by

Cegah Paham Terorisme: Dari Klinik Pancasila Hingga Cara Humanis

Kabar Damai | Rabu, 28 Juli 2021

Jakarta | kabardamai.id | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki berbagai cara untuk melakukan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme (napiter). Salah satu caranya adalah dengan Klinik Pancasila.

Melansir laman BPIP, Klinik Pancasila adalah program upaya deradikalisasi terhadap napiter dengan mengedepankan pembinaan wawasan kebangsaan pada nilai-nilai Pancasila. Di klinik ini, napiter akan diberikan pemahaman dan pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila.

Napiter yang akhirnya menerima, mengerti, dan mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan ditunjuk untuk menjadi “Dokter Pancasila” di klinik ini. Dokter Pancasila itu akan mengajarkan dan memberi pengertian terkait ke narapidana lainnya.

“Hal ini yang disebut dengan deradikalisasi proxy,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dikutip dari laman resmi BNPT, Jumat, 23 Juli 2021.

Baca Juga: Mengungkap Keberadaan Kelompok Radikal Terorisme di Indonesia

Para dokter Pancasila itu secara tidak langsung diuji kemampuan dan keseriusannya dalam menerima, mengerti, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketika menjadi Dokter Pancasila, secara otomatis dapat dilihat seberapa jauh bagaimana mereka memahami Pancasila itu sendiri.

Pada pelaksanaannya, para warga binaan diajak melakukan simulasi seperti dokter dan pasien yang sedang berdialog. Mereka akan bergiliran bertukar peran menjadi dokter dan pasien dengan durasi sekitar 15 menit. Tiap dokter dibagi menjadi lima orang yang mewakili lima sila dalam Pancasila.

Direktur Pembinaan Narapidana Latihan Kerja Produksi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Thurman S.M Hutapea, berpendapat bahwa Klinik Pancasila harus ditegakkan di tengah pudarnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan, menurutnya, Klinik Pancasila sejalan dengan program pembinaan kepribadian warga binaan.

“Klinik Pancasila merupakan bagian dari program pengembangan kepribadian warga binaan yang bertujuan untuk menjadi wadah konsultasi tentang kewarganegaraan, yang mengerti Pancasila,” kata Thurman, seperti yang dikutip oleh bnpt.go.id.

Sejauh ini, kata Thurman, ada 16 Klinik Pancasila. Ia berharap ke depan BNPT akan memperbanyak klinik ini minimal setiap wilayah ada satu Klinik Pancasila.

Sementara itu salah seorang napiter yang menjadi Dokter Pancasila, mengaku bangga dan bahagia dapat terpilih. Ia mengaku, duhulu sempat menolak dan membenci Pancasila. Namun setelah diajari dan diberi pemahaman terkait Pancasila, kini ia justru mencintai ideologi nasional milik Bangsa dan Negara Indonesia tersebut.

“Saya sudah mengerti pentingnya kita menjaga Pancasila. Pancasila harus kita terima, jangan ditolak. Saya ingin ngajarin Pancasila ke teman-teman saya sesama narapidana. Saya bangga menjadi Dokter Pancasila,” jelasnya.

Densus 88 Pilih Cara Humanis

Sebelumnya, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Polri Komisaris Besar M. D. Shodiq mengatakan belum ditemukan metode yang tepat dalam proses deradikalisasi pelaku terorisme.

“Penelitian tentang radikalisme menuju pemahaman modern belum ada teori-teori yang tepat mengimplementasikan bagaimana radikal menuju pemahaman modern,” kata Shodiq dalam diskusi Kajian Terorisme SKSG UI, Sabtu, 12 Juni 2021 lalu.

Shodiq, dilansir Tempo.co,  mengatakan, selama 21 tahun menghadapi pelaku terorisme, berbagai metode dilakukan dalam deradikalisasi. Misalnya, pada 2008-2009, pihaknya mendatangkan tokoh-tokoh jihadis di Jazirah Arab, seperti tokoh Al Qaeda yang sudah kembali pada pemahaman modern.

Selain itu, berbagai metode juga dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, kata Shodiq, tidak menghasilkan hal yang signifikan. “Artinya hanya trial and error. Mereka hanya mencoba-coba mana konsep yang bagus menurunkan tingkat radikalisme,” ujarnya.

Menurut Shodiq, deradikalisasi masih perlu kajian mendalam. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan, deradikalisasi dilakukan terhadap orang yang sudah berstatus tersangka. Sementara pemahaman dari kalangan luar menyampaikan deradikalisasi adalah proses secara komprehensif.

“Artinya belum dilakukan penegakan hukum. Mereka yang terpapar harus pendekatan deradikalisasi. Ini debatable,” katanya.

Metode yang sejauh ini terus dilakukan Densus 88 adalah dengan pendekatan humanis terhadap mereka yang terpapar radikalisme, dengan harapan dapat membangun kepercayaan. Shodiq juga menggunakan pendekatan pemikiran, membangun komunitas agar terjadi satu pertemuan rutin untuk menjalin hubungan emosional.

Dengan begitu, kata Shodiq, perlahan akan menarik mereka yang terpapar dan terbuka pemikiran dan ruang bahwa dunia tidak seperti yang mereka pahami selama ini.

Shodiq menilai harus ada wadah dalam rumah tahanan, lapas, maupun luar lapas, lalu menghadirkan agen perubahan yang merupakan eks napi terorisme untuk memberikan diskusi kepada napiter (narapidana).

Salah satu wadah yang sudah terbentuk adalah Yayasan Debintal, yang menghimpun para eks napiter dan memberikan pendampingan agar mereka dapat berbaur di tengah masyarakat. “Harapan kita jadi rule model yayasan yang mengimplementasikan kegiatan moderat,” ucapnya ihwal upaya deradikalisasi bagi pelaku terorisme.

Pentingnya Libatkan Organisasi Masyarakat Sipil

Sebagaimana kita ketahui, penanggulangan terorisme biasanya mengandalkan negara sebagai tokoh sentral yang biasanya menggunakan pendekatan kekerasan. Banyak pemerintah di dunia menggunakan kekuatan militer dan instrumen hukum mereka untuk mengatasi terorisme.

Hal ini terlihat dalam penggunaan pesawat bersenjata oleh Amerika Serikat dalam pemberantasan teroris atau penanganan khusus untuk narapidana kasus terorisme di fasilitas penjara seperti Abu Ghraib dan Teluk Guantanamo.

Pendekatan dengan cara kekerasan seperti ini banyak menuai kritik karena dinilai tidak berhasil menanggulangi terorisme secara utuh.

Cara-cara ‘keras’ tersebut menurut I Gusti Bagus Dharma Agastia, Assistant Professor, International Relations, President University, justru kontraproduktif karena cenderung mendorong korbannya mengadopsi paham ekstrim.

“Maka muncullah inisiatif program deradikalisasi yang muncul sebagai alternatif pendekatan ‘keras’. Program deradikalisasi menawarkan cara mengembalikan seseorang yang terpapar paham ekstrimis kembali menjadi normal,” tulis Gusti di laman theconversation.com.

Menurut Gusti, yang menjadi pelaku kunci di balik keberhasilan banyak program deradikalisasi adalah organisasi masyarakat sipil atau organisasi masyarakat non-profit. Mereka biasanya bekerja bersama pemerintah dan organisasi internasional lainnya dan berfungsi sebagai penengah antara pembuat kebijakan dan jaringan akar rumput.

“Studi yang saya lakukan menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam menanggulangi terorisme karena program mereka dapat melengkapi program deradikalisasi milik pemerintah,” terangnya.

Dua Keunggulan

Dalam penelitiannya, atas dua organisasi masyarakat sipil, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan AMAN Indonesia sejak 2017 hingga awal 2019, menunjukkan setidaknya dua keunggulan organisasi masyarakat sipil yang menjadi kunci mengapa program deradikalisasi mereka lebih berhasil dibanding yang dimiliki pemerintah.

Pertama, Organisasi masyarakat sipil cenderung lebih dekat dengan akar rumput Ini membuat organisasi tersebut memiliki kehadiran sosial yang tidak ‘semenakutkan’ aparat negara sehingga dapat membangun jaringan sosial yang organik dan lebih efektif untuk mencegah mantan narapidana mengulangi kejahatannya lagi.

Kedua, Program deradikalisasi dari masyarakat cenderung lebih ‘lunak’ Program-program mereka biasanya menekankan pada pembentukan kemampuan-kemampuan sosial, seperti vokasi dan pelatihan kerja, yang dibutuhkan oleh mantan narapidana teroris. Program-program ini tidak memaksa narapidana ini mengubah ideologinya, melainkan berusaha memicu perubahan ini secara pribadi.

“Jika dibandingkan dengan program deradikalisasi resmi pemerintah, maka program pemerintah hanya fokus menjauhkan mantan narapidana terorisme dari kemungkinan melakukan kekerasan kembali,” tandas I Gusti.

Konten program deradikalisasi pemerintah yang terlalu menekankan penanaman ideologis serta kapasitas pelaksana yang belum memadai, menurut Gusti masih menjadi hambatan program deradikalisasi pemerintah untuk berhasil.

“Kondisi tersebut yang menyebabkan pendekatan organisasi masyarakat sipil cenderung lebih efektif,” jelas Gusti. [ ]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed