar eksaminasi publik dengan membeberkan pertimbangan hukum hakim.

Meski tak berkekuatan hukum, hal itu dirasanya penting.

“Ini bisa menjadi literasi publik agar publik mengerti apa yang salah dari putusan itu,” tegasnya. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed