by

BPIP: Urgensi Nilai Kemanusiaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Kabar Damai I Jumat, 11 Juni 2021

Padang I kabardamai.id I Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo menegaskan nilai kemanusiaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting, bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang PMI sangat memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi pada PMI tersebut.

“Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI”, ucapnya saat menjadi narasumber sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat Selasa, 08 Juni 2021.

Baca Juga: Kepala BPIP: Pancasila Bukan Thaghut

Dilansir dari laman BPIP, Romo Benny juga menilai Undang-undang tersebut merupakan salah satu dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik yaitu nilai kemanusiaan mendapatkan tempat.

lebih lanjut ia menyatakan bahwa pentingnya UU tersebut menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran indonesia.

“Dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat”, tegasnya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“informasi mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus menyeluruh dan utuh sehingga pada kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, harapnya, dikutip dari bpip.go.id (9/6).

Ia juga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sinergitas antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi informasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas di tingkat Provinsi terutama di daerah-daerah kantong Pekerja Migran Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Anggota DPR Komisi IX Suir Syam mengaku prihatin dengan banyaknya berita negatif terhadap Pekerja Migran Indonesia belakangan ini, tetapi ia berharap dengan adanya Undang-undang tersebut dapat mengatasi setiap persoalan yang dihadapi para PMI.

“PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat yang punya kompetensi yang memenuhi persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri,”, ujar Suir Syam.

Langkah Strategis dan Aplikatif

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap adanya sinergitas ini dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di luar negeri.

“Kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar”, ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerahnya.

Peningkatan Jumlah PMI

Akhir tahun 2020 lalu, Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah memproyeksikan peningkatan jumlah PMI sekitar 40-60 persen pada 2021. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut total PMI yang dikirimkan hingga November 2020 sebanyak 10.395 orang.

Menurutnya, melonjaknya angka pengiriman PMI tahun depan disebabkan oleh masih menyempitnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri seiring masih belum pulihnya perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

“Tahun depan (2021, red.), yang berangkat diprediksi naik 40-60 persen karena kesempatan kerja di dalam negara masih sempit akibat pandemi,” kata Anis kepada Bisnis.com, Rabu, 30 Desember 2020.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan menyiapkan sejumlah rencana strategis, di antaranya mengimplementasikan zero cost bagi PMI; revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), serta penyiapan layanan keberangkatan PMI di desa-desa.

Adapun, sejumlah rencana strategis di atas perlu disiapkan untuk menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya kemampuan pendataan pemerintah sehinga baru mampu mendata PMI legal, ancaman tertular Covid-19, dan ancaman menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Ketiga hal itu bisa diantisipasi, karena pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan integrasi data. Kalau soal penularan Covid-19, kembali ke tingkat kehati-hatian Pemerintah dalam menggenjot remitansi dengan sebanyak-banyaknya mengirim PMI. Untuk pelanggaran HAM sudah umum, tinggal ketegasan pemerintah,” ujarnya. [bpip/bisnis.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed