by

Babak Baru Kekerasan JAI Sintang, Gubernur Kalbar Keluarkan Surat Edaran Bermasalah

Kabar Damai I Kamis, 23 September 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Diskriminasi dan persekusi terhadap JAI di Indonesia dan dunia kerap terjadi, ramai diketahui bersama yang cukup mencuri perhatian masyarakat terakhir ini seperti halnya yang terjadi di Sintang Kalimantan Barat.

Dimana para JAI digeruduk oleh masyarakat yang mengakui diri sebagai Aliansi Umat Islam dan merusak bangunan masjid serta membakar bangunan disebelahnya. Kasus ini hingga kini masih dalam penanganan aparat terkait dan juga pemerintah.

Pada tanggal 17 September 2021, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran nomor 450/3278/BKBP-D1 yang kembali merujuk ke Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008 agar pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam, serta masyarakat agar tidak bertindak melawan hukum terhadap pengikut JAI.

Surat edaran itu meminta MUI dan penyuluh agama untuk mengelola rumah ibadah; serta pemerintah daerah bersama MUI dan Tim Pakem menangani pelanggaran keputusan bersama.

Di samping itu, surat edaran ini meminta Tim Pakem agar membina dan mengawasi ketaatan pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam melaksanakan Keputusan Bersama guna menjaga kerukunan dan persatuan nasional.

Baca Juga: Menyoal Ahmadiyah di Kalbar, Abdul Syukur: Jangan Mudah Terprovokasi

Berkaitan dengan hal ini, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan berikut.

Pertama, edaran tersebut problematik, sebab salah dalam memposiskan MUI dalam peristiwa kekerasan atas JAI Sintang. Meninjau anggaran dasar MUI, MUI bukan institusi negara dan kedudukan MUI setara dengan organisasi masyarakat lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Oleh karena itu, MUI tidak dapat menangani pelanggaran keputusan bersama dan tidak dapat pula mewakili suara umat Islam yang beragam terkait pengelolaan masjid JAI.

Kedua, dalam pandangan SETARA Institute, penugasan Tim Pakem untuk mengawasi JAI yang ditujukan untuk menjaga kerukunan hanya akan mewujudkan kerukunan semu yang dipaksakan. Kerukunan semu ini berpotensi menjadi konflik apabila disulut dengan pemantik tertentu, seperti politik identitas dalam dinamika politik lokal.

Maka, kerukunan semu ini tidak akan bisa menjamin persatuan nasional sebagaimana diharapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam surat edaran tersebut. Kerukunan yang berkelanjutan harus lahir dari kesadaran masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan kerukunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu melibatkan JAI dan elemen-elemen masyarakat dalam dialog, bukan dengan koersi maupun keputusan sepihak.

Ketiga, berkenaan dengan kelembagaan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), SETARA Institute mendesak Jaksa Agung untuk mencabut Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Artinya, Kejaksaan Agung mesti membubarkan Pakem, dari pusat hingga daerah. Pakem tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM, karena memberikan kewenangan kepada negara untuk merestriksi hak warga untuk memeluk agama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani.

Selain itu, kelembagaan Pakem bertentangan dengan semangat kebinekaan yang mestinya memberikan ruang kepada seluruh latar belakang anak bangsa, termasuk agama dan kepercayaan, untuk memperkaya keragaman Indonesia.

Sumber: SETARA Institute

Penulis: Rio Pratama

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed