by

Buku Terbaik Tentang Kebebasan Beragama

Oleh Budhy Munawar Rahman

 

Judul : Menelisik Kebebasan Beragama:  Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya

Penulis : Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener

Penerbit : Bandung: Mizan, 2021)

 

Dari masa ke masa, kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan. Salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu adalah adanya pengertian dan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM). Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development).

Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan.

Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Buku berjudul “Menelisik Kebebasan Beragama Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya”, yang ditulis oleh Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener ini memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), sekaligus mengangkat tema-tema yang kontroversial. Bukan hanya tema-tema konkret yang muncul dari pelaksanaan KBB, melainkan juga yang sifatnya lebih teoretis, seperti terkait isu universalisme dan partikularisme.

Dijelaskan dalam buku ini, bahwa isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam

Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.” Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional secara jelas disebutkan dalam pasal 18: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.“ Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18.

Delapan Komponen Kebebasan

Prinsip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu: kebebasan internal, kebebasan eksternal, non-coercion, non-discrimination, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan bersifat non-derogability. Pada prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan ungkapan lain, yang dilindugi dan dihormati adalah hak dan kebebasan manusia untuk memilih atau tidak memilih beragama dan berkeyakinan.

Dengan demikian, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan memberi kesan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah mapan, terjamin baik dalam berbagai konvensi HAM internasional maupun konstitusi banyak negara. Beberapa pemerintah memperlihatkan komitmen kuat pada pemajuan hak ini secara internasional. Anggota-anggota parlemen dari berbagai negara membangun jaringan kerja untuk saling mendukung dalam membela KBB di negara mereka masing-masing, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, baik yang berlatar belakang agama maupun sekular, membangun kerja sama bagi implementasi KBB di seluruh dunia. Lebih jauh, walau para sejarawan berdebat

sengit mengenai apa persisnya sumbangan KBB  pada pembentukan HAM pada masa awal zaman modern, tak seorang pun meragukan perannya yang sangat penting.

Para peneliti meyakini perannya pada masa lampau maupun sekarang sebagai pembuka pintu bagi hak-hak asasi lainnya, terutama hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak berserikat. Ringkasnya, KBB menikmati reputasinya sebagai HAM yang “klasik”.

Dalam catatan Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener, banyak negara yang bersikap ambivalen saat menyadari konsekuensi-konsekuensi praktis pengakuan formal mereka terhadap kebebasan beragama. Sementara sebagian negara hanya memberi perlindungan hak ini pada penganut agama “riil” (apa pun maknanya), yang lainnya membatasi praktik-praktik keagamaan yang diperbolehkan hanya dalam kerangka“kenormalan” (normalcy) yang ditentukan oleh negara itu.

Dalam kedua kasus itu, negara mendaku punya hak baik untuk mengizinkan atau melarang manifestasi agama tertentu. Politik identitas nasionalis sering membatasi KBB hanya bagi komunitas keagamaan yang sesuai dengan narasi nasional mereka, dan kerap dengan mengorbankan “sekte-sekte asing” atau gerakan keagamaan baru. Banyak pemerintah yang menampilkan diri sebagai penjaga kebenaran agama, mencemari dorongan kebebasan KBB dengan mencampuradukkan kosakata HAM dan gagasan toleransi keagamaan terbatas yang tidak jelas. Para politikus progresif, sementara itu, memakai retorika sekularisme, suatu konsep yang memiliki makna berbeda-beda, untuk mendorong balik manifestasi keagamaan ke dalam ranah privat. Lebih jauh lagi, beberapa negara mencoba, lewat jalur PBB, untuk mengubah KBB menjadi tembok perlindungan anti-liberal guna menahan kemajuan HAM di ranah kebebasan intelektual atau emansipasi gender. KBB juga terus memicu kontroversi politik, legal, teologis maupun filosofis yang kadang sangat panas.

Obskurantisme Keagamaan

Bagi mereka yang menentangnya dari berbagai kelompok politik, ideologis, maupun keagamaan, bagian dari HAM ini punya ciri-ciri yang mengganggu. Alasan yang melandasi perasaan dan sikap ambivalen itu sangat beragam. Sementara kalangan keagamaan tradisionalis mungkin takut bahwa jaminan kebebasan individual akan menghancurkan ikatan dan loyalitas keagamaan umat, kalangan liberal yang sekular bisa jadi berpikir KBB dapat berfungsi seperti “kuda Troya” yang diam-diam memasukkan kembali obskurantisme keagamaan ke dalam ranah publik. Sebagian menuduh hak kebebasan beragama itu seperti

komoditas yang bergantung pada selera dan pilihan individual. Sebaliknya, kelompok lain melihat bahaya bahwa KBB dapat mengurangi kemajuan yang sudah dimenangkan oleh pencerahan modern. Singkatnya, mungkin benar bahwa KBB merupakan bagian dari HAM yang sudah klasik. Namun, mungkin juga benar bahwa KBB berpotensi menjadi isu yang provokatif.

Sebagaimana dikatakan Heiner Bielefeldt, “KBB bukanlah satu-satunya contoh HAM klasik yang jelas punya potensi provokatif. Kita dapat mengatakan hal yang sama pada hak kebebasan berpendapat atau hak kebebasan berkumpul secara damai, yang juga punya reputasi sebagai hak-hak yang sudah lama mapan, tetapi terus-menerus menimbulkan provokasi dan dianggap mengganggu. Sudah menjadi ciri umum HAM menantang setiap hegemoni yang ada dengan menuntut hak-hak kebebasan yang setara bagi semua orang. Tidak heran jika HAM, walau didukung secara formal oleh banyak pihak, tetap memicu reaksi-reaksi ambivalen. Akan tetapi, dalam kasus KBB, sumber provokasi lain tampil ke permukaan: agama. Di dalam kerangka HAM, KBB membuka ruang bagi artikulasi keyakinan keagamaan, nilai-nilai agama, kepentingan keagamaan, identitas keagamaan, dan dorongan

kebutuhan religius. Dengan kata lain, KBB menjadi pintu masuk bagi agama sebagai isu HAM. (h. 16)

Gagasan tentang HAM yang tidak dapat direnggut pada akhirnya didasarkan pada penghormatan terhadap martabat setiap orang. Mengingat akarnya dapat ditelusuri sampai pada teks-teks utama berbagai agama dan keyakinan, konsep martabat manusia dapat menjadi jembatan antara tradisi-tradisi keagamaan dan HAM modern. Salah satu contohnya adalah Deklarasi Dignitatis Humanae (1965) dari Konsili Vatikan II, di mana Gereja Katolik pada akhirnya menyetujui kebebasan beragama: “Deklarasi Konsili Vatikan tentang hak-hak kebebasan beragama ini memiliki landasan dalam martabat pribadi manusia, yang tuntutannya sudah diketahui rasio manusiawi melalui pengalaman berabad-abad.”

Deklarasi ini menggambarkan bahwa konsep martabat manusiawi dapat memfasilitasi penghargaan teologis yang luas terhadap HAM, yang dulu sempat ditolak Gereja Katolik. Begitu juga, organisasi Muslim dapat merujuk pada gagasan Alquran mengenai pribadi manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tradisi-tradisi lain dalam memahami martabat manusiawi juga dapat dipakai.

Lanjutan Buku Sebelumnya

Sementara HAM dapat menerima sokongan keagamaan dari berbagai perspektif berbeda, prinsip-prinsip emansipatoris dan egalitariannya, pada gilirannya, dapat mendorong pemahaman baru dokumen-dokumen keagamaan. Misalnya, HAM dapat menantang bahasa yang hierarkis tentang martabat manusiawi, yang sampai sekarang kerap memengaruhi dan mengaburkan pemahaman universalistik tentang HAM. Tujuannya adalah “kepemilikan” (bersama) yang luas dan inklusif atas HAM, yang memungkinkan apresiasi dari berbagai sudut pandang agama dan non-agama, tanpa mengompromikan cakupan normatif HAM itu sendiri, yang sudah dirumuskan dalam bahasa yang sengaja bersifat legal “sekular”.

Baca Juga: Kristen Bertanya Muslim Menjawab: Titik Temu Kakak Beradik

Buku ini melanjutkan penerbitan terjemahan buku serupa dua tahun lalu yang ditulis oleh Heiner Bielefeldt, berjudul Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Sebagian dari tema yang diangkat pun serupa. Perbedaan utamanya adalah Politik Kesetaraan berasal dari laporan-laporan tematik Heiner Bielefeldt sebagai Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan pada periode 2010- 2016. Sehingga tema-tema yang dipilih pun dimotivasi oleh hasil pengamatannya tentang isu apa terkait KBB yang sedang menonjol di beberapa negara.

Heiner Bielefeldt menempuh studi strata sarjana di tiga bidang berbeda: filsafat (Universitas Bonn, tamat 1981), teologi Katolik (Universitas Tubingen, 1982) dan sejarah (Universitas Tubingen, 1988). Sejak 2003 hingga 2009 dia ditunjuk sebagai Direktur The German Institute for Human Rights yang memantau situasi HAM di dalam negeri Jerman. Pada 2009 dia diangkat sebagai guru besar di bidang HAM dan kebijakan HAM, Universitas Erlangen, Jerman. Selama 2010-2016 dia ditunjuk sebagai Pelapor Khusus PBB di bidang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Sementara Michael Wiener sekarang bekerja di kantor Komisi Tinggi PBB di bidang HAM. Wilayah kerjanya adalah hukum HAM internasional, kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berekspresi, dan pelarangan terhadap segala bentuk kebencian berdasarkan kebangsaan, kesukuan, keagamaan yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan.  Karena latar belakang penulisnya, buku ini menjadi cukup istimewa. Kedua penulisnya mengelaborasi argumen-argumen akademik di sekitar pro-kontra KBB, sehingga dapat menjadi buku daras kuliah mengenai filsafat dan hukum KBB atau HAM secara umum. Namun juga, keduanya tidak pernah melepaskan pandangan mereka dari relevansi praktis terkait isu-isu yang diangkat, terkait kontroversi KBB di masyarakat dan penerapan, atau pelanggaran, KBB oleh negara-negara.

Buku ini terdiri dari 351 halaman, dan memuat sembilan bab. Dalam bab satu dijelaskan bahwa para pemangku hak adalah manusia, bukan agama atau keyakinan itu sendiri. Banyak kritik terhadap KBB salah arah karena mengingkari soal penting ini. Sama seperti hak-hak asasi lainnya, kebebasan beragama memberdayakan manusia. Akibatnya, hanya melalui lensa HAM, isu-isu keagamaan menjadi fokus HAM.

Bab dua menjelajahi aspek-aspek filosofis, politis, dan legal dari kebebasan manusia. Penekanan bahwa KBB merupakan hak asasi bagi kebebasan sekilas seperti sesuatu yang benar pada dirinya sendiri. Namun, di tengah latar belakang berbagai posisi yang secara keliru menonjolkan sifat anti-liberal pada KBB, prinsip kebebasan butuh perhatian dan klarifikasi yang sistematis. Dalam konteks ini, kita antara lain menekankan bahwa KBB, pada hakikatnya, juga mengandung kebebasan dari agama.

Bab tiga dipusatkan pada prinsip kesetaraan. Tidak ada pertentangan umum antara kesetaraan dan keragaman, karena dalam konteks HAM, kesetaraan itu sendiri hanya bermakna sebagai prinsip yang “ramah pada keragaman”.

Dalam Bab empat, penulis menjelajahi kemungkinan tegangan antara KBB dan aspek HAM lainnya. Ada dua contoh kasus penting, yakni kebebasan berpendapat di satu sisi, dan upaya pemajuan kesetaraan gender di sisi lain. Tanpa menafikan konflik yang kompleks dalam kedua ranah itu, Heiner mengajukan suatu pemahaman yang holistik di mana berbagai cakupan HAM saling melengkapi dan memperkuat satu dengan lainnya.

Bab lima berkaitan dengan berbagai konsep sekularisme yang berbeda dan dampaknya pada pembentukan hubungan antara negara dan agama. Dari sudut pandang KBB yang spesifik, Heiner mengajukan suatu pemahaman sekularisme negara yang tidak kaku dan bersifat inklusif. Gagasan dasarnya adalah bahwa negara sekular perlu menyediakan suatu ruang terbuka bagi merebaknya keragaman agama (dan non-agama) tanpa diskriminasi.

Dalam bab enam, buku ini memberikan ringkasan tipologis pelanggaran KBB sebagaimana terjadi di berbagai wilayah berbeda dan berada dalam konteks  politik, ideologis, atau agama yang berbeda-beda. Bab ini lebih bersifat empiris di banding bab-bab lainnya, yakni melihat pelanggaran di wilayah Timur Tengah.

Bab tujuh secara ringkas melihat keputusan-keputusan yuridis yang relevan yang diambil pada tataran internasional maupun regional mengenai KBB. Fokusnya pada Komite HAM PBB yang merupakan badan ahli yang bertugas mengawasi implementasi ICCPR, dan membandingkan yurisprudensi soal simbol-simbol agama di ranah publik, pendidikan agama, dan pembangkangan berdasarkan nurani (conscientious objection) terhadap wajib militer dengan kasus hukum dalam Peradilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) di Strasbourg, Prancis.

Sementara dua bab terakhir kembali pada diskusi konseptual tentang kekerasan yang dilakukan atas nama agama menjadi subjek bab delapan. Dan, pada bab sembilan sebagai bab penutup, menjelaskan kesaling-kaitan dinamis antara HAM dan tradisi keagamaan.

Buku ini merupakan hasil diskusi, riset, dan banyak perjumpaan dengan para pembela HAM, aktivis masyarakat sipil, korban pelanggaran HAM, anggota komunitas agama atau keyakinan, para politisi, wartawan, akademisi, dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian pada hak KBB, baik pada tataran internasional maupun domestik.

Buku ini diharapkan dapat mengembangkan wacana dan kebijakan terkait KBB di Indonesia. Juga respons-respons spesifik terkait kasus-kasus ataupun kebijakan KBB di Indonesia.  Buku ini, akan banyak membantu kita mengerti duduk perkara soal kebebasan beragama, yang adalah bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan hak kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia warga negara Indonesia yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi. Buku ini penting dipelajari dengan baik oleh para mahasiswa, dosen, aktivis HAM dan masyarakat yang memunyai minat pada isu toleransi, pluralisme dan kebebasan beragama.

Buku ini akan memberi pencerahan dan menginspirasi Anda. Inilah buku tentang kebebasan beragama terbaik yang tersedia dalam Bahasa Indonesia. [ ]

 

Dr. Budhy Munawar Rahman, Intelektual Muslim, Pengajar STF Driyarkara Jakarta

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed