‘Masyarakat kita itu sering luput dan mencampuradukan antara peran biologis dan kultural. Kenapa? Karena tidak pernah belajar untuk memisahkan antar keduanya.” ungkap Ayu Kartika Dewi, Staf Khusus Presiden dalam membuka pembahasan ‘Peran Perempuan dalam Membangun Perdamaian’ di Pre-Workshop ke-2 kegiatan Peace Train Indonesia 15.
Dalam penjelasannya, Co-Founder SabangMerauke ini menegaskan bahwa kerja-kerja dalam isu perdamaian dan toleransi itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, karena ini merupakan peran kultural yang tidak ada kaitannya dengan fungsi organ tubuh khas berupa alat reproduksi laki-laki dan perempuan yang disebut dengan peran biologis.
Namun anggapan-anggapan yang ada di masyarakat yang mempersoalkan peran kultural ini menjadi salah satu penghalang dalam kerja-kerja perempuan berperan dalam membangun perdamaian. Anggapan inilah yang kemudian disebut sebagai bias gender, yaitu mempercayai salah satu jenis kelamin lebih unggul dibanding lainnya.
Di masyarakat, jika mendengar pemimpin perempuan yang tegas itu dianggap tidak baik, sedangkan menjadi pemimpin laki-laki yang tegas itu dianggap baik. Mengapa ini terjadi? Karena ada ekspektasi ‘seharusnya’ yang dikontruksi oleh sebuah budaya.
Misalnya perempuan dianggap seharusnya bersikap penyayang, lemah lembut, dan pemaaf. Sementara laki-laki dianggap super hero, bisa memecahkan masalah, dan menentang lawannya. Sehingga jika melihat perempuan tegas dan mempunyai peran maskulin, ini dinilai keluar dari ekspektasi dan dianggap negatif.
Terkadang bias gender juga terjadi di bawah alam sadar, misalnya pada sebuah riset di Amerika tentang sebuah kelompok Orkestra. Sebelum tahun 1970, saat belum dilakukan audisi di balik tirai, perempuan yang main di konser hanya 5%. Namun setelah melakukan audisi di balik tirai, perempuan yang lolos menjadi 30%.
“Ini terjadi bukan karena perempuan semakin jago main musik, melainkan karena secara tidak sadar para jurinya tersebut mengasumsikan bahwa yang lebih baik memainkan orkestra adalah laki-laki, sehingga ketika ada perempuan yang naik di atas panggung dianggap tidak bisa dan dinilai jelek”. Jelas Cofounder of Milenial Islami ini.
Di Indonesia, bias gender juga dialami oleh driver online. Driver perempuan lebih sering dibatalkan pelanggan dibanding laki-laki. Ini terjadi dengan alasan ‘kasihan kalau perempuan yang nyetir’ ‘malu disetir sama perempuan.’ Namun anggapan-anggapan ini ternyata merugikan perempuan, karena seringnya dibatalkan sehingga membuat penghasilan driver perempuan menjadi sedikit.
Dari pemaparan yang dijelaskan, Ayu Kartika Dewi menegaskan bahwa salah paham tentang peran perempuan ditambah dengan adanya bias gender, menjadikan peran perempuan dalam perdamaian itu lebih kecil. Padahal peran perempuan di peacebuilding itu sangat penting.
Beberapa data dan fakta tentang pentingnya peran perempuan dalam perdamaian disampaikan oleh Managing Director of Indika Foundation ini. Ia menyatakan bahwa tingkat keberhasilan proses perdamaian naik 64% saat melibatkan kelompok perempuan (Sumber Riset Nilsson, 2012).
“Kenapa bisa meningkat? Karena secara natural populasi masyarakat itu kan terdiri dari kurang lebih 50% laki-laki dan 50% perempuan. Jika dalam persoalan perdamaian hanya diikuti oleh laki-laki, maka perdamain tidak akan terjadi, karena yang diajak damai hanya setengah dari populasi” Jelas Co-Founder Toleransi.id
Selain itu, gender bias yang dimiliki oleh perempuan juga terkadang menguntungkan, karena secara natural menunjukkan bahwa perempuan itu lebih berempati dalam membangun hubungan sosial. Sebagaimana di Ambon, perempuan lah yang menjadi pelopor perdamaian setelah konflik yang terjadi di sana.
Fakta lainnya tentang pentingnya peran perempuan dalam perdamaian juga antara lain bahwa keterlibatan perempuan dalam membuat sebuah perjanjian perdamaian menjadikannya lebih lama (long-lasting), dibandingnya perjanjian yang hanya laki-laki yang melakukannya. (Sumber Riset Krause, Krause & Banfors, 2018).
Keterlibatan perempuan dalam negoisasi perdamaian meningkatkan kemungkinan perjanjian perdamaian akan disetujui semua pihak. (Sumber Riset UN Women PBB, 2015). Selain itu hasil riset Hudson tahun 2009 juga menyatakan bahwa tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi berkolerasi dengan tingkat konflik yang lebih rendah.
Sebagai penutup penyampaian materi di pre-workshop pembekalan peserta Peace Train Indonesia 15 Goes To Lampung Palembang yang diselenggarakan ICRP (Indonesian Conference On religion and Peace), Ayu Kartika menegaskan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam peran perdamaian itu penting.
“Untuk perempuan terlibatlah dalam proses perdamaian, dan kalau laki-laki sudah terlibat dalam proses perdamaian dan di dalamnya belum ada perempuan, maka harus diajak perempuannya. Bukan secara formalitas jenis kelamin, tetapi perempuan sebagai peacebuilder lebih efektif dalam proses perdamaian” pungkasnya.***
Penulis: Vevi & Yanti
