by

Demi Perdamaian Seorang Biarawati Berlutut di Depan Polisi Myanmar

Kabar Damai | Minggu, 14 Maret 2021

 

Myanmar | kabardamai.id | Suster Ann Nu Thawng menangis dan berlutut, memohon kepada polisi untuk melepaskan dan berhenti menangkap para pengunjuk rasa (28/2).

Foto aksi Suster Ann tersebut dibagikan oleh Uskup Agung Katolik Roma di Yangon, Myanmar, Kardinal Charles Maung Bo melalui akun twitternya.

“Hari ini (Minggu), kerusuhan parah melanda seluruh negeri. Polisi menangkap, memukuli, dan bahkan menembaki rakyat. Dengan berurai air mata, suster Ann Nu Thawng memohon dan menghentikan polisi untuk berhenti menangkap para pengunjuk rasa. Berkat sang suster, sekitar 100 pengunjuk rasa dapat lepas dari penangkapan oleh polisi,” tweet Kardinal Bo.

Polisi Myanmar telah menembaki pengunjuk rasa yang terus berdemonstrasi selama berhari-hari untuk menentang kudeta militer di negaranya.

Aksi demonstrasi menolak kudeta militer pada Minggu tersebut dilaporkan berubah menjadi kerusuhan. Reuters memberitakan bahwa Junta militer mengatakan, seorang polisi tewas dalam kerusuhan.

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) melaporkan, sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi tersebut, dan mengeluarkan pernyataan kecaman atas kekerasan yang terjadi di negara tersebut.

“Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap protes di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa. Rakyat Myanmar memiliki hak untuk berkumpul secara damai dan menuntut pemulihan demokrasi. Hak-hak fundamental ini harus dihormati oleh militer dan polisi, tidak dihadapi dengan kekerasan dan penindasan berdarah,” terang Bo.

Baca juga: Mengenang Kyal Sin, Perempuan Muda Pemberani di Junta Militer Myanmar

Dilansir dari Reuters dan Euroweeklynews.com, Kardinal Bo menggambarkan negaranya sebagai “medan perang (battlefield).” Di Yangon, guru Tin New Yee meninggal setelah polisi membubarkan protes guru dengan granat setrum, membuat kerumunan melarikan diri.

Polisi juga melemparkan granat setrum di luar sekolah kedokteran Yangon. Aliansi medis Whitecoat mengatakan lebih dari 50 staf medis telah ditangkap.

Sebelumnya pada 4 Februari lalu, Kardinal Bo mengunggah pernyataan resmi yang menolak kudeta militer melalui akun Twitter-nya. Kardinal Bo mengatakan bahwa bahwa rakyat Myanmar lelah dengan janji-janji palsu.

“Perdamaian itu bisa dicapai. Perdamaian adalah satu-satunya jalan dan demokrasi adalah satu-satunya cahaya yang menuntun kepada jalan perdamaian,” tweet Kardinal Bo.

Myanmar berada dalam kerusuhan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin terpilih Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya pada 1 Februari lalu, menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan partainya secara telak.

 

Parlemen  Meminta PBB Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian

Di tengah polemik politik di Myanmar, kini Majelis Persatuan Myanmar telah mendirikan pemerintahan sementara dengan tujuan melawan kudeta militer Myanmar.

KBS World Radio mengabarkan, Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH) yang mewakili Parlemen Myanmar ini juga telah mengirim utusan khususnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengumumkan kondisi negerinya ke seluruh dunia.

Saat diwawancarai oleh KBS, utusan khusus Myanmar yang dikirim pada 22 Februari

lalu ini mengungkapkan kekecewaannya akan pernyataan Dewan Keamanan PBB, yang dinilai tidak memuat tindakan nyata.

Ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk meloloskan resolusi melarang negara-negara di dunia agar tidak menjual senjata kepada militer Myanmar. Selain itu, ia juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk mencegah militer Myanmar melakukan pembantaian pada warga sipil.

Utusan khusus pemerintahan sementara Myanmar bernama Sasa ini juga secara khusus meminta bantuan pemerintah Korea Selatan untuk membuat “zona selamat” (safe-zone), gunamembantu rakyat Myanmar melarikan diri dari ancaman pembantaian, siksaan, dan penangkapan pihak militer.

 

Junta Myanmar Coret Nama Ekstremis Rakhine dari Daftar Teroris

Sementara itu, Junta militer Myanmar menghapus pemberontak Arakan Army (AA) dari daftar kelompok teroris negara tersebut, karena faksi tersebut telah menghentikan serangan serta sebagai upaya membangun perdamaian di Myanmar.

Viva mewartakan, langkah itu dilakukan pada saat militer Myanmar tengah membarikade menahan demonstrasi harian terhadap kudeta 1 Februari di mana pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi digulingkan.

Arakan Army berjuang untuk otonomi yang lebih besar di negara bagian Rakhine barat dan selama dua tahun terakhir telah menjadi salah satu kekuatan paling tangguh dalam menantang pasukan yang telah berperang dalam berbagai perang etnis selama sekitar tujuh dekade.

AA telah ditempatkan dalam daftar kelompok teroris tahun lalu di bawah pemerintahan Suu Kyi.

“Penunjukan kelompok ini sebagai kelompok teroris dihentikan mulai 11 Maret 2021,” kata Mirror Daily yang dikelola negara, mengutip visi junta untuk membangun “perdamaian abadi nasional”. [ ]

 

Penulis: Hana Hanifah

Editor: A. Nurcholish

Sumber: Kompas.com | Euroweeklynews.com | kbs.co.kr | viva.co.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed