by

Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Ajak APS Review Akselerasi Pengembangan Sektor Perikanan Papua

Kabar Damai | Kamis, 12 Mei 2022

Jayapura | kabardamai.id | Review akselerasi pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur perikanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengajak Analisis Papua Strategis (APS) berdiskusi di Jayapura, Kamis (12/02/2022).

Kadis Kelautan dan Perikanan Papua, Ir. Iman Djuniawal, M.Si  mengatakan bahwa permasalahan kewenangan pengelolaan terbentur dengan wilayah adat. “Kita melihat bahwa Pelabuhan diserahkan tetapi kepemilikan tidak sehingga kita terbentur antara kepemilikan dan pengelolaan,” paparnya dalam diskusi tersebut.

Iman Djuniawal menambahkan perlunya ada regulasi untuk kepastian pembangunan industri di Papua, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Apalagi jika melihat konsumsi ikan di Papua melebihi rata-rata nasional yakni 63 perkapita setiap tahun, sedangkan nasional hanya 54 sehingga sangat penting untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Ketua APS, Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan pentingnya penguatan masyarakat sipil di Papua dan perlu ada strategi untuk pengelolaan perikanan di Papua, ini merupakan salah satu yang menjadi konsentrasi APS juga. “APS menjadi wujud kepedulian akan permasalahan pembangunan di Papua,” terang Laus.

Baca Juga : Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Tanah Papua

Hal yang perlu dirubah adalah transformasi nilai sosial dan mindset masyarakat bukan hanya produknya saja. “Seharusnya sektor perikanan bisa mensejahterakan masyarakat. Saat ini kita hanya bisa memenuhi 20 persen dari permintaan pasar sehingga perlu dibuka investasi untuk penangakapan ikan sesuai standard di daerah-daerah,” tegasnya.

Melihat persoalan yang ada regulasi lokal yang mendukung komunitas dan industri lokal serta penetapan basis produksi dengan mempertemukan semua stakeholder. Laus menyampaikan pentungnya strategi untuk percepatan peningkatan potensi kelautan atau grand desain hingga 20 tahun ke depan.

Fokus wilayah produksi, perhatikan aspek pemberdayaan dan pengembangan, melibatkan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan, kerja sama antar dinas pemerintahan untuk saling mendukung pengembangan industri perikanan, adakan konferensi untuk strategi pengembangan industri perikanan 20 tahun ke depan serta libatkan semua stakeholder untuk terlibat mengupayakan strategi tersebut.

Ir. Iman Djuniawal, M.Si , Dinas Kelautan dan Perikanan setuju tawaran pendapat tersebut, menurutnya memang harus ada kerja sama antar instansi untuk pengembangan industri perikanan. “Perlu kolaborasi antar instansi untuk mewujudkan strategi perkembangan industri perikanan ini. Kita juga membutuhkan koordinasi yang kuat provinsi dengan kabupaten dalam hal pengelolaan air tawar dan air laut,” katanya.

Laus Deo Calvin menyampaikan bahwa perlu untuk memisahkan antara bedah dan diagnosis. Pertama regulasi kebijakan dengan Otsus, kedua aspek bisnis (mulai tangkap sampai ke pasar) perlu kajian, ketiga masalah management dengan pendekatan antropologis dan sosiologis (berbasis komunitas). Tak hanya itu, menurut Laus Deo penting juga mengadakan review akselerasi atau konferensi nelayan. Dinas perikanan memimpin gerakan makan ikan dan industri perikanan dan dinas perikanan juga menjadi agen of change pembangunan sektor perikanan serta melibatkan Orang Asli Papua (OAP). Pendataan investor perikanan dilibatkan dlm CSR pengembangan SDM.

Ir. Iman Djuniawal, M.Si menyapaikan bahwa persoalan yang hadir hari ini harus diselesaikan bersama untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih maju terutama dalam sektor perikanan. “Kita Harus memikirkan bersama, bekerjasama dan tidak menyianyiakan potensi yang ada. Mulai melakukan perubahan dan mempersiapkan generasi kedepan dalam ketahanan pangan dan industri perikanan,” tuturnya.

Sementara Laus Deo menegaskan bahwa APS turut hadir dalam mewujudkan hal tersebut dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk pembangunan di Papua. “APS memediasi melalui jejaring untuk menjadi mitra atau Golden Bridge. Pendekatan informal untuk kebijakan strategis dapat segera dieksekusi, memback up data analisis, sosial media dan semua yang dibutuhkan,” tutupnya.

Penulis: Isa Oktaviani

 

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed