by

Dukung Permendikbudristek PPKS: Gerak Cepat Lindungi Korban Kekerasan Seksual!

Kabar Damai I Kamis, 11 November 2021

Jakarta I kabardamai.id I Aliansi Kampus Aman yang terdiri dari perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, lembaga/organisasi internal lintas Perguruan Tinggi, serta organisasi masyarakat sipil mengapresiasi gerak cepat Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dalam menciptakan ruang aman bagi sivitas akademika, terkhusus bagi korban dan saksi kekerasan seksual.

Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) oleh Perguruan Tinggi juga patut didukung sebagai bukti nyata pemenuhan kewajiban Perguruan Tinggi melindungi sivitas akademikanya.

Permendikbud-Ristek PPKS menjadi terobosan hukum guna memenuhi dan melindungi hak-hak korban dengan memberikan definisi kekerasan seksual yang aktual. Tidak hanya itu, Permendikbud-Ristek PPKS turut memberikan kepastian atas hak korban dan saksi yang selama ini kurang diperhatikan oleh Perguruan Tinggi.

Melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), Permendikbud-Ristek PPKS juga menghadirkan mekanisme pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran melalui pelibatan seluruh elemen sivitas akademika.

Dengan demikian, aspek-aspek krusial yang selama ini absen namun sangat dibutuhkan oleh korban dan saksi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah diakomodasi dengan terbitnya Permendikbud-Ristek PPKS.

Melihat dinamika yang terjadi di masyarakat dalam merespon terbitnya Permendikbud-Ristek PPKS, Aliansi Kampus Aman menyatakan sikap:

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berada pada Titik yang Mengkhawatirkan

  • HopeHelps menerima 40 laporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan sivitas akademika sebagai korban dan/atau pelaku di 15 Perguruan Tinggi untuk periode Januari-Oktober 2021;
  • Tirto, Vice Indonesia dan The Jakarta Post dalam hasil liputan #NamaBaikPerguruan Tinggi di tahun 2019 menerima 174 testimoni korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hanya kurang dari 20% dari korban melapor ke pihak Perguruan Tinggi; dan
  • Survei Kemendikbud-Ristek di tahun 2019 mendapati bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%).

Perlu diingat pula bahwa data di atas merupakan cerminan dari fenomena gunung es, yakni angka yang muncul di permukaan tidak menggambarkan angka yang seutuhnya. Terlebih lagi, angka tersebut bersumber dari sebagian kecil Perguruan Tinggi di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 4500 Perguruan Tinggi.

Permendikbud-Ristek PPKS menjadi Langkah Awal Pemenuhan Keadilan Struktural bagi Korban Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi kerap bergantung pada sensitivitas dan sikap Perguruan Tinggi untuk berani berpihak pada korban. Belum adanya jaminan ekosistem ruang aman di Perguruan Tinggi pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan struktural yang pada akhirnya menempatkan korban menjadi korban kedua kali (viktimisasi berganda). Kehadiran Permendikbud-Ristek PPKS kemudian mengisi ruang hampa pada mekanisme pelindungan terhadap korban dan saksi.

Baca Juga: Hal Penting dalam Permendikbud PPKS Soal Kekerasan Seksual di Kampus

Perguruan Tinggi diminta untuk tidak lagi diam dan lepas tangan dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang dialami sivitas akademikanya. Sinergi mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi melalui Permendikbud-Ristek PPKS menjadi sebuah awalan baru yang baik dan perlu dikawal implementasinya agar korban mendapatkan akses keadilan yang layak.

Permendikbud-Ristek PPKS Terbit secara Sah menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur bahwa keberadaan Peraturan Menteri diakui salah satunya apabila pembentukannya dilakukan berdasarkan kewenangan. Melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021, Kemendikbud-Ristek diberikan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian, Permendikbud-Ristek PPKS sejatinya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan lembaga Pemerintah melalui delegasi Presiden sehingga keberadaannya menjadi sah dan dapat diakui dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Permendikbud-Ristek PPKS sudah menggunakan Norma Hukum secara Tepat

Indonesia mengenal norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Perlu diingat, norma hukum hanya merupakan pelengkap dari tiga norma lainnya. Dengan demikian, sejatinya tidak semua hal harus diatur dalam bentuk norma hukum. Sepanjang ketiga norma lainnya masih dapat digunakan dalam mengatur perilaku bermasyarakat, maka norma hukum tidak diperlukan. Hukum tidak dapat serta merta dijadikan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan perilaku dalam tatanan masyarakat, terlebih ketika masalah tersebut bermuara pada moralitas yang pemaknaannya hanya berada pada ruang privat masing-masing individu.

Kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan masalah yang lebih luas dan kompleks daripada sekadar isu moralitas. Karena itu, campur tangan dan dukungan negara melalui Pemerintah bagi korban menjadi krusial. Dengan demikian, penggunaan norma hukum oleh Pemerintah dalam merespon tingginya angka kekerasan seksual di Perguruan Tinggi melalui Permendikbud-Ristek PPKS  dinilai sudah tepat.

Permendikbud-Ristek PPKS Mengafirmasi Pengalaman dan Kebutuhan Korban Kekerasan Seksual

Pengalaman dan kebutuhan korban seringkali tidak menjadi titik tumpu penanganan oleh Perguruan Tinggi. Permendikbud-Ristek PPKS terbit sebagai bukti komitmen negara untuk hadir dan membuka mata atas kondisi korban secara utuh, serta merangkul berbagai pihak untuk secara bersama-sama menjamin akses keadilan bagi korban. Kini, Perguruan Tinggi harus memperhatikan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai titik tumpu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Permendikbud-Ristek PPKS Menjadi Awalan Mengembalikan Fokus Pada Upaya Pelindungan Korban

Dialektika pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat nasional harus kembali pada fokus utamanya, yaitu untuk memberikan pelindungan pada korban dan menciptakan ruang aman bagi masyarakat dari kekerasan seksual. Kehadiran Permendikbud-Ristek PPKS menjadi momentum yang tepat untuk kita berefleksi dan kembali menyelaraskan tujuan dengan mengesampingkan perbedaan, serta bergerak cepat untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Aliansi Kampus Aman mendukung:

  • Kemendikbud-Ristek untuk melanjutkan upaya nyata kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual;
  • Pemangku Kebijakan di Perguruan Tinggi segera melakukan percepatan penerapan Permendikbud-Ristek PPKS dengan melibatkan elemen sivitas akademika;
  • Sivitas Akademika bergerak bersama memperjuangkan dan mengawal penerapan Permendikbud-Ristek PPKS di Perguruan Tinggi masing-masing; dan
  • Masyarakat untuk melihat tujuan utama Permendikbud-Ristek PPKS, yaitu menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tepat sasaran guna membuka akses keadilan seluas-luasnya bagi korban kekerasan seksual.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, saatnya kita berdiri bersama korban dan penyintas kekerasan seksual. Sudah saatnya kita secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dimulai dari Perguruan Tinggi.

 

Narahubung:

  1. HopeHelps (hq@hopehelps.net)
  2. Naomi Rehulina Barus (Researcher) – Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (office@ijrs.or.id
  3. Maria Isabel Tarigan (Research Associate) – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) (office@mappifhui.org)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed