by

ASN Diingatkan Amalkan Nilai-nilai Pancasila dan Loyalitas kepada Bangsa dan Negara

Kabar Damai | Kamis, 7 Oktober 2021

Lampung | kabardamai.id | Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina mengatakan ASN harus memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal agar tujuan cita-cita bangsa tercapai yaitu merdeka, bersatu, adil dan makmur.

“Bapak Presiden Jokowi mengatakan ASN harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan menjalankan tugas secara akuntabel, memiliki kompetensi dan melaksanakan kegiatan penuh dengan loyalitas kepada bangsa dan Negara,” ujar Rima.

Melansir laman BPIP, hal itu ia sampaikan dalam seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kantor Bupati Lampung Timur, Kamis (30/9) yang dihelat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Lampung Timur.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agristina, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Mochamad Jusuf, Direktur Evaluasi BPIP Edi Subowo, Kepala Kesbangpol Lampung Timur Syahrul Syah, Kepala Kesbangpol Lampung Selatan Wirham Riadi serta jajaran Forkopimda di lingkungan Lampung Timur dan seluruh ASN di Lampung Timur.

Baca Juga: Pancasila Menjadi Modal Generasi Millenial untuk Bela Negara

Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengatakan Pancasila menjadi titik temu yang menjadikan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Dawam menekankan perlunya para ASN menciptakan birokrasi pemerintahan yang menanamkan integritas serta menangkal unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi pergeseran sendi-sendi kehidupan dan hilangnya nilai-nilai religius bangsa yang ditandai dengan pragmatis, materialistis, dan individualistis,” kata Dawam, dikutip dari bpip.go.id (4/10).

Dalam kesempatan tersebut, Romo Benny mengatakan Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Oleh karena itu, diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional.

“Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 714 suku, bermacam agama dan etnis yang hidup berdampingan,” jelas Romo Benny.

 

Indonesia Bukan Milik Satu Golongan

Lebih lanjut, Romo Benny mengatakan Soekarno menegaskan Negara Republik Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, bukan milik suku tertentu, dan bukan pula milik suatu golongan adat istiadat tetapi milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“ASN harus punya logos (pengetahuan), patos (rasa), dan etos (kinerja) hal tersebut bisa terelaborasi dengan baik melalui habituasi pengalaman dari roh Pancasila,” ujar Romo Benny.

Romo Benny mengingatkan pentingnya pendidikan moral pancasila bagi ASN secara eksklusif akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kesadaran gaya hidup sederhana, pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang dan kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional.

Sekda Lampung Timur Mochamad Jusuf menambahkan di Kabupaten Lampung Timur terdapat 7.750 ASN terdiri dari 7.759 dan 191 P3K dengan APBD sebesar Rp 2,4 triliun per tahun dan sebesar Rp 1 triliun untuk gaji pegawai.

“ASN di Lampung Timur ada di segala penjuru terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa yang siap melayani masyarakat. Alhamdulillah tidak ada yang mengundurkan diri karena semangat nasionalisme,” ujar Jusuf.

 

Bumikan Pancasila di Aceh

Sementara itu, BPIP juga tengah berkomitmen membumikan Pancasila di Pemerintah Provinsi Aceh. Dimana, dalam pertemuan kali ini, Pemerintah Provinsi Aceh melaksanakan penandatanganan di ruang rapat utama BPIP yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Aceh dan Wakil Kepala BPIP, Senin (4/10).

Dalam pertemuan tersebut Wakil Kepala BPIP Prof. Hariyono menjelaskan, banyak hal yang akan dilibatkan dalam pembumian Pancasila di Aceh. Dimana, Hariyono menilai Provinsi Aceh pada awal kemerdekaan melihat sejarah Aceh yang merupakan pelopor bagian dari Indonesia.

“Semangat gotong royong saudara aceh dari sisi materi seperti pesawat pertama Indonesia hasil gotong royong rakyat Aceh. Lalu, Teuku Muhammad yg mencetuskan sila pertama bisa disepakati menjadi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan jasanya bung Hatta menugaskan Teuku Muhammad agar dapat menyesuaikan dengan masyarakat dari timur,” paparnya saat membuka pertemuan Nota Kesepahaman BPIP dan Pemerintah Provinsi Aceh di Kantor BPIP.

Hariyono menyebut, Aceh memiliki komitmen yang sangat luar biasa, dalam membumikan Pancasila. Masyarakat yang senang dengan bergotong royong dalam membumikan Pancasila menjadi suatu kearifan lokal yang harus terus dijaga.

“Banyak sekali yang harus kita tiru dari Aceh. Dan nantinya setelah disepakati nota kesepahaman ini maka pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian nilai luhur Pancasila pada kearifan lokal akan terus kita jaga nantinya dalam membumikan Pancasila,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. mengatakan sepakat dengan nota kesepahaman dengan BPIP. Dimana, menurutnya sudah lama mengharapkan audiensi untuk bersinergi bersama BPIP dalam membumikan Pancasila di Provinsi Aceh.

“Saya sepakat dengan Prof Hariyono dengan Aceh bagian dari Indonesia dan Pancasila. Yang meneriakkan Indonesia masih ada adalah salah satu di Aceh dengan radio. Bung Karno pernah tinggal di Aceh, Jangan perbandingkan lagi syariah islam dengan Pancasila karena sebenarnya di kami tidak ada masalah berarti,” paparnya.

Seperti diketahui, kegiatan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemprov Aceh turut diikuti Sekretaris Utama BPIP, dan jajaran kedeputian di BPIP. Ruang lingkup yang sudah disepakati dalam nota kesepahaman diantaranya:

  • Pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian nilai luhur Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
  • Pengembangan kerjasama jejaring multipihak dalam mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila;
  • Pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
  • Penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
  • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop pembinaan ideologi Pancasila di Aceh;
  • Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
  • Kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

 

[bpip.go.id]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed