by

Belajar Menjadi Pemimpin yang Inklusif dan Pluralis bersama Alissa Wahid

-Kabar Utama-105 views

Kabar Damai I Rabu, 12 Januari 2022

Jakarta I kabardamai.id I Untuk menjadi pemimpin yang inklusif dan pluralis, kita harus belajar dengan melihat contoh konkret dari negara-negara yang kemudian pecah, seperti Uni Soviet misalnya. Kemudian,  juga dengan negara-negara yang akhirnya bersatu kembali seperti Jerman Barat dan Jerman Timur.

Jika ditelisik lebih dalam, penyebab suatu negara menjadi pecah itu karena tidak bisa mengelola perbedaan yang ada diantara mereka sendiri untuk mempertahankan persatuan. Tidak jarang perbedaan yang dimaksudkan adalah karena adanya perbedaan agama seperti yang terjadi di Serbia yang didominasi oleh Kristen Orthodoks dan Bosnia yang didominasi Islam.

Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian menjadi teman belajar  Sekolah Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama yang diadakan oleh ICRP dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Ford Foundationuntuk kelas keempat dengan materi bertajuk “Pemimpin Inklusif dan Pluralis”.

Negara adalah Gagasan Bersama

Menurut Alissa, Negara sebenarnya adalah sebuah gagasan yang diwujudkan bersama, termasuk Indonesia. “Tidak ada yang sebenarnya asli Indonesia, tapi kita ini ngeyel mau bersatu untuk membuat Indonesia,” jelas Alissa dengan nada bercanda, Jumat (07/01/2022).

Alissa kemudian mengaskan bahwa apa yang mengikat dan mempertahankan negara Indonesia tak lain adalah keragamannya.

Gusdur bahkan pernah mengatakan, “kalau tidak ada keberagaman, tiak perlu ada Indonesia. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa agama mendapatkan porsi yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.”

Tantangannya saat ini juga ada kelompok-kelompok yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Untuk itu lah, perlu peran pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengelola keragamaan ini sehingga Indonesia tidak terpecah karena perbedaan agama tadi.

Alissa kemudian memaparkan gagasan Otto Scharmer tentang bagaimana pengelolaan sistem yang baik itu bergantung pada bagaimana kualitas kesadaran orang-orang dan pengambil kebijakan yang ada didalam sistem tersebut. Karena itu memperbaiki kualitas kesadaran menjadi penting untuk mengakomodasi pengelolaan negara yang majemuk dan beragam.

Baca Juga: Menjadi Pemimpin Berjiwa Pancasila

Ini sudah coba dilakukan oleh Kementerian Agama dengan program moderasi beragamanya. Untuk mengelola perbedaan tadi, tidak bisa lagi menggunakan kacamata mayoritas-minoritas karena jika kacamata ini yang terus-terusan dipakai maka kepentingan mayoritas selalu diakomodir sementara kepentingan minoritas tersingkirkan.

Karena itu kesadaran yang perlu digunakan adalah kesadaran bahwa semua individu memiliki kepentingan yang sama dan harus diakomodasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing yang mengacu kepada konsititusi.

Jika itu dilakukan maka tidak ada lagi kasus-kasus seperti pembakaran masjid Ahmadiyyah yang terjadi di Sintang. Berkaca dari kasus tersebut, hal itu bisa terjadi karena otoritas agama setempat turut menandatangi surat pernyataan.

Agama Bukan Urusan Desentralisasi

Padahal, urusan agama bukan termasuk bidang yang mengalami desentralisasi, artinya urusan agama itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Sayangnya, ini sendiri banyak yang pihak pemerintah daerah tidak tahu.  Itulah kenapa pada saat kasus di Sintang terjadi Kemenag langsung menegur otoritas pemerintah setempat.

Berbicara mengenai kepemimpinan, orang seringkali mempersepsikan kekuasaan adalah sama dengan kepemimpinan. Untuk itu Gusdur pernah mengatakan, “kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa.”

Pemimpin yang inklusif dan pluralis sebaliknya tidak meyamakan kekuasaan dengan kepemimpinan. Ia justru akan fokus untuk membuat setiap orang mendapatkan haknya. Alissa Wahid mengatakan, “diversity is a fact, but equity is an act.” Memberikan individu hak-haknya sesuai dengan kondisinya adalah bagian dari menjadi pemimpin inklusif yang mengedepankan keadilan.

“Model kepemimpinan seperti itu sangat tergantung pada kualitas atensi yang dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu memberikan atensi yang luas sehingga tercipta transformasi sosial. Benar untuk menciptakan perubahan harus dimulai dari diri sendiri, namun jika hanya fokus pada memperbaiki diri sendiri, maka yang terjadi adalah transformasi diri,” ungkap Alissa.

Ketika atensi ini diperluas sehingga fokus pemimpin menjadi bukan hanya kepentingan dirinya sendiri tetapi kepentingan keluarga, organisasi, masyarakat, negara bahkan dunia saat itu lah transformasi sosial yang sustainable dan transformasi sistem dimungkinkan. Sebaliknya jika fokusnya hanya sampai pada kepentingan organisasi misalnya maka akan terjadi bias-bias sektorat dan hanya kepentingan organisasi yang diakomodasi.

Transformasi sendiri sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seorang pemimpin. Kepercayaan tentu saja bisa dibangun melalui beberapa mekanisme dan cara. Langkah pertama untuk membangun kepercayaan adalah dengan membangun kredibilitas.

Membangun Kredibilitas

Pembangunan kredibilitas rumusnya hanya 2, yaitu karakter dan kompetensi atau keahlian. Karakter dapat dicerminkan melalui integritas dan itikad. Sementara, kompetensi dicerminkan dari kapabilitas dan kinerja.

Kemudian kepercayaan juga bisa dibangun dengan menjalin hubungan dengan stake holder lain, membangun organisasi dan memperkenalkan organisasi dengan menggunakan asas reputasi serta kontribusi kepada masyarakat. Kepemimpinan yang plural itu letaknya ada di karakter sehingga dilihatnya bagaimana itikad dan integritas pemimpin tersebu

Paradigma plural dan inklusif juga sangat penting dalam melihat posisi suatu kasus. Jika ada suatu kasus kemudian jalan yang dipilih untuk memandang suatu kasus adalah mengedepankan asumsi dan ego pribadi kemudian yang terjadi adalah pengabaikan (ignorance),  dan akan berujung pada menyalahkan suatu kelompok tertentu (blaming).

Sebaliknya, jika menghadapi suatu kasus jalan yang dipilih adalah mencoba melihat dan memahami maka fokusnya adalah mencari jalan keluar terbaik yang mengakomodir masing-masing kebutuhan masyarakat. Di fase ini, juga perlu berhati-hati, “karena biasanya aktivis juga banyak terjebak mengambil sikap kita benar, mereka salah,” jelas Alissa Wahid.

Mengambil pilihan untuk mencari jalan keluar terbaik akan menciptakan perubahan berkelanjutan dimana ini hanya bisa dilakukan jika 4 elemen kuncinya terpenuhi. Elemen tersebut adalah dorongan yang besar, visi yang jelas dan disepakati bersama, kapasitas dan langkah bersama yang diterapkan bersama.

“Jika ini semua sudah diterapkan maka kita siap untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan bersama,” tutupnya.

Para peserta SKPLA kemudian antusisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama diajukan oleh Ferry Mahulette mengenai mengapa program moderasi beragama yang dilakukan oleh Kemenag tekanannya cenderung pada cinta tanah air saja?

Pertanyaan kedua datang dari Willy yang berangkat dari pengalamannya dimana sebagai pemuda Kong Hu Chu ia melihat penerimaan masyarakat terhadap perayaan keagamaan seperti Cap Go Meh sangat ramai dan didukung. Namun, lepas perayaan tersebut diskriminasi dan stigma sebagai keturunan Tionghoa kembali ia dapatkan. Bagaimana menyikapi hal ini?

Sementara pertanyaan terakhir dari Lutfi yang penasaran bagaimana kemudian mengubah ego ke-aku-an sehingga juga memberi perhatian pada hal-hal yang terjadi diluar kepentingan diri sendiri?

Tantangan Moderasi Beragama

Ketiga pertanyaan ini langsung ditanggapi oleh Alissa Wahid secara berurutan. Ia menyampaikan bahwa moderasi agama memiliki beberapa tantangan yang harus dijawab diantaranya adalah praktek agama yang melanggar martabat manusia; tafsir agama yang dipaksakan kepada individu secara kelembagaan; dan praktek agama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap NKRI, ini termasuk pelanggaran hukum dan konstitusi atas nama agama.

Fokusnya saat ini adalah cinta tanah air, karena situasi yang berkembang dimana ada banyak kelompok-kelompok yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama. Kedepannya tidak menutup kemungkinan fokusnya adalah bagaimana menjalankan praktek keagamaan.

“Namun, agar tidak terjebak dalam pelabelan kelompok ini adalah kelompok intoleran, kelompok ini kelompok yang moderat dan menciptakan kotak-kotak pembatas. Maka, Kemenag berusaha untuk mengkategorikan tindakan yang dianggap ekstrim dalam beragama itu melalui beberapa kriteria, yaitu pertama praktek agama yang melanggar martabat kemanusiaan; kedua praktek keagamaan melanggar hukum; ketiga praktek keagamaan yang melanggar konstitusi,”

“Apa yang terjadi pada Willy itu sebenarnya adalah pelabelan-pelabelan yang berbasis primordial atau latar belakang seseorang. Ini tidak bisa langsung begitu saja dihilangkan. Namun, pelan-pelan dapat diubah dengan rumus 4K tadi, yaitu karakter, kredibilitas, kapabilitas dan kinerja,”

“Sementara apa yang dirasakan Lutfi adalah wajar di usia-usia anak muda, karena pada usia tersebut anak muda cenderung untuk memiliki ego yang tinggi, Untuk mengasah kepekaan sehingga kepedulian anak muda juga bukan hanya mengenai dirinya tetapi juga lingkungannya bisa dilakukan dengan memperbanyak holding space atau ruang-ruang pertemuan,” jawab Alissa.

Menjalin Relasi dengan Ruang Pertemuan

Ruang pertemuan berguna untuk menjalin relasi kemudian juga untuk menjawab atau membalikkan prasangka-prasangka yang awalnya kita miliki. Salah satu contoh holding space ini adalah SKPLA. Jika relasi terbangun dari holding space maka kepercayaan juga terbangun nantinya, Kepercayaan ini bisa menjadi pengikat masyarakat dan pemersatu tadi.

Tantangan lainnya di Indonesia ini adalah meskipun kita memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita memiliki trauma pada masa pemerintahan orde baru. Karena di masa itu Pancasila justru dijadikan alat untuk memberangus suara kritis. Jika ada yang kritis dianggap memecah belah persatuan dan dibungkam atas nama persatuan.

Akhirnya pasca orba kita mulai mempertanyakan kembali Pancasila untuk mencari keseimbangan antara kita sebagai umat beragama dan sebagai warga negara. Ini belum tercapai dan menjadi poros kehidupan. Ambil contoh saja Ketuhanan Yang Maha Esa malah jadi alat menindas minoritas, ini kan perlu menjadi perhatian juga.

Term kedua diskusi diisi oleh 3 penanya lainnya. Pertama ada Ebriska dari Padang yang menceritakan pengalamannya dimana ia berkunjung ke pondok pesantren dan menggunakan penutup kepala untuk menghormati penganut agama Islam.

Namun, ia justru mendapatkan backlash dari teman-temannya dianggap bahwa ia rela untuk dipaksa menggunakan jilbab. Kedua dari Sabatin yang menceritakan bahwa dalam urusan pernikahan pun penganut agama Yahudi tidak tercatat dalam catatan sipil karena Yahudi tidak diakui di Indonesia.

Ia penasaran apakah ada kemungkinan Yahudi diakui sebagai agama yang sah di Indonesia? Pertanyaan ketiga datang dari Dominggus, mengenai pengaturan pendirian rumah ibadah, karena sempat terjadi di Papua dimana ada gesekan karena ada banyak mushalla yang dibangun sementara sedikit gereja. Padahal lebih banyak penganut Kristen di wilayah tersebut.

Alissa Wahid menjawab kegelisahan teman-teman. Dalam kasus Ebriska ada beda yang jelas antara pemaksaan dan keikhlasan atas dasar penghormatan. Apa yang terjadi di Padang sebelumnya adalah penggunaan atribut keagamaan itu dipaksa oleh institusi dalam hal ini sekolah melalui aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini yang tidak boleh. Tetapi jika ada individu lain yang ingin menggunakan atribut keagamaan atas dasar menghormati atau bertoleransi ini tidak jadi masalah. “Saya ambil contoh ibu saya dan saya ya,”

“Ibu saya selalu melakukan puasa sejak sebelum menikah. Tetapi, ia tidak pernah memaksa saya untuk berpuasa. Jika ia memaksa saya berpuasa juga, itu salah. Namun, lain halnya ketika saya tahu ibu saya puasa, kemudian saya tidak makan didepan beliau. Nah, itu tidak apa-apa karena itu bentuk penghormatan saya pada Ibu saya, Ini jadi auto-kritik karena ada banyak yang kemudian menganggap  kerudung sebagai pemaksaan. Jebakannya adalah sifat menghakimi, sifat sinis ini ada di semua posisi,” jelas Alissa Wahid.

Paradigma Mayoritas-Minoritas

Menanggapi Dominggus, Alissa Wahid menjelaskan ini lah bahayanya paradigma mayoritas dan minoritas, karena minoritas akan selalu tersingkir. Sikap mayoritas – minoritas ini yang mengganggu, sehingga yang harus dikedepankan adalah pasal 28 itu sehingga tidak mayoritas – minoritas demi harmoni sosial. Tetapi kok ada pertanyaan lebih banyak masjid dibandingkan rumah ibadah lain? Ini kan bahaya kalau paradigm yang dipakai mayoritas-minoritas. Harmoni sosial tanpa mengindahkan hak asasi manusia itu membuat minoritas kalah terus.

Menjawab pertanyaan Sabatin, Yahudi mungkin saja untuk diakui oleh pemerintah Indonesia, jika ada pemimpin seperti Gusdur. Apa yang dialami oleh penganut agama Yahudi saat ini, sama seperti apa yang dialami oleh penganut Kong Hu Chu dulu. Namun, mereka pun pada akhirnya diakui di Indonesia, sehingga kemungkinan itu selalu ada. Tapi, untuk saat ini fokusnya adalah bagaimana setiap umat beragama mendapatkan haknya.

Jawaban Alissa Wahid tadi sekaligus juga menjadi sesi diskusi terakhir pada SKPLA malam itu. Mengingat malam yang semakin larut, kelas kemudian diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Bahiyyih dalam agama Bahai. SKPLA tidak akan berhenti sampai disini, peserta akan bertemu pada kelas-kelas di masa yang akan datang.

Sebelumnya, kelas dibuka dengan cerita berbagai peserta mengenai makanan khas daerah mereka masing-masing. Tauvan bercerita mengenai tempoyak dan bingka dari Kalbar. Sabatin bercerita mengenai sagu bakar yang cocok dimakan bersama ikan kuah kuning.

Sementara, Willy memperlihatkan berbagai macam makanan khas Tegal seperti nasi adep-adep, bonggol, bakso aci, dan lain sebagainya. Selain menjadi selingan dan trivia pengetahuan mengenai keragaman kuliner di Indonesia, sesi ini juga bertujuan untuk memperlihatkan pluralitas di masyarakat yang disimbolkan oleh kuliner.

Peserta lalu membagikan bagaimana kondisi wilayah mereka masing-masing. Sabatin dari Timika membagikan bagaimana kondisi Timika yang dari segi kekeluargaan dan budaya memiliki hubungan yang baik dan harmonis.

Namun, ketika berbicara mengenai persoalan agama, ia merasa masih ada diskriminasi terhadap penganut agama Yahudi karena agama Yahudi sendiri masih merupakan minoritas dimana penganutnya tidak banyak. Diskriminasi ini ia rasakan meskipun di Papua, misalnya di Raja Ampat banyak sekali berkibar bendera Israel dan Bintang Daud.

Di kesempatan itu juga, Dominggus yang berasal dari Papua membagikan kesannya terhadap alm. Gusdur dan peran Gusdur bagi masyarakat Papua.

Ia menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat Papua didengarkan oleh Gusdur sehingga masyarakat Papua boleh mengibarkan bendera bintang kejora meskipun tidak lebih tinggi dari bendera merah putih.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed