by

ASN, DWP dan Organisasi Keagamaan Jadi Agen Moderasi Beragama

Kabar Damai I Rabu, 30 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Untuk mendukung program tersebut, Kemenag menggelar Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Moderasi Beragama dan Nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini merupakan upaya Kemenag untuk menyiapkan agen moderasi beragama. Bapak dan Ibu yang hadir dalam PJJ ini, kami harapkan dapat menjadi agen moderasi beragama di lingkungan masing-masing,” tutur Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi A. Buchori, saat membuka pelatihan secara daring, Senin, 28 Juni 2021.

Buchori, dilansir dari laman Kementerian Agama RI,  mengungkapkan, melalui PJJ Moderasi  Beragama dan Nasionalisme ini, diharapkan para ASN akan memiliki wawasan yang utuh tentang moderasi beragama. “Dan yang lebih penting, moderasi beragama itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Tapi, ASN Kemenag juga memiliki kesadaran untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupannya,” ujarnya.

Baca Juga: Ahmad Adlin: Moderasi Beragama bukan Moderasi Agama

“Membangkitkan kesadaran ini menjadi hal penting yang ingin dicapai melalui PJJ moderasi beragama kali ini. Karena, ini selanjutnya akan berdampak pada pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” imbuh Buchori, dikutip dari kemenag.go.id (28/6).

Sementara, Kabid Penyelenggaraan Pusdiklat Teknis Administrasi H. Achmad Nidjam menyampaikan PJJ moderasi beragama rencananya akan dilakukan secara berkala.

“Untuk hari ini akan dimulai PJJ untuk tiga angkatan. Angkatan I, II, dan III. Para peserta berasal dari berbagai satuan kerja Kemenag, mulai dari unit eselon I pusat, Kanwil, serta utusan dari PTKN,” tutur Nidjam.

Ia menyampaikan, masing-masing angkatan terdiri dari 30 orang peserta yang akan didampingi satu orang widyaiswara.

“Pelatihan ini didesain secara daring, dengan total 54 jam pelajaran (jp). Ini terdiri dari  9 jp materi dasar, 36 jp materi inti, dan 9 jp materi penunjang,” terang Nidjam.

Sejumlah narasumber kompeten pun akan dihadirkan dalam rangkaian PJJ Moderasi Beragama.

“Kita akan hadirkan narasumber yang memang menguasai konsep moderasi beragama ini. Termasuk salah satunya Menteri Agama 2014-2019, Bapak Lukman Hakim Saifuddin,” ungkap Nidjam

Untuk mengikuti PJJ yang mulai dilaksanakan sejak 28 Juni – 9 Juli 2021 ini, tiap peserta diberi akun untuk mengakses https://pjjpusdiklatadministrasi.id/. Dalam laman tersebut, peserta akan mengakses materi pelatihan, tautan ruang pertemuan virtual, hingga melaksanakan tes secara daring.

Adaptasi di Masa Pandemi

Salah satu widyaiswara pendamping PJJ Moderasi Beragama dan Nasionalisme, Qurrotu ‘Aini menyampaikan pola pelatihan ASN secara daring ini merupakan adaptasi yang dilakukan Pusdiklat untuk memastikan pengembangan sumber daya ASN Kemenag terus berjalan.

“Di tengah pandemi saat ini, maka kita harus bisa tetap melayani para ASN untuk mengembangkan potensinya. Maka pelatihan secara daring kita siapkan, untuk menggantikan pelatihan-pelatihan yang biasanya kita laksanakan secara tatap muka,” tutur ‘Aini.

PJJ Moderasi Beragama dan Nasionalisme ini juga disambut baik oleh para ASN. Misalnya, seperti yang diungkapkan peserta angkatan II asal Kanwil Kemenag Gorontalo Yusuf Huntua. Menurutnya, PJJ yang diberikan amat bermanfaat bagi keberlanjutan tugasnya sebagai ASN Kemenag.

“Saya berharap dengan mengikuti pelatihan ini, saya lebih paham tentang moderasi beragama. Sehingga ke depan, dalam perencanaan program pun lebih tepat sasaran. Apalagi moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kemenag,” tutur JFT Perencana Kanwil Kemenag Gorontalo yang didaulat menjadi Ketua Angkatan II PJJ Moderasi Beragama dan Nasionalisme ini.

Dharma Wanita Persatuan Kemenang Turut Dukung

Sebelumnya, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama, Eny Retno Yaqut meminta anggota DWP Kemenag untuk menjadi agen moderasi beragama, utamanya di masa pandemi, saat gerak-gerik masyarakat kurang terpantau antar tetangga. Hal ini karena mereka mengurangi kegiatan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Eny Retno ketika memberikan pembinaan kepada pengurus dan anggota DWP Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Giat ini digelar oleh DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 12 April 2021 lalu di Rembang.

Eny Retno mengatakan, di masa pandemi, kegiatan di tengah masyarakat seperti pertemuan RT, PKK, dawis, dan lainnya berkurang. Sehingga, antar tetangga kurang saling berbagi satu sama lain. “Di masa pandemi ini, kegiatan ibu-ibu di tengah masyarakat berkurang. Mereka lebih banyak berada di dalam rumah. Sehingga mereka tidak bisa memantau tetangga,” kata Eny.

Akibat kurangnya pertemuan antar warga ini, paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat bisa lebih leluasa bergerak.

“Karena kurang pantauan dari warga, mereka bisa lebih leluasa mengembangkan pemahaman ekstrim,” ujarnya, seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Karena itu, Eny meminta anggota DWP memberikan edukasi tentang moderasi beragama kepada putra-putri mereka sejak dini. Selain itu, mereka diminta lebih selektif mengikuti kajian agama yang tidak selaras dengan tujuan mengembangkan moderasi beragama di tegah keberagaman masyarakat.

“Di masa pandemi ini justru banyak tayangan-tayangan di media sosial yang berisi tentang paham ekstrimisme. Bunda-bunda harus memilah betul karena awalnya ya dari sini ini,” tandasnya.

Istri ASN, utamanya Kementerian Agama, lanjut Eny, harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. ASN harus bisa hidup rukun berdampingan bukan hanya sesama yang seagama, tapi juga yang berbeda keyakinan.

Eny berpesan kepada bunda dharma wanita untuk dapat menempatkan diri sebagai seorang istri ASN yang baik. Antara lain mendorong suami memiliki integritas yang tinggi dan tidak mendorong berperilaku korupsi. Diungkapkan Eny, banyaknya pejabat dan ASN yang korupsi salah satunya dipicu oleh tuntutan materi dari istri.

Terkait program kerja DWP, Eny mendorong anggota DWP untuk menggelar kegiatan-kegiatan secara daring.

“Pandemi bukan menjadi alasan untuk mengurangi kegiatan. Justru kita harus semakin aktif. Misalkan mengadakan pertemuan dengan zoom atau lainnya. Memperbanyak kegiatan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” terangnya.

Komitmen Pemerintah

Tak hanya menjadi program Kementerian Agama, penguatan moderasi beragama juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong dan meneguhkan moderasi beragama dalam kehidupan dan keseharian masyarakat. Moderasi beragama merupakan bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia semenjak berdirinya.

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi bhinneka tunggal ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, ras, agama, juga pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, bersatu, rukun, dan bersama-sama bergotong royong,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka secara virtual Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 07 April 2021, dikutip dari kominfo.go.id.

Toleransi merupakan bagian penting dari moderasi beragama. Presiden mengatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap yang harus dimiliki untuk dapat memandang perbedaan-perbedaan di tiap anak bangsa dalam kerangka persatuan dan kesatuan.

Sikap tertutup, eksklusif, sebagai kebalikan dari sikap toleransi merupakan hal yang harus dihindari karena selain tidak sesuai dengan bhinneka tunggal ika, juga akan memicu dan meningkatkan intoleransi yang bakal merusak sendi-sendi kebangsaan.

“Praktik-praktik keagamaan yang eksklusif, yang tertutup, harus kita hindari karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan,” ucapnya.

Keterlibatan Organisasi Keagamaan

Oleh karena itu, dalam sambutan pembukaan Munas bertemakan “Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju” tersebut, Presiden mengajak seluruh jajaran dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial dan keagamaan bangsa Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada hendaknya tak menjadi penghalang untuk menjaga pergaulan dan gotong royong di antara sesama.

“Kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, mengedepankan toleransi, serta menjauhi sikap yang tertutup, yang eksklusif,” tandas Presiden.

Menurut Kepala Negara, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia dalam kiprahnya membangun bangsa harus turut menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Ada sejumlah hal yang dapat dilakukan, dimulai dari memperkuat komitmen kebangsaan.

“Organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Selanjutnya, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleran kepada sesama, menghormati perbedaan, hingga memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan. Dengan sikap tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan keyakinan mereka secara bertanggung jawab dan saling menghargai perbedaan yang tidak menjadi penghalang untuk tetap bekerja sama.

Tak kalah penting, Presiden menekankan bahwa setiap organisasi keagamaan harus berprinsip antikekerasan dan menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam aktivitasnya.

 

“Organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka bhinneka tunggal ika kita sebagai bangsa Indonesia,” tandasnya. [kemenag/kominfo]

 

Penyunting: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed