by

Atasi Krisis Kemanusiaan Myanmar, Komnas HAM RI Bangun Dialog Bersama

Kabar Damai | Selasa, 20 Juli 2021

Jakarta | kabardamai.id | Perkembangan situasi demokrasi dan hak asasi manusia di tengah krisis pemerintahan Myanmar menjadi perhatian serius institusi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, termasuk Komnas HAM RI.

Melansir laman Komnas HAM RI, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) bersama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menggandeng Komnas HAM RI, CHRP (Filipina), dan PDHJ (Timor-Leste) dalam menyikapi perkembangan krisis di Myanmar. Seluruh institusi tersebut kemudian menggagas dialog daring bertajuk 1st Regional Dialogue on Human Rights and Democratization in Myanmar, Kamis, 15 Juli 2021.

“Kolaborasi antara institusi HAM di ASEAN dan perwakilan AICHR (Indonesia, Malaysia, Thailand) ini bertujuan untuk mendapatkan pembaruan tentang situasi HAM di Myanmar dan menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan di kawasan Asia Tenggara untuk membahas cara terbaik untuk bergerak maju, berkontribusi dalam memulihkan demokrasi dan HAM di Myanmar,” ungkap Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam dialog.

Baca Juga: Komnas HAM: Bukan Darurat Militer tapi Darurat Kesehatan Publik

Ia berharap melalui dialog terbuka, seluruh pihak dapat menemukan keragaman sudut pandang yang menghasilkan solusi konkret. Salah satu upaya yang diusulkan bersama sebagai solusi alternatif, misalnya Lima Poin Konsensus yang dihasilkan dalam ASEAN Summit Meeting pada April 2021 lalu di Jakarta.

Ketua SUHAKAM Malaysia Tan Sri Othman Hashim menimpali tentang perlunya respons cepat dari jejaring internasional untuk mendukung penyelesaian krisis Myanmar. Ia pun mendorong institusi nasional HAM, mekanisme regional HAM beserta organisasi masyarakat sipil mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya resolusi perdamaian Myanmar.

Menteri Urusan Hak Asasi Manusia National Unity Government of Myanmar U Aung Myo Min yang hadir dalam forum ini mengapresiasi solidaritas institusi HAM se-Asia Tenggara. Ia menguak fakta bahwa sejak kudeta Februari 2021 lalu, militer Myanmar melakukan serangkaian serangan secara sistematis kepada masyarakat Myanmar. Sampai saat ini ratusan orang menjadi korban jiwa dan lebih dari 5.000 orang, termasuk pemimpin dan anggota parlemen ditahan. Para tahanan pun rentan mengalami penyiksaan.

“Kami meminta seluruh pihak melakukan langkah cepat dan penting untuk membantu Myanmar melalui jalur koordinasi internasional,” ungkap Aung Myo Min.

Pendekatan Koordinatif dan Kemitraan

Perwakilan AICHR Indonesia H.E. Yuyun Wahyuningrum ikut menggarisbawahi perlunya pendekatan bersifat koordinatif dan kemitraan dengan institusi serta organisasi internasional terkait demi penyelesaian krisis Myanmar.

Pegiat HAM yang yang juga pernah menjadi Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2017, Marzuki Darussman, mencoba menelaah strategi yang bisa dilakukan negara-negara tetangga dalam memberi alternatif bantuan. Ia mendorong forum internasional untuk cermat dan efektif mengambil peran melalui joint statement.

“Pendekatan kemanusiaan, ekonomi sekaligus melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 dapat diambil untuk meredam gejolak konflik Myanmar,” jelasnya.

Thomas H.Andrew, Special Rapporteur PBB untuk situasi HAM Myanmar, juga menyampaikan bahwa Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan keprihatinan mendalam untuk perkembangan di Myanmar serta mendukung penuh langkah transisi menuju pemerintahan demokrasi.

Pembicara lain dalam dialog ini, yakni aktivis HAM Rohingya Razia Sultana.

PBB: Bencana Kemanusiaan

Bulan lalu, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengatakan krisis di Myanmar telah membuat negeri seribu pagoda itu jatuh ke jurang bencana kemanusiaan. Menurutnya, jika kekerasan di Myanmar tak dihentikan, maka korban dan kerusakan yang disebabkannya akan semakin parah dan sulit untuk dicegah.

“Hanya dalam empat bulan, Myanmar telah berubah dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia. Kepemimpinan Militer myanmar bertanggung jawab penuh atas krisis ini,” ujar Bachelet, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 11 Juni 2021.

Sebagaimana diwartakan Tempo.co (11/6), Myanmar dalam kondisi krisis sejak kudeta oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari lalu. 860 warga meninggal, 6000 berakhir menjadi tahanan politik, dan kampanye vaksinasi terhenti di saat pandemi COVID-19 masih buruk kondisinya.

Kudeta itu sendiri disebabkan keyakinan Militer Myanmar bahwa partai pemerintah, Liga Nasional untuk Demokrasi, telah bermain curang pada pemilu tahun lalu. Tidak terima partai afiliasinya kalah, Militer Myanmar menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, membubarkan parlemen, dan mengambil alih pemerintahan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendesak junta Militer Myanmar mengakhiri kekuasaannya. Negara-negara barat, misalnya, memberikan sanksi terhadap pejabat-pejabat militer dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Contoh lain, ASEAN membentuk lima poin konsensus penyelesaian krisis. Namun, langkah-langkah itu belum memberi hasil.

Sekarang, kekhawatiran terbesar adalah potensi perang saudara. Bachelet berkata, pertarungan antara kelompok etnis bersenjata dan Militer Myanmar telah terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Beberapa di antaranya ada negara bagian Kayah, Chin, dan Kachin. Bachelet khawatir pertempuran yang terjadi akan memperparah situasi di Myanmar.

“Militer Myanmar telah melanjutkan serangan dengan senjata-senjata berat, tak terkecuali serangan udara, terhadap kelompok etnis bersenjata dan masyarakat sipil. Ternyata tidak ada upaya dari junta untuk mengakhiri kekerasan, malah membangun pasukan di area penting,”

“Lebih dari 108 ribu orang telah kabur dari rumah mereka di negara bagian Kayah selama tiga pekan terakhir. Mereka sekarang bertahan di hutan dengan sedikit makanan, air, sanitasi, dan bantuan kesehatan. Mereka membutuhkan bantuan,” ujar komisioner PBB itu menegaskan.

Untuk mengakhiri krisis di Myanmar, Bachelet mengatakan komunitas internasional harus bersatu untuk mendesak junta mengakhiri aktivitasnya. Selain itu, ia juga meminta milisi Tentara Pertahanan Rakyat, yang dibentuk untuk melawan Militer Myanmar, melindungi masyarakat sipil.

Peran Aktif dan Sikap Tegas Indonesia

Menyikapi situasi saat ini, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan FORUM-ASIA mendukung Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi konflik di Myanmar, sekaligus mengapresiasi sikap Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam menyikapi krisis yang terjadi.

Sejalan dengan hal ini, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer terhadap masyarakat sipil di Myanmar.

Sebagai negara dengan pengaruh besar di ASEAN yang memiliki sejarah dalam transisi demokrasi, Indonesia memiliki peran strategis untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dan mencegah eskalasi krisis yang lebih jauh, yang ditakutkan dapat berimbas terhadap situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan stabilitas di kawasan.

Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan HAM PBB pun semestinya memberikan posisi yang dapat mendorong Indonesia untuk melakukan diplomasi yang mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar yang lebih baik lagi.

“Kami memahami Indonesia mengutamakan prinsip constructive engagement dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar, namun kami mengingatkan bahwa langkah-langkah diplomasi yang diambil pemerintah Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga tidak melegitimasi rezim militer yang melakukan kudeta,” tulis Amnesty Internasional Indonesia di laman amnesty.id.

Upaya membantu mediasi konflik, imbuhnya,  harus sejalan dengan tuntutan dan suara rakyat Myanmar, yang menginginkan demokrasi dan berakhirnya rezim militer. Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam ASEAN, yang memuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan pemerintahan yang baik, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk:

  • Mengutuk tindakan junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang telah secara ilegal mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang telah dipilih oleh rakyat Myanmar melalui proses demokrasi yang sah;
  • Mendesak aparat militer Myanmar sesegera mungkin menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, segera membebaskan semua tahanan tanpa syarat, dan menghentikan represi terhadap media independen;
  • Sebagai anggota Dewan HAM PBB menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan, serta menghentikan hubungan perdagangan dan investasi bagi militer Myanmar beserta kolaboratornya;
  • Meminta PBB untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, dan di saat yang bersamaan, meminta Myanmar membuka akses untuk pelapor khusus dan delegasi PBB;
  • Mendorong ASEAN untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memfasilitasi dialog internal di Myanmar, melakukan langkah-langkah diplomasi untuk mendukung penyelesaian konflik, dan membentuk mekanisme kerjasama perlindungan HAM bagi penduduk Myanmar.

[komnasham/tempo/amnesty]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed