by

Banyak Anak Kehilangan Ortu karena Covid-19, KPAI Minta Pemerintah Tanggung Jawab

Kabar Damai  | Jumat, 23 Juli 2021

Jakarta | kabardamai.id | Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh 23 Juli 2021 kembali diperingati dalam suasana pandemi Covid-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pandemi telah membawa krisis atas hak anak karena sejumlah anak terpaksa kehilangan orang tua atau pengasuhnya.

Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah khususnya di daerah (pemda) agar bertanggung jawab dan memastikan pemenuhan hak anak yang terdampak Covid-19, baik dari pendidikan maupun pengasuhannya.

“Pandemi Covid-19 jangan hanya dilihat dari sisi angka statistik saja. Ada sisi manusiawi lain yang harus mendapatkan perhatian, yaitu dampak langsung pada orang dan keluarga yang sakit khususnya anak-anak,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam pernyataannya yang diterima Beritasatu.com, Kamis, 22 Juli 2021.

Retno mengatakan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus meningkat sehingga bisa menyebabkan anak-anak kehilangan kedua atau salah satu orang tuanya. KPAI meminta negara hadir untuk melindungi anak-anak karena masa depan mereka masih panjang.

“KPAI mendorong adanya penelusuran dan pemilahan data oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari 76.200 orang pasien Covid-19 yang meninggal (data per 20 Juli 2021), berapa orang usia produktif, berapa yang menjadi tulang punggung keluarga, berapa jumlah anak yang dimiliki, dan berapa usianya,” ujar Retno.

ditambahkan Retno, data tersebut juga harus mencakup lebih rinci termasuk domisili anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya agar ditangani pemda secara langsung. Retno mengatakan pendataan bisa dilakukan dengan mengaktifkan peran Dinas Dukcapil setempat berdasarkan kartu keluarga yang diperbarui jika ada keluarga yang meninggal dunia.

Retno menegaskan pemda harus memastikan anak-anak tersebut terpenuhi keberlangsungan hak atas pendidikannya, pengasuhan keluarga terdekat, dan hak kesehatan. Penanganan tersebut memerlukan kehadiran negara serta dukungan APBN dan APBD demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang masih di bawah umur.

Baca Juga: Hari Anak Nasional 2021 di Masa Pandemi

“Pengasuhan anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19, harus dipastikan dilakukan oleh kerabat/keluarga besar mereka. Sedangkan panti asuhan seharusnya menjadi pilihan terakhir,” ujarnya.

KPAI, tambah Retno, juga mendorong kampanye di media sosial atau media massa terkait proses hukum dalam hal adopsi. Dikhawatirkan permohonan mengadopsi anak-anak yatim piatu yang muncul di media sosial bisa membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan dan pelecehan anak.

Anak-anak juga membutuhkan konseling untuk mengatasi kesedihan dan traumanya.

18 Ribu Anak Jadi Korban Bisnis Seks Online

Sementara itu, perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh pada kehidupan sosial dan keamanan masyarakat. Tingginya penetrasi pengguna internet membuka peluang munculnya kejahatan siber, termasuk kejahatan siber berbasis pornografi.

Ninik Rahyu, Pimpinan Ombudsman RI 2016-2021, mengatakan kejahatan berbasis pornografi ini umumnya dialami oleh anak-anak dan perempuan. Alasan perempuan sering menjadi korban pornografi, karena perempuan sendiri sering diposisikan berbeda. Hal tersebut memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Anak perlu menjadi konsentrasi perhatian karena hampir 18 ribu anak Indonesia menjadi korban bisnis seks online. Tawarannya makin beragam melalui platform media online seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Contoh paling heboh pada tahun 2012 ialah di Batam terdapat korban seks online dari pelaku di Singapura,” papar Ninik saat menjadi pembicara dalam Webinar Literasi Digital di Kota Depok, Jawa Barat, melalui siaran pers yang diterima Industry.co.id.

Ia menyampaikan, penyebabnya terdapat banyak pemicu. Di antaranya, kebebasan anak dalam mengakses internet, tidak adanya pengawasan orang tua, kejahatan pelaku anak semakin marak, minimnya kewajiban keluarga dalam memenuhi pendampingan, dan tanggung jawab negara utnuk memastikan perlindungan bagi warganya.

Kejahatan siber ini menjadi isu transnasional yang yurisdiksi hukumnya sulit untuk diterapkan. Korban lain yang paling rentan adalah perempuan. Kejahatan seksual secara siber juga meningkat selama pandemi.

Kekerasan Berbasis Gender Online

Ia menjelaskan, dalam aturan Undang-undang, tidak ada istilah pelecehan seksual, akan tetapi perbuatan asusila. Lingkupnya juga menyempit hanya pada kasus KDRT antara suami dan istri. Dalam aturan, jenis pelecehan yang diatur ialah pencabulan, di mana aturan ini harus melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, sedangkan pelecehan seksual dapat berupa verbal dan non verbal serta tidak selalu melibatkan kontak fisik.

“Di Indonesia, sedang dirumuskan RUU PKS di mana dalam aturan ini mengatur kekerasan seksual. Dalam rancangan aturan tersebut kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Bentuk non fisik ini bisa siulan, kedipan, dan perilaku lain yang mengintimidasi korban,” tambahnya.

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender online (KGBO) merupakan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Korban KGBO berpotensi menjadi korban di dunia online dan offline.

Tujuan pelaku dalam KGBO ini tentunya menyakiti dan merugikan korban. Ini memang sangat beragam. Hubungannya juga bisa jadi terikat dekat seperti suami dan istri. Bentuknya ada cyber stalking, impersonating, cyber hacking, cyber harrasement, cyber recruitment, malicius distribution, revenge porn.

Pencegahan KBGO ini dapat dilakukan dengan bijak menggunakan media soisal, tidak melakukan hal pribadi, tidak menyimpan foto atau video pribadi di gadget, tidak terbujuk oleh pasangan untuk membuat konten pornografi, memahami pendidikan literasi digital, dan mengadakan kurikulum literasi digital di sekolah-sekolah.

Serukan Perlindungan Anak Indonesia

Sejak Pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan seluruh dunia, beragam hal telah berdampak besar pada kehidupan anak-anak di Indonesia. Dari mulai terenggutnya kesempatan untuk belajar dengan maksimal, aktifitas sosial hingga yang memprihatinkan setidaknya 12,5% dari kasus positif COVID-19 di Indonesia adalah anak usia 0-18 tahun, atau setara dengan 1 dari 8 orang yang terinfeksi (IDAI, Juni 2021).

Dilansir dari rilis yang diterima oleh tim Fimela.com, Plan International Indonesia menjabarkan, selain beresiko tertular COVID-19, pandemi ini juga berdampak besar pada kehidupan sosial anak. Jelang Hari Anak Nasional 2021, peningkatan kasus kematian menyebabkan semakin banyak anak kehilangan pengasuhan. Diperkirakan, 1,5 juta anak di seluruh dunia kehilangan orangtua atau pengasuhnya akibat COVID-19 selama 14 bulan pertama pandemi.

Selain itu, pembatasan kegiatan sosial masyarakat turut menambah sederet tantangan lainnya bagi anak seperti hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan merata, minimnya ruang aman untuk beraktivitas sosial dan bermain, serta resiko mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual yang lebih tinggi.

“Di Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021, kami ingin mengingatkan kembali pentingnya perlindungan terhadap anak di tengah tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Festival Hari Anak Nasional yang kami selenggarakan seminggu penuh ini bukan hanya perayaan, melainkan pengingat bahwa pandemik COVID-19 telah berdampak besar pada kehidupan anak. Jangan sampai hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan, perlindungan dan pengasuhan, pendidikan, hak bermain terenggut karena kita lengah dalam memenuhi kebutuhan mereka,”  ujar Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2021 menunjukkan 57,9% korban kekerasan adalah anak. Berbagai tantangan sosial yang dihadapi anak ini dapat mengganggu kesehatan mental dan tumbuh kembang anak saat ini dan di masa depan. Itulah mengapa butuh dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan perlindungan anak yang maksimal di Hari Anak Nasional 2021 ini. [beritasatu/industry.co.id/fimela.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed