by

Dorong Penegakan HAM, Komnas HAM Bersinergi dengan Media Massa

Kabar Damai I Rabu, 20 Oktober 2021

Jakarta (Komnas HAM) I kabardamai.id I Kesadaran publik atas pentingnya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM menjadi hal penting yang perlu disebarluaskan melalui media massa berbasis komunikasi dan teknologi informasi.

Menyadari urgensi media sebagai mitra strategis, Komnas HAM RI melakukan media visit di Kantor Redaksi Tirto.id, Senin (18/10/2021).

Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin diterima langsung oleh Pjs. Pemimpin Redaksi Tirto.id Ivan Aulia Ahsan. Keduanya terlibat dalam diskusi menarik terkait dinamika HAM di Indonesia.

“Selama 20 tahun kita berdiskusi tentang HAM di Indonesia, namun dinamikanya masih mengkhawatirkan,” ungkap Amiruddin.

Refleksi dinamika HAM tersebut berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM RI periode Januari-September 2021. Terdapat sebanyak 3.758 berkas yang dikonversi menjadi 2.331 kasus. Pihak yang paling banyak diadukan ialah Polri, korporasi, dan pemda. “Polisi menjadi pihak yang paling banyak diadukan, namun polisi juga menjadi pihak yang paling responsif dengan Komnas HAM,” ujar Amir.

Beberapa isu pelanggaran HAM juga menjadi perhatian Komnas HAM, di antaranya terkait konflik agraria, pelanggaran HAM yang berat, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, akses atas keadilan, kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat, serta kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan.

Peran aktif Komnas HAM RI sebagai tonggak hak asasi manusia juga masih terus menghadapi banyak tantangan. Amir menjelaskan, terdapat 12 berkas peristiwa pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Pasalnya, berkas penyelidikan kasus tersebut berstatus masih menggantung  prosesnya antara Komnas HAM dan Kejaksaan.

Baca Juga: Pelangaran HAM: Pengertian, Jenis dan Pelaku

Salah satu permasalahan dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut disinyalir karena Undang-Undang tentang Pengadilan HAM belum mengakomodasi dengan baik. UU tersebut tidak menekankan bahwa Jaksa Agung wajib melakukan penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat.

“Perlu adanya aturan atau cara baru untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat,” ucap Amir.

Dengan berbagai dinamika tersebut, Amir menyampaikan pentingnya peran media dalam diseminasi informasi terkait persoalan hak asasi manusia.

“Semakin perlu membangun awareness (kesadaran) bahwa HAM tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Media visit ini merupakan upaya Komnas HAM dalam membangun sinergi dengan mitra media untuk mendorong adanya pemberitaan yang konsisten dan komprehensif terkait hak asasi manusia.

Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada publik mengenai hak asasi manusia serta mendorong berbagai pihak untuk berperan sesuai kewenangannya dalam mewujukan pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, salah satunya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

 

Dosen Tamu Universitas Brawijaya

Sementara itu, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi persoalan krusial. Berdasarkan data aduan pelanggaran HAM yang telah diterima Komnas HAM selama lima tahun terakhir, klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman.

Hal ini disampaikan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mochammad Choirul Anam kepada ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya secara daring melalui zoom meeting, pada Senin (18/10/2021).

Pada kesempatan ini, Anam — sapaan akrab Mochammad Choirul Anam — merasa terhormat diberikan kesempatan menjadi dosen tamu selama enam hari ke depan. “Senang sekali bisa sharing pengalaman terkait dinamika HAM di Indonesia, ini tanggung jawab yang harus dijalankan demi mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM,” ucapnya.

Terlihat antusiasme dari para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pertanyaan kepada Anam. Adisa Tara misalnya yang bertanya terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dalam perspektif HAM.

Anam menjawab pertanyaan tersebut dengan bijak. Menurutnya soal LGBT berkaitan dengan dua hal yaitu agama dan kebudayaan. “Urusan orientasi seksual bukan di ruang publik, kalau ada kelompok agama atau budaya yang berpendapat mereka akan masuk neraka ya silakan saja berkata demikian, asalkan tidak melakukan tindakan diskriminatif dan kekerasan. Itu tidak boleh,” tegas Anam.

Lebih lanjut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dihimbau untuk membaca prinsip-prinsip Yogyakarta hasil rumusan berbagai ahli dan bidang dari beberapa negara terkait perspektif LGBT dalam koridor HAM. Anam pun mengingatkan jika setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk kelompok minoritas LGBT, sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif.

Pertanyaan terkait hukuman mati terhadap koruptor pun menjadi pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa kepada Anam. Anam menyepakati jika korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan banyak pihak, masyarakat, dan negara, namun soal penghukuman koruptor dengan hukuman mati secara tegas ditolaknya. “Hukuman mati tidak menimbulkan efek jera dan koruptor tidak takut dengan hukuman mati,” imbuh Anam.

Menurutnya untuk memerangi korupsi bukan dengan cara memberikan hukuman mati, namun dilawan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu Anam juga berpendapat jika budaya malu untuk melakukan korupsi di Indonesia masih sangat minim, sehingga bagaikan peribahasa “mati satu, tumbuh seribu”. [komnasham.go.id]

 

Penulis: Andri Ratih

Editor: Hari Reswanto

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed