by

Cegah Terorisme, BNPT Bersinergi dengan Tokoh Masyarakat Merauke

Kabar Damai I Sabtu, 26 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Dalam rangka memperkuat pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Merauke.

Sinergi ini penting agar upaya pencegahan itu lebih efektif dan maksimal, demikian disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat kegiatan silaturahmi kebangsaan BNPT bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kabupaten Merauke di Merauke, Papua, Kamis, 24 Juni 2021.

“Hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke,” ujarnya dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara (25/6).

Lebih lanjut Boy Rafli mengatakan selama ini, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri merupakan dari sisi penegakan hukum. Di sisi lain, juga dibutuhkan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga: Pentingnya Dialog Soal Papua, Gereja Surati Pemerintah Berkali-kali

Karena itu upaya soft approach atau pencegahan yang harus dilakukan adalah melakukan penguatan kepada seluruh masyarakat,sehingga tidak ada satu pun kekerasan yang terjadi dan berdampak menimbulkan korban jiwa, termasuk di tanah Papua.

Boy melanjutkan, sebagai rasa bentuk tanggung jawab, negara harus menemukan cara yang efektif agar kekerasan itu tidak berdampak pada kesengsaraan masyarakat. Sedangkan proses yang terkait dengan penegakan hukum dari pihak masyarakat yang bersenjata tetap dilaksanakan oleh Polri dan TNI.

Intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana negara menjadi kuat dalam meniadakan perilaku kekerasan apalagi terorisme.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan. Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua walaupun perlu banyak evaluasi yang dilakukan.

“Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia,” tutur mantan Kapolda Papua itu.

Moderasi dalam Beragama

Boy juga mengungkapkan, BNPT terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).

Terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Boy mengatakan pendekatan dan dialog tetap menjadi sesuatu yang dikedepankan. Tetapi diakui untuk menjawab persoalan itu sangat tidak mudah. Perlu usaha, perlu koneksi secara langsung agar mereka yang sudah teridentifikasi.

“Kami sedang mencari jalur komunikasi ke pihak mereka. Kita harus membangun komitmen agar kekerasan yang berdampak lahirnya korban jiwa harus kita hentikan tanpa syarat. Karena kita semua adalah makhluk Tuhan yang ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia di dunia,” tuturnya.

Boy juga mengungkapkan bahwa proses penyebarluasan paham radikal intoleran ini terus berlangsung sampai hari ini. Mulai dari mengembangkan paham intoleran, membentuk entitas yang sifatnya eksklusif dan bergabung dalam kelompok-kelompok dan kemudian kelompok-kelompok itu telah menjadi kelompok teroris yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri, yaitu Jamaah al Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ISIS.

Ia mengungkapkan bahwa JAD adalah organisasi terlarang, namun mereka berhasil merekrut secara diam-diam, mencari teman di Indonesia. Mereka melakukan ini untuk memperluas jejaring mereka, termasuk di Merauke beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu kita memilih Merauke karena salah satunya kita perlu bertemu dengan tokoh masyarakat di Merauke karena perlu ada yang kita sikapi ke depan, karena intoleran radikalisme yang dikembangkan oleh pengusung ideologi terorisme tidak berhenti hari ini,” katanya.

Apalagi di tengah maraknya penggunaan teknologi informasi media sosial, hal itu menjadi bagian yang mempermudah komunikasi mereka baik antarnegara maupun antarpulau.

“Ada tiga langkah yang harus dikerjakan BNPT bersama masyarakat luas, dengan seluruh komponen. Pertama kesiapsiagaan nasional, kedua kontra radikalisasi, dan ketiga deradikalisasi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPT juga memaparkan berbagai strategi dan langkah-langkah dalam menjalankan tiga langkah tersebut. Selain itu juga dipaparkan berbagai fenomena terorisme baik internasional maupun nasional.

Hadir pada kegiatan itu, mantan bupati dan tokoh masyarakat Merauke Jhon Gebze, Bupati Merauke yang diwakili Asisten 3 Yacobus Duwiri, SE, MSi, dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Merauke. Dari BNPT hadir Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis (Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Brigjen Pol. Herwan Chaidir (Plt. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan), Brigjen Pol. R. Akhmad Nurwakhid, SE, MM, (Direktur Pencegahan), Brigjen Pol. Edi Hartono (Direktur Penindakan), Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko (Kasubdit Kontra Propaganda), dan Kombes Pol. Hando Wibowo (Kabag. Hukum dan Humas).

Peran Penting Masyarakat Cegah Terorisme

Sebelumnya, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan masyarakat harus peka terhadap lingkungan sekitar masing-masing guna mencegah terorisme.

Hal ini mengingat, kata Stanislaus Riyanta di Jakarta, Jumat (2/4/2021), masyarakatlah yang paling mengetahui kondisi di lingkungan.

“Pencegahan yang utama jika dilakukan oleh masyarakat. Tidak mungkin hanya menyerahkan kepada aparat keamanan, karena sasarannya adalah masyarakat dan terjadi di lingkungan masyarakat,” kata dia, dikutip dari akurat.co.

Namun, kata Stanislaus, pencegahan bukan berarti terlibat dalam aksi penindakan. Menurut dia, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini dan ketahanan ideologi.

“Ketika ada paparan atau doktrinasi paham radikal, masyarakat tidak terpengaruh. Perlu pula berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Langkah yang bisa dilakukan saat ini, kata dia, yakni pemerintah bersama-sama dengan tokoh agama secara kompak menyatakan bahwa paham radikal yang membenarkan terorisme adalah salah. Ia menekankan pula bahwa radikalisme bukan ajaran agama, malah melanggar hukum.

Setelah sepakat radikalisme dan terorisme adalah musuh bersama, lanjut dia, masyarakat dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini paham radikalisme dan terorisme.

“Dengan demikian, menjadi peka jika ada anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang mempunyai ideologi tersebut,” katanya.

Menurut dia, konflik sosial bisa dihindari jika memang pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sudah sepakat bahwa ajaran radikalisme dan terorisme bertentangan dengan agama.

“Jika ini terus digaungkan, masyarakat akan paham dan sadar serta tidak akan mengikuti dan mendukung kelompok tersebut,” ucapnya.

Stanislaus mengistilahkan masyarakat perlu membangun radar sosial. Hal itu untuk memastikan keluarga dan lingkungannya tidak terpapar paham radikal yang mengarah pada terorisme.

Densus 88 Polri menangkap cukup banyak terduga teroris di beberapa daerah, terduga teroris diketahui tinggal di kawasan permukiman. Masyarakat sering tidak mengetahui ternyata tetangganya diduga terkait dengan aksi terorisme. [antara/akurat.co]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed